Kamis, 13 Desember 2007

Visi dan Misi Maritim Indonesia dari Sudut Pandang Politik"

19/02/04 - Lain-lain: ArtikelTemu Nasional "Visi dan Misi Maritim Indonesia dari Sudut Pandang Politik"
Berbagai ukuran geo-statistik memang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah lautnya mencapai 5,8 juta km2. Sedangkan panjang garis pantainya 81.000 km merupakan ke dua terpanjang di dunia setelah Kanada. Jumlah pulau, balk besar dan kecli sebanyak 17.504 buah. Letaknya yang diapit oleh dua samudera besar - samudera Hindia dan samudera Pasifik dan berada di daerah khatulistiwa telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat kaya sumberdaya alam dengan keanekaragaman-hayati yang luar bisa sehlngga dimasukan dalam kelompok negara mega-biodiversity.
Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) memiliki ciri khas konfigurasi geografi yang sebagian besar wilayahnya berupa laut diantara pulau-pulau yang ada. Nenek moyang bangsa Indonesia telah memahami dan menghayati kegunaan laut sebagai sarana kehidupan baik untuk perdagangan maupun jalur komunikasi. Bukti keunggulan bahari bangsa Indonesia ini tersebar di berbagai penjuru nusantara bahkan hingga Madagaskar. Namun kejayaan maritim ini secara berangsur menyusut.
Keruntuhan bangsa bahari dimulai setelah masuknya VOC ke Indonesia pada 1602 - 1798 M, Salah satu peristiwa bersejarah yaitu adanya perjanjian Giyanti tahun 1755 yang dilakukan oleh Belanda dengan Raja Surakarta dan Yogyakarta, dimana kedua kerajaan itu menyerahkan hasil rempah-rempah kepada pihak Belanda. Keputusan tersebut menjadikan kedua kerajaan itu dibawah kendali Belanda. Politik tanam paksa dan tidak diperbolehkannya pengembangan pengetahuan dan memproduksi kapal asli buatan bangsa Indonesia. Kondisi ini yang membuat secara lambat-laun menghilangkan semangat dan jiwa bahari bangsa Indonesia.
Setelah kemerdekaan di tahun 1945, dalam suasana semangat nasionalisme yang tinggi dan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, dideklarasikanlah Wawasan Nusantara pada tanggal 13 Desember tahun 1957 yang dikenal dengan "Deklarasi Djoeanda" yang memandang laut merupakan satu keutuhan wilayah dengan darat. Deklarasi itu merupakan tindakan sepihak yang sangat patriotik sehingga dijadikan titik awal kebangkitan kembali Indonesia menjadi bangsa maritim. Selanjutnya untuk memperoleh pengakuan dari dunia internasional selama pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto dilakukan berbagai upaya diplomatik terus menerus di forum internasional dan regional. Pada akhirnya di tahun 1982 gagasan "Negara Kepulauan" berhasil diakui dalam konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS '82) kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, yang berlaku sebagai hukum positif sejak 16 November 1994.
Pada tahun 1998 Presiden B.J. Habibie mengumumkan "Deklarasi Bunaken", yang menegaskan bahwa laut merupakan peluang, tantangan dan harapan untuk masa depan persatuan, kesatuan dan pembangunan bangsa Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1999 di masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, komitmen pemerintah di bidang maritim terlihat dengan dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan serta dikembangkannya Dewan Kelautan Nasional menjadi Dewan Maritim Indonesia (DMI). Pada Tahun 2001, atas usulan dari Dewan Maritim Indonesia (DMI), Presiden Megawati Soekarnoputri menerbitkan Keppres Nomor 126 tahun 2001 yang menetapkan tangyal 13 Desember sebagai "Hari Nusantara". Pada saat peringatan Hari Nusantara tahun 2001 di pelabuhan Sunda Kelapa - Jakarta Presiden mcnyerukan "Seruan Sunda Kelapa" yang mcngajak seluruh komponen bangsa untuk membangun kembali maritim Indonesia dengan cara: (a) membangun kembali wawasan bahari; (b) menegakkan kedaulatan secara nyata di laut; (c) mengembangkan industri maritlm; (d) mengembangkan wilayah pesisir, laut & pulau kecil dan (e) mengembangkan sistem hukum nasional di bidang maritim.
Mencermati pasang-surut semangat maritim Indonesia sebagaiman tersebut di atas kiranya momentum yang sudah tercapai hingga saat ini ini perlu diperkuat dan menjadi suatu komitmen politik seluruh komponen bangsa. Sejarah perkembangan negara besar dunia menunjukan bahwa kemampuannya dalam merumuskan visi dan misi maritim secara benar dan nyata dapat menjadi kunci sukses dalam mengangkat eksistensi politik negara tersebut dan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu sehubungan dengan reformasi sistem politik pemerintahan Indonesia yang lebih demokratis maka Dewan Maritim Indonesia merasa perlu dan sangatlah strategis untuk merumuskan visi dan misi maritim Indonesia secara bersama-sama dalam suatu forum dengan para pemimpin partai politik peserta Pemilu 2004.
Telah disadari untuk merumuskan visi maritim tidak terlepas dari rasa memiliki laut, mengendalikannya dan memanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Membahas dan merumuskan visi dan misi maritim seyogyanya ditinjau dari aspek ekonomi, politik, hukum dan budaya Bangsa Indonesia. Memang sudah ada rumusan-rumusan yang diusulkan lewat diskusi dan seminar-seminar, tetapi lebih banyak berorientasi pada sektor ekonomi, pada hal Geostartegis kurang diperhitungkan. Oleh karena itu temu nasional yang dilaksanakan di Hotel Cempaka - 18 Februarl 2004 kali ini merumuskan visi dan misi maritim Indonesia dari sudut pandang politik. Artinya para politisi yang akan duduk di lembaga legislatif mampu berbicara dan memperjuangkan bidang maritim dalam kebijakan pemerintah nanti, yang pada akhirnya akan merubah watak pemerintah dari paradigma darat menjadi paradigma laut.
Temu nasional yang diadakan ini memiliki tujuan :
Membangun konsensus nasional menuju Indonesia sebagai negara maritim di dunia yang kuat dan tangguh;
Melihat sejauh-mana "plat-form" program dari Partal Politik peserta Pemilu 2004 dalam bidang kemaritiman;
Merubah pola pikir dan pola-tindak pemerintah dari paradigma darat menjadi paradigma laut, yang akhirnya berdampak pada perubahan watak masyarakat Indonesia;
Mencari masukan untuk bahan penyempurnaan RUU-Kelautan yang sedang proses penyelesaian;
Mensosialisasikan program kerja Dewan Maritim Indonesia.
Selain dari tujuan diatas diharapkan juga ada bahan masukan untuk merumuskan wawasan maritim sekaligus pula sebagai bahan penyempurnaan Rancangan UndangUndang (RUU) Kelautan yang sedang dalam proses.
Sumber : Bahan Press Release Temu Nasional "Visi dan Misi Maritim Indonesia dari sudut pandang politik" Hotel Cempaka - 18 Februarl 2004

Tidak ada komentar: