Kamis, 13 Desember 2007

PP no 51 th 2002 tentang perkapalan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2002
TENTANG
PERKAPALAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang
Pelayaran terdapat beberapa ketentuan mengenai perkapalan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu
diatur lebih lanjut mengenai perkapalan dengan Peraturan
Pemerintah
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah
diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERKAPALAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan perundang-undangan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Perkapalan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan
kelaiklautan dan segala faktor yang mempengaruhinya sejak kapal dirancang-bangun
sampai dengan kapal tidak digunakan lagi.
2. kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan
tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya
dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan
terapung yang tidak berpindah-pindah.
3. Kapal Indonesia adalah kapal yang memiliki kebangsaan Indonesia sesuai dengan
ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
4. Tonase kapal adalah volume yang dinyatakan dalam tonase kotor (gross tonnage/GT)
dan tonase bersih (net tonnage/NT).
5. Daftar ukur adalah daftar yang memuat perhitungan tonase kapal.
6. Surat ukur adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil
pengukuran.
7. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama kapal adalah pejabat Pemerintah yang
berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal Indonesia sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
8. Surat Tanda Kebangsaan kapal Indonesia adalah surat kapal yang merupakan bukti
kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan
bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
9. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material,
konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta
perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal.
10. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat Pemerintah yang mempunyai
kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal.
11. Dumping adalah setiap pembuangan limbah atau benda lain yang disengaja ke
perairan, baik yang berasal dari kapal, maupun berupa kerangka kapal itu sendiri,
kecuali pembuangan yang berasal dari operasi normal kapal.
12. Peti kemas adalah bagian dari alat angkut yang berbentuk kotak serta terbuat dari
bahan yang memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang,
yang memiliki pasangan sudut serta dirancang secara khusus untuk memudahkan
angkutan barang dengan satu atau lebih moda transportasi, tanpa harus dilakukan
pemuatan kembali.
13. Awak kapal adalah orang yang bekerja atau yang dipekerjakan di atas kapal oleh
pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan
jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
14. Nahkoda kapal adalah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas
kapal serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Pemimpin kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum
di atas kapal untuk jenis dan ukuran tertentu serta mempunyai wewenang dan
tanggung jawab tertentu, berbeda dengan yang dimiliki oleh nahkoda
16. Anak buah kapal adalah awak kapal selain nahkoda atau pemimpin kapal.
17. Operator kapal adalah orang atau badan hukum yang mengoperasikan kapal.
18. pelayar adalah semua orang yang ada di atas kapal.
19. penumpang adalah pelayar yang ada di atas kapal selain awak kapal dan anak
berumur kurang dario 1 (satu) tahun.
20. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran.
BAB II
PENGADAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGERJAAN KAPAL
Pasal 2
Pengadaan, pembangunan dan pegerjaan kapal termasuk perlengkapannya wajib
memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
Pasal 3
(1) Pengadaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kegiatan
memasukan kapal dari luar negeri baik kapal bekas maupun kapal bangunan baru
untuk didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia.
(2) Pengadaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan jika :
a. Kapal memiliki dokumen dan surat-surat kapal yang lengkap dan sah; dan
b. Kondisi kapal memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan kapal sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 4
(1) Sebelum pembangunan atau perombakan kapal yang merupakan bagian dari
pengerjaan kapal dilaksanakan, pemilik atau galangan wajib membuat perhitungan
dan gambar rancang-bangun kapal serta data kelengkapannya.
(2) Penelitian dan pemeriksaan gambar kapal dan data sabagaimana dimaksud dalam ayat
(1), dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
(3) Apabila gambar dan data memenuhi persyaratan, maka Pejabat Pemeriksa
Keselamatan Kapal memberikan pengesahan dapat dimulainya pelaksanaan
pengerjaan.
(4) Pembangunan atau perombakan kapal harus mengikuti gambar dan data yang telah
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan dilaksanakan pada
galangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.
(5) Pelaksanaan pembangunan dan pengerjaan kapal dilakukan pengawasan oleh Pejabat
Pemeriksa Keselamatan Kapal.
(6) Penelitian dan pemeriksaan rancang bangun kapal meliputi pemenuhan keselamatan
kapal juga kesesuaian dengan peruntukan, standarisasi, kemudahan pengoperasian
dan perawatan kapal serta perkembangan teknologi.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan gambar, pelaksanaan
pembangunan dan pengerjaan kapal, pengawasan serta persyaratan kualifikasi Pejabat
Pemeriksa Keselamatan Kapal, diatur dengan Keputusan menteri.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal yang bersifat teknis bagi kapal yang digunakan
untuk kegiatan khusus diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab terhadap kegiatan
dimaksud.
BAB III
KELAIKLAUTAN KAPAL
Pasal 5
(1) Setiap kapal wajib memenuhi persayaratan kelaiklautan kapal yang meliputi :
a. keselamatan kapal;
b. pengawakan kapal;
c. manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari
kapal;
d. pemuatan; dan
e. status hukum kapal
(2) Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dibuktikan dengan sertifikat kapal dan/atau surat kapal sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
(3) Ketentuan tentang pengawakan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 6
(1) Bagi kapal yang telah selesai dibangun di tempat yang tidak dapat menerbitkan suratsurat
kapal atau kapal dibangun atas pesanan pihak asing, dapat diterbitkan surat izin
khusus untuk 1 (satu) kali pelayaran ke pelabuhan lain yang dapat menerbitkan suratsurat
kapal.
(2) Kapal yang berlayar dengan surat izin khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilarang untuk mengangkut muatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat izin khusus sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.
Pasal 7
(1) Setiap kapal yang akan berlayar dan telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan surat izin berlayar.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian surat izin berlayar sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 8
Berdasarkan kondidi geografi dan meteorologi ditetapkan daerah pelayaran dengan
urutan sebagai berikut :
a. Derah Pelayaran Semua Lautan;
b. Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia;
c. Daerah Pelayaran Lokal;
d. Daerah Pelayaran Terbatas;
e. Daerah Pelayaran Pelabuhan; dan
f. Daerah Pelayaran Perairan Daratan.
Pasal 9
(1) Setiap kapal yang berlayar di daerah pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sesuai dengan daerah pelayarannya.
(2) Kapal yang memenuhi persyaratan melayari daerah pelayaran dengan peringkat yang
lebih tinggi, memenuhi persyaratan juga untuk daerah pelayaran dengan peringkat
yang lebih rendah.
(3) Kapal yang hanya memenuhi persyaratan melayari daerah pelayaran yang lebih
rendah dapat diizinkan melayari daerah pelayaran dengan peringkat yang lebih tinggi
setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4) Derah pelayaran yang diizinkan pada suatu kapal dicantumkan dalam sertifikat
keselamatan kapal.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB IV
PENGUKURAN KAPAL
Pasal 10
(1) Setiap kapal yang digunakan untuk berlayar wajib diukur.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kapal negara
yang digunakan untuk tugas-tugas pemerintahan.
(3) Atas permintaan pemilik, kapal yang tidak digunakan untuk berlayar dan kapal
Negara yang digunakan untuk tugas Pemerintahan dapat diukur.
Pasal 11
(1) Pengukuran kapal dapat dilakukan menurut 3 (tiga) metode :
a. pengukuran dalam negeri;
b. pengukuran internasional;
c. pengukuran khusus.
(2) Metode pengukuran dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
dilakukan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang berukuran panjang
kurang dari 24 m (dua puluh empat meter).
(3) Metode pengukuran internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
dilakukan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang berukuran panjang 24
m (dua puluh empat meter) atau lebih.
(4) Metode pengukuran khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan
untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang akan melewati terusan tertentu.
(5) Atas permintaan pemilik, pengukuran kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengukuran internasional.
(6) Kapal yang telah diukur menurut metode pengukuran internasional tidak dibenarkan
diukur ulang dengan metode pengukuran dalam negeri.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pengukuran kapal sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 12
(1) Pengukuran kapal dilaksanakan oleh pejabat Pemerintah yang telah memenuhi
kualifikasi sebagai ahli ukur kapal.
(2) Pelaksanaan pengukuran kapal oleh ahli ukur kapal harus dilakukan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi ahli ukur kapal sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 13
(1) Hasil pengukuran kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 disusun
dalam daftar ukur kapal, untuk menetapkan ukuran dan tonase kapal.
(2) Jika dari perhitungan hasil pengukuran yang disusun dalam daftar ukur kapal
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh ukuran isi kotor sekurang-kurangnya
20 m3 (dua puluh meter kubik) yang setara dengan tonase kotor 7 (GT.7) atau lebih,
terhadap kapal yang diukur diterbitkan surat ukur.
(3) Surat ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan oleh Menteri dan dapat
dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan daftar ukur, penerbitan surat ukur dan
pelimpahan penerbitan surat ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 14
(1) Surat ukur berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
(2) Surat ukur tidak berlaku apabila kapal tidak dipergunakan lagi antara lain karena
kapal :
a. ditutuh (scrapping);
b. tenggelam;
c. musnah;
d. terbakar; atau
e. dinyatakan hilang.
(3) Surat ukur yang dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang.
(4) Surat ukur dinyatakan batal apabila :
a. pengukuran dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11; atau
b. diperoleh secara tidak sah dan/atau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
Pasal 15
Surat ukur baru sebagai pengganti surat ukur yang telah ada diterbitkan apabila :
a. nama kapal berubah;
b. surat ukur rusak, hilang atau musnah;
c. kapal diukur ulang karena surat ukur dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (4);
d. kapal diukur ulang karena adanya perubahan bangunan yang menyebabkan
berubahnya rincian yang dicantumkan dalam surat ukur;
e. surat ukur sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 telah habis masa
berlakunya.
Pasal 16
(1) Pada kapal yang telah diukur wajib dipasang tanda selar.
(2) Tanda selar harus tetap terpasang di kapal dengan baik serta mudah dibaca.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan tanda selar sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 17
(1) Pejabat perwakilan Republik Indonesia dapat menerbitkan surat ukur bagi kapal yang
selesai dibangun atau kapal asing yang ganti bendera menjadi berbendera Indonesia
di luar negeri.
(2) Surat ukur yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat sementara
dan berlaku sampai kapal masuk ke salah satu pelabuhan di Indonesia atau dalam hal
kapal tidak langsung masuk ke Indonesia paling lama berlaku untuk jangka waktu 3
(tiga) bulan.
(3) Surat ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan berdasarkan
hasil pengukuran yang dilakukan oleh ahli ukur kapal atau badan klasifikasi yang
diakui oleh Pemerintah di tempat kapal dibangun.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat ukur oleh pejabat perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 18
(1) Pemilik atau operator atau nakhoda atau pemimpin kapal harus segera melaporkan
secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang menerbitkan surat ukur apabila terjadi
perombakan atas sebuah kapal yang menyebabkan berubahnya rincian yang ada
dalam surat ukur.
(2) Apabila terjadi perubahan atas sebuah kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus segera dilakukan pengukuran ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Pemilik, nakhoda atau pemimpin kapal dan pembangun kapal wajib membantu
pelaksanaan pengukuran kapal.
BAB V
PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL INDONESIA
Bagian Pertama
Pendaftaran Dan Baliknama Kapal
Pasal 19
(1) Pendaftaran kapal meliputi pendaftaran hak milik, pembebanan hipotek dan hak
kebendaan lainnya atas kapal.
(2) Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku daftar
kapal Indonesia yang terdiri dari :
a. daftar harian;
b. daftar induk;
c. daftar pusat.
(3) Buku daftar kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diselenggarakan sebagai
berikut :
a. daftar harian dan daftar induk diselenggarakan di setiap tempat pendaftaran kapal;
b. daftar pusat diselenggarakan secara terpusat di tempat yang ditetapkan oleh
Menteri.
(4) Buku pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbuka untuk umum.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan buku daftar kapal sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 20
(1) Pendaftaran kapal dilakukan di tempat yang ditetapkan oleh Menteri.
(2) Pemilik kapal bebas memilih salah satu tempat pendaftaran kapal sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) untuk mendaftarkan kapalnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 21
Kapal dilarang didaftarkan apabila pada saat yang sama kapal itu masih terdaftar di
tempat pendaftaran lain.
Pasal 22
(1) Menteri menetapkan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat
pendaftaran kapal.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat
Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 23
(1) Pendaftaran hak milik atas kapal dilakukan dengan pembuatan akte pendaftaran oleh
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.
(2) Untuk setiap akte pendaftaran hak milik atas kapal diterbitkan satu grosse akte yang
diberikan kepada pemilik kapal.
(3) Grosse akte sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan salinan pertama dari
minut akte yang merupakan asli akte pendaftaran kapal.
(4) Akte pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat hal-hal
sebagai berikut :
a. nomor dan tanggal akte;
b. nama dan tempat kedudukan Pejabat pendaftaran kapal;
c. nama dan domisili pemilik;
d. data kapal; dan
e. uraian singkat kepemilikan kapal.
(5) Dalam hal grosse akte pendaftaran hilang, dapat diterbitkan grosse akte pengganti
berdasarkan penetapan pengadilan.
(6) Tata cara pembuatan dan penandatanganan minut akte dan grosse akte diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Menteri.
Pasal 24
(1) Pendaftaran hak milik atas kapal harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai
berikut :
a. bukti kepemilikan;
b. identitas pemilik; dan
c. surat ukur.
(2) Kapal yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal,
selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi pula dengan
surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh pemerintah
negara yang bersangkutan.
(3) Bagi kapal yang digunakan untuk kegiatan khusus pendaftarannya wajib dilengkapi
dengan rekomendasi dari Menteri yang bertanggung jawab terhadap kegiatan
dimaksud.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 25
Dalam rangka pendaftaran kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal tidak
bertanggung jawab atas kebenaran materil dokumen yang disampaikan oleh pemilik
kapal.
Pasal 26
Hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 hanya dapat didaftarkan oleh
warga negara Indonesia atau oleh badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia
dan berkedudukan di Indonesia.
Pasal 27
(1) Kapal yang sedang dibangun di dalam negeri atau di luar negeri dapat didaftar untuk
sementara dengan dibuatkan akte pendaftaran.
(2) Akte pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku lagi pada saat
kapal dimaksud diserahterimakan atau pada saat pembangunannya dinyatakan tidak
dilanjutkan.
(3) Pendaftaran sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan atas
permohonan pemilik dengan melampirkan :
a. bukti kepemilikan yang berupa surat perjanjian pembangunan kapal;
b. identitas pemilik;
c. spesifikasi tahapan pembangunan kapal yang sudah dilaksanakan;
d. persetujuan dari galangan untuk mendaftarkan kapal atas nama pemesan; dan
e. dokumen yang berisi tentang ukuran dan tonase kapal.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sementara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 28
(1) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal harus membuat akte pendaftaran
jika dokumen yang disyaratkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 telah dipenuhi.
(2) Dalam hal dokumen yang disyaratkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 belum
dipenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal harus memberitahukan
kepada pemilik.
(3) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal wajib menolak untuk membuat akte
pendaftaran dalam hal adanya gugatan dari pihak ketiga yang dibuktikan dengan
bukti pendaftaran perkara dari Panitera Pengadilan Negeri.
(4) Pemberitahuan dan penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3)
disampaikan secara tertulis paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja
dengan menyebutkan alasan penolakan.
Pasal 29
(1) Tanda pendaftaran yang harus dipasang pada kapal yang telah didaftar berupa
rangkaian dari angka dan huruf yang menunjukkan tahun pendaftaran, kode
pengukuran dari tempat kapal didaftar dan nomor akte pendaftaran.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 30
(1) Pada setiap peralihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pemegang hak yang
baru harus mengajukan permohonan pembuatan akte dan pencatatan balik nama
kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftar,
paling lama 3 (tiga) bulan semenjak peralihan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan
dokumen-dokumen berupa :
a. bukti kepemilikan;
b. identitas pemilik;
c. grosse akte pendaftaran atau balik nama;
d. surat ukur, dalam hal kapal telah memperoleh surat ukur baru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan hak milik kapal sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 31
(1) Setiap terjadi perubahan data kapal, pemilik harus melaporkan kepada Pejabat
Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan perubahan data kapal sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 32
(1) Kapal dicoret dari daftar kapal apabila :
a. ada permintaan tertulis dari pemilik dengan alasan sebagai berikut :
1) kapal tenggelam;
2) kapal dirampas oleh bajak laut atau musuh;
3) terjadi hal-hal tersebut dalam Pasal 667 Kitab Undang-undang Hukum
Dagang;
4) kapal ditutuh (scrapping);
5) kapal beralih kepemilikan kepada warga negara dan atau badan hukum asing;
b. berdasarkan putusan Pengadilan atas kepemilikan kapal yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.
(2) Pemilik harus mengajukan permohonan pencoretan kapal dari daftar kapal kepada
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar jika ada
alasan untuk pencoretan pendaftaran.
(3) Pencoretan dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.
(4) Pencoretan kapal dari daftar kapal tidak menghilangkan hak kepemilikan atas kapal.
(5) Kapal yang telah dicoret dari daftar kapal, atas permintaan pemilik dapat didaftarkan
kembali dengan mengikuti tata cara dan persyaratan pendaftaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.
Pasal 33
(1) Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akte hipotek oleh
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar.
(2) Pembebanan hipotek atas kapal harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen berupa :
a. grosse akte pendaftaran atau balik nama;
b. perjanjian kredit.
(3) Untuk setiap akte hipotek diterbitkan satu grosse akte hipotek yang diberikan kepada
penerima hipotek.
(4) Dalam hal grosse akte hipotek hilang dapat diterbitkan grosse akte pengganti dengan
berdasarkan penetapan Pengadilan.
(5) Ketentuan-ketentuan hipotek yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang tetap berlaku bagi pembebanan
hipotek atas kapal.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebanan hipotek atas kapal sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 34
(1) Pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal dilakukan dengan mencatat dalam
daftar induk.
(2) Setiap peralihan hak kebendaan lainnya atas kapal yang telah didaftar, pemegang hak
yang baru harus mengajukan permohonan pencatatan kepada Pejabat Pendaftar dan
Pencatat Baliknama Kapal ditempat kapal terdaftar.
Pasal 35
(1) Roya hipotek dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal atas
permintaan tertulis dari penerima hipotek.
(2) Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan oleh pemberi
hipotek, harus dilampiri dengan surat persetujuan roya dari penerima hipotek.
(3) Pencoretan hak kebendaan lainnya atas kapal dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan
Pencatat Baliknama Kapal atas permintaan tertulis dari pemegang hak.
(4) Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diajukan oleh pemberi
hak, harus dilampiri dengan surat persetujuan dari pemegang hak.
(5) Selain atas permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan
ayat (4), roya hipotek dan/atau pencoretan hak kebendaan lainnya atas kapal dapat
dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara roya hipotek dan/atau pencoretan hak
kebendaan lainnya atas kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat
(3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 36
(1) Pencatatan tentang adanya gugatan penyerahan dari kapal yang telah didaftar
dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat
(2) Baliknama Kapal dalam daftar induk atas permintaan penggugat dengan
menunjukkan bukti pendaftaran perkara dari Panitera Pengadilan.
(3) Berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,
atas gugatan penyerahan, dibuatkan akte balik nama atau pencatatan peralihan hak
dalam daftar induk.
Pasal 37
(1) Catatan dalam daftar induk yang bukan karena akte-akte yang dimasukkan dalam
daftar harian, dicoret oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal atas
permintaan tertulis dari pihak yang meminta pencatatan tersebut, atau atas permintaan
pihak yang berkepentingan atas pencoretan tersebut dengan menunjukkan surat
persetujuan dari pihak yang meminta pencatatan dimaksud.
(2) Pencoretan atas permintaan yang berkepentingan dapat dilakukan pula apabila ada
putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebagai
pengganti surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 38
(1) Dalam kegiatan pendaftaran kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal
dan/atau pegawai yang bekerja di tempat pendaftaran kapal dilarang menjadi wakil
dari pemegang hak atas kapal.
(2) Pengecualian terhadap ayat (1) dapat dilakukan apabila Pejabat Pendaftar dan
Pencatat Baliknama Kapal dan/atau pegawai dimaksud bertindak sebagai penerima
wasiat tertulis dari pemegang hak atas kapal.
Pasal 39
(1) Apabila terdapat kekeliruan atau perubahan pada isi akte yang telah diterbitkan,
dibuatkan pembetulan atau perubahan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama
Kapal.
(2) Pembetulan atau perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan
membuat halaman tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akte
yang telah diterbitkan.
Pasal 40
(1) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dapat membatalkan akte yang telah
diterbitkan apabila dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan akte
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat
(3) dan Pasal 33 ayat (3) dinyatakan batal oleh instansi yang berwenang.
(2) Pemilik atau pemegang akte harus mengembalikan akte yang batal kepada Pejabat
Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.
Bagian Kedua
Kebangsaan Kapal
Pasal 41
(1) Kapal yang telah didaftar di Indonesia dapat diberikan surat tanda kebangsaan kapal
Indonesia sebagai bukti kebangsaan.
(2) Surat tanda kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam
bentuk :
a. surat laut untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan laut dengan tonase kotor
175 (GT. 175) atau lebih;
b. pas tahunan untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan laut dengan tonase kotor
7 (GT. 7) dan sampai dengan tonase kotor kurang dari 175 (< GT.175);
c. pas kecil untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan laut dengan tonase kotor
kurang dari 7 (< GT. 7);
d. pas perairan daratan untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan daratan.
(3) Surat tanda kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun.
(4) Surat tanda kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan
huruf b diberikan apabila dilengkapi persyaratan :
a. fotokopi grosse akte pendaftaran/balik nama kapal;
b. fotokopi surat ukur;
c. surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal.
(5) Surat tanda kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dan
huruf d diberikan apabila dilengkapi persyaratan :
a. bukti kepemilikan kapal;
b. surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan surat tanda kebangsaan kapal
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur
dengan Keputusan Menteri.
Pasal 42
(1) Surat tanda kebangsaan kapal diberikan sebagai dasar bagi kapal untuk dapat
mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
(2) Surat tanda kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus selalu
berada di atas kapal bila sedang berlayar.
Pasal 43
(1) Kapal harus menunjukkan identitas dengan mengibarkan bendera Indonesia,
mencantumkan nama kapal dan tempat pendaftaran kapal atau tempat penerbitan
surat tanda kebangsaan kapal.
(2) Kapal dilarang menggunakan nama yang sama dengan nama kapal lain sebagai
identitas kapal.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantuman identitas kapal sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 44
(1) Surat tanda kebangsaan kapal yang bersifat sementara diberikan kepada kapal yang
belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf a
akan tetapi telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat
(4) huruf b dan huruf c, dan kapal negara yang digunakan untuk tugas pemerintahan.
(2) Pemberian surat tanda kebangsaan kapal yang bersifat sementara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), bagi kapal untuk kegiatan khusus wajib dilengkapi
rekomendasi dari Menteri teknis yang membawahi kegiatan khusus dimaksud.
(3) Surat tanda kebangsaan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan
dalam bentuk surat laut sementara atau pas tahunan sementara yang berlaku untuk
jangka waktu 3 (tiga) bulan.
(4) Surat tanda kebangsaan sementara yang diberikan kepada kapal negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan
masa laku yang sama.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan surat laut sementara atau pas
tahunan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat
(4) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 45
(1) Surat tanda kebangsaan kapal tidak dapat diterbitkan apabila :
a. pemilik atau badan hukum dinyatakan bangkrut berdasarkan penetapan
Pengadilan; atau
b. akte pendaftaran kapal dibatalkan;
c. tidak dipenuhinya salah satu persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat
(4) dan ayat (5).
(2) Penolakan penerbitan surat tanda kebangsaan kapal oleh Pejabat yang berwenang
harus diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan
penolakan paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
Pasal 46
(1) Surat tanda kebangsaan kapal dapat dibatalkan jika :
a. surat tanda kebangsaan diperoleh secara tidak sah;
b. kapal dipergunakan untuk melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan
negara;
c. akte pendaftaran dibatalkan; atau
d. pemilik atau badan hukum dinyatakan bangkrut berdasarkan penetapan
pengadilan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan, surat tanda kebangsaan kapal
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 47
Surat tanda kebangsaan kapal tidak berlaku lagi jika :
a. masa berlakunya telah habis;
b. kapal bukan lagi kapal Indonesia;
c. data kapal yang tercantum dalam surat tanda kebangsaan kapal telah berubah;
d. kapal tenggelam dan tidak dipergunakan lagi; atau
e. kapal dirampas oleh bajak laut atau musuh.
Pasal 48
(1) Kapal Indonesia yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio kapal harus
mempunyai tanda panggilan (call sign) sebagai salah satu identitas kapal.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda panggilan (call sign) sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB VI
KESELAMATAN KAPAL
Bagian Pertama
Ruang Lingkup
Pasal 49
Setiap kapal berbendera Indonesia dan kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia
harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
Pasal 50
Persyaratan keselamatan kapal untuk :
a. kapal dibangun secara tradisional;
b. kapal motor dengan tonase kotor kurang dari 35 (< GT. 35);
c. kapal penangkap ikan;
d. kapal yang tidak memiliki penggerak sendiri dan tidak berawak;
e. kapal pesiar yang tidak digunakan untuk kegiatan niaga;
f. kapal yang diperuntukan berlayar di perairan daratan;
g. diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
Pasal 51
(1) Dalam hal tertentu Menteri dapat memberikan pembebasan sebagian atau seluruh
persyaratan keselamatan kapal yang ditetapkan bagi kapal tertentu dan/atau untuk
pelayaran tertentu dengan tetap memperhatikan segi keselamatan kapal.
(2) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi hal-hal yang berkenaan
dengan pemenuhan persyaratan :
a. konstruksi;
b. permesinan dan perlistrikan;
c. perlengkapan keselamatan kapal; dan/atau
d. perangkat komunikasi radio kapal.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pembebasan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 52
(1) Penilikan atas terselenggaranya keselamatan kapal dilakukan secara terus menerus
sejak kapal dirancang-bangun, dibangun, beroperasi sampai dengan kapal tidak
digunakan lagi.
(2) Penilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan
pemeriksaan dan pengujian oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
(3) Pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilikan keselamatan kapal sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Kedua
Pemeriksaan, Pengujian dan Sertifikasi
Pasal 53
(1) Sejak kapal dirancang-bangun, dibangun, dioperasikan sampai dengan kapal tidak
digunakan lagi, harus diperiksa dan diuji kondisi teknis dan keselamatannya oleh
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
(2) Nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau anak buah kapal harus memberitahukan
kepada Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal apabila mereka mengetahui bahwa
kondisi kapal atau bagian dari kapalnya, dinilai tidak memenuhi persyaratan
keselamatan kapal.
(3) Pemilik kapal, operator, nakhoda atau pemimpin kapal wajib membantu dan
menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian.
(4) Apabila diperlukan, Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal berwenang naik diatas
kapal untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian kondisi teknis keselamatan
kapal.
Pasal 54
(1) Jenis pemeriksaan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53,
berdasarkan waktu pelaksanaan, terdiri dari :
a. pemeriksaan pertama;
b. pemeriksaan tahunan;
c. pemeriksaan pembaharuan;
d. pemeriksaan antara;
e. pemeriksaan diluar jadual; dan
f. pemeriksaan karena kerusakan dan perbaikan.
(2) Setiap jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengikuti tata
cara dan petunjuk pemeriksaan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pemeriksaan, tata cara dan petunjuk
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Keputusan Menteri.
Pasal 55
(1) Setiap kapal yang berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 memenuhi persyaratan keselamatan kapal,
diberikan sertifikat keselamatan kapal.
(2) Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia, harus memiliki :
a. Sertifikat Keselamatan Kapal;
b. Sertifikat Keselamatan Radio; dan
c. Sertifikat Garis Muat.
(3) Khusus kapal penumpang yang berlayar di perairan Indonesia, wajib dilengkapi
dengan Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang.
(4) Kapal harus memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan
daerah pelayarannya.
(5) Kapal untuk daerah pelayaran semua lautan atau pelayaran internasional harus
memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan konvensi Internasional.
(6) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), berdasarkan jenis
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 digolongkan sebagai :
a. sertifikat sementara;
b. sertifikat pertama; dan
c. sertifikat pembaharuan;
(7) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Menteri.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat keselamatan kapal dan tata cara
pemberiannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat
(5), ayat (6), dan ayat (7), diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 56
(1) Sertifikat kapal yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dari negara asing,
dapat diakui oleh Pemerintah jika persyaratan untuk mendapatkannya dinilai
sekurang-kurangnya sepadan dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini.
(2) Selain sertifikat kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sertifikat terhadap
komponen kapal yang dikeluarkan oleh badan klasifikasi yang diakui, dapat dipakai
sebagai bagian dokumen pemeriksaan kapal.
Pasal 57
(1) Sertifikat kapal tidak berlaku apabila :
a. masa berlaku sudah berakhir;
b. tidak melaksanakan pengukuhan sertifikat (endorsemen);
c. kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal;
d. kapal berubah nama;
e. kapal berganti bendera;
f. kapal tidak sesuai lagi dengan data-data teknis dalam sertifikat keselamatan kapal;
g. kapal mengalami perombakan yang mengakibatkan perobahan konstruksi kapal,
perubahan ukuran utama kapal, perubahan fungsi atau jenis kapal;
h. kapal tenggelam atau hilang; atau
i. kapal ditutuh (scrapping).
(2) Sertifikat kapal dibatalkan apabila :
a. keterangan-keterangan dalam dokumen kapal yang digunakan untuk penerbitan
sertifikat ternyata tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
b. kapal sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal; atau
c. sertifikat diperoleh secara tidak sah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan sertifikat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 58
(1) Pemilik, operator, nakhoda atau pemimpin kapal wajib memelihara dan merawat
kapalnya sehingga kapal selama dioperasikan tetap memenuhi persyaratan
keselamatan kapal dan sesuai dengan data yang terdapat pada sertifikat kapal.
(2) Setiap kapal wajib dilimbungkan sesuai dengan jadual yang ditentukan untuk
pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Ketiga
Klasifikasi Kapal
Pasal 59
(1) Untuk keperluan persyaratan keselamatan kapal, kapal berdasarkan jenis dan ukuran
tertentu, wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi.
(2) Badan klasifikasi nasional atau badan klasifikasi asing yang diakui dapat ditunjuk
untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap kapal dengan jenis dan
ukuran tertentu yang berkenaan dengan pemenuhan persyaratan keselamatan kapal.
(3) Penunjukan dan pengakuan badan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri.
(4) Menteri dapat menggunakan hasil pemeriksaan tersebut dalam ayat (2) dalam proses
penerbitan sertifikat keselamatan kapal.
(5) Badan klasifikasi yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan keselamatan
kapal wajib melaporkan kegiatannya kepada Menteri.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan ukuran kapal yang wajib diklasifikasikan,
tata cara pemanfaatan hasil pengujian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh badan
klasifikasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3),
ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Keempat
Konstruksi dan Stabilitas
Pasal 60
(1) Material untuk pembangunan kapal atau perombakan kapal harus dari bahan yang
memenuhi syarat dan mempunyai legalitas pengujian bahan yang dikukuhkan dalam
bentuk sertifikat yang didapat melalui proses pemeriksaan dan pengujian.
(2) Bangunan kapal harus memenuhi persyaratan tata susunan dan dikonstruksikan sesuai
dengan ketentuan keselamatan kapal.
(3) Kapal dengan panjang tertentu harus dibangun dengan konstruksi dasar ganda pada
seluruh luas lantai kamar mesin sampai ke sekat ceruk haluan.
(4) Setiap kapal sekurang-kurangnya harus mempunyai sekat tubrukan, sekat buritan dan
sekat-sekat kedap air yang membatasi sebelah depan dan belakang kamar mesin.
(5) Sekat tubrukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus dikonstruksikan
sedemikian kokoh serta membentang sampai dengan geladak sekat atau geladak
lambung timbul, dan harus ditempatkan pada jarak tertentu dari garis tegak depan
kapal.
(6) Setiap kapal harus mempunyai peralatan tambat yang tepat guna, digerakkan dengan
sumber tenaga yang sesuai serta dapat dilayani dengan cepat dan tepat dalam situasi
apapun yang terjadi terhadap kapal.
(7) Setiap kapal harus mempunyai daya apung yang aman, dibangun dengan
kompartemen-kompartemen, pintu-pintu, bukaan-bukaan dan jendela-jendela kedap
air serta memenuhi kriteria stabilitas sesuai dengan persyaratan bagi peruntukannya
yang ditunjukkan dalam informasi stabilitas kapal.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bangunan konstruksi, kriteria dan informasi
stabilitas kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat
(5), ayat (6), dan ayat (7) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 61
(1) Setiap kapal harus dilengkapi dengan pompa bilga, pompa balas dan pompa
pelayanan umum dengan jumlah dan kapasitas yang cukup sesuai dengan
peruntukkannya.
(2) Tata susunan pompa bilga, pompa balas dan pompa pelayanan umum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) harus sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sesuai
dengan peruntukkannya.
(3) Pompa balas dan pompa pelayanan umum dapat berfungsi sebagai pompa bilga.
(4) Semua saluran pipa ke arah lambung kapal, pada ujung isap harus dilengkapi dengan
saringan dan katup yang dapat dioperasikan dari tempat pengendalian atau dari
tempat yang mudah dijangkau.
(5) Sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) pompa yang disambung dengan sistem bilga
utama, dan salah satu pompa tersebut boleh digerakkan oleh mesin penggerak utama.
(6) Sistem pompa bilga harus mampu beroperasi dalam keadaan kapal tegak maupun
miring.
(7) Setiap kapal yang dikonstruksikan dengan dasar ganda harus dilengkapi saluran balas
dengan pompa yang tepat guna, sehingga stabilitas kapal tetap dapat diatur.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata susunan pompa bilga dan saluran pompa balas
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat
(7), diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Kelima
Instalasi Mesin dan Instalasi Listrik
Pasal 62
(1) Mesin penggerak utama dan mesin bantu, harus dari jenis yang diperuntukkan bagi
kapal dan harus bekerja dengan baik.
(2) Pemasangan mesin penggerak utama dan mesin-mesin bantu harus memenuhi
persyaratan keselamatan, kekuatan, keamanan dan memiliki pondasi yang kuat.
(3) Bahan bakar mesin penggerak utama dan mesin bantu harus dari jenis yang
memenuhi persyaratan.
(4) Tata susunan kamar mesin, pintu utama dan pintu darurat, tangga-tangga, lampulampu
penerangan, sistem peranginan dalam kamar mesin harus dapat menjamin
keselamatan dan keamanan bagi petugas jaga kamar mesin.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mesin penggerak utama mesin bantu, bahan bakar
dan tata susunan kamar mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan
ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 63
(1) Ketel uap sebagai salah satu instalasi di kapal harus memenuhi persyaratan yang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a. persyaratan pelayanan;
b. persyaratan pengamanan; dan
c. tata cara pengoperasian.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyratan pelayanan, pengamanan, dan tata cara
pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 64
Setiap bejana-tekan yang digunakan sebagai kelengkapan di kapal harus memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 65
Mesin dan konstruksi alat bongkar muat di kapal harus tepat guna dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 66
(1) Setiap kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya harus dilengkapi
dengan sumber tenaga listrik utama dan sumber tenaga listrik darurat yang memenuhi
persyaratan sehingga dapat digunakan dalam berbagai keadaan apapun untuk
keselamatan kapal.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlistrikan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 67
(1) Kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus dilengkapi dengan sarana penggerak
kemudi utama dan bantu yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana penggerak kemudi utama dan bantu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Keenam
Perlindungan, Perangkat Penemu
Dan Pemadam Kebakaran
Pasal 68
(1) Kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus:
a. dirancang bangun dan dikonstruksikan dalam zona-zona vertikal utama dan
horisontal untuk perlindungan terhadap bahaya kebakaran; dan
b. dilengkapi dengan perangkat penemu kebakaran yang dipasang secara tetap dan
memenuhi persyaratan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona-zona vertikal utama dan horisontal dan
perangkat penemu kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
Keputusan Menteri.
Pasal 69
(1) Kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus dilengkapi:
a. sistem pemadam kebakaran dan alat pemadam kebakaran jinjing yang memenuhi
persyaratan; dan
b. perlengkapan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi persyaratan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat pemadam kebakaran dan perlengkapan petugas
pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan
Menteri.
Bagian Ketujuh
Alat Penolong
Pasal 70
(1) Kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya harus memiliki alat
penolong.
(2) Alat penolong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. dibuat dari bahan dan mutu yang memenuhi syarat;
b. mempunyai konstruksi dan daya apung yang baik, sesuai dengan kapasitas dan
beban yang ditentukan;
c. diberi warna yang menyolok sehingga mudah dilihat;
d. telah lulus uji coba produksi dan uji coba pemakaian dalam pengoperasian dan
diberi tanda legalitas;
e. dengan jelas dan tetap mencantumkan nama kapal dan/atau spesifikasi alat
penolong; dan
f. ditempatkan pada tempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Alat penolong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
a. alat penolong perorangan;
b. sekoci penolong;
c. rakit penolong kembung;
d. rakit penolong tegar;
e. sekoci penyelamat;
f. alat apung; dan
g. alat peluncur.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat penolong dan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 71
(1) Alat penolong di kapal harus dipelihara dan dirawat dengan persyaratan.
(2) Pemeliharaan dan perawatan jenis alat penolong tertentu yang memerlukan
pemeliharaan dan perawatan di darat, harus dilakukan pada bengkel pemeliharaan dan
perawatan yang diakui.
Bagian kedelapan
Perlengkapan Navigasi Kapal
Pasal 72
(1) Kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya harus dilengkapi dengan
perlengkapan navigasi dan navigasi elektronika kapal yang memenuhi persyaratan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan navigasi dan navigasi elektronika
kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Kesembilan
Perangkat Komunikasi Radio Kapal
Pasal 73
(1) Kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan wilayah pelayarannya dalam dinas bergerak
pelayaran, wajib dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya
yang memenuhi persyaratan.
(2) Setiap perangkat komunikasi radio kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
ditempatkan sedemikian rupa sehingga terjamin keamanan dan fungsi kerjanya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan komunikasi radio, dan persyaratan
penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan
Keputusan Menteri.
Pasal 74
(1) Di kapal yang sedang berlayar, setiap saat harus tersedia pasokan tenaga listrik yang
cukup untuk mengoperasikan perangkat radio kapal.
(2) Pasokan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus bersumber dari
tenaga listrik utama dan sumber tenaga listrik darurat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pasokan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 75
(1) Setiap perangkat komunikasi radio kapal harus memiliki surat izin komunikasi radio
kapal.
(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Menteri.
Pasal 76
(1) Setiap kapal yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio, jika sedang
berlayar harus menyelenggarakan dinas jaga radio pada frekuensi-frekuensi mara
bahaya dan keselamatan serta informasi keselamatan pelayaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Untuk keperluan dinas jaga radio dimaksud dalam ayat (1) harus tersedia sekurangkurangnya
1 (satu) orang yang berkualifikasi untuk komunikasi radio mara bahaya
dan keselamatan serta memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan radio yang berlaku.
(3) Setiap orang yang bertanggung jawab atas dinas jaga radio kapal selama dalam
pelayaran wajib menyelenggarakan tugas-tugas:
a. menerima dan/atau memancarkan berita mara bahaya, berita segera dan berita
keselamatan pelayaran;
b. berita dalam usaha pencarian dan pertolongan;
c. berita keselamatan mengenai navigasi dan meteorologi;
d. berita-berita lain mengenai keperlua kapal dan pelayaran;
e. melaporkan posisi kapal; dan
f. mengisi buku harian radio kapal;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penerimaan dan penyampaian
berita-berita pelayaran dan dinas jaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(3) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 77
(1) Kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya harus dilengkapi dengan
peralatan meteorologi sesuai dengan persyaratan.
(2) Kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyampaikan informasi cuaca
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Nakhoda atau pemimpin kapal yang sedang berlayar dan mengetahui adanya cuaca
buruk yang membahayakan keselamatan berlayar wajib menyebarluaskan berita hal
itu kepada pihak lain dan/ atau instansi pemerintah terkait.
(4) Tingkat bahaya cuaca buruk terhadap keselamatan berlayar ditentukan dengan
mempertimbangkan jenis dan ukuran kapal, serta daerah pelayarannya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan peralatan meteorologi, penyampaian
informasi cuaca, penyebarluasan adanya cuaca buruk dan penetapan tingkat bahaya
cuaca buruk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
diatur dengan Keputusan Menteri.
Ruang Akomodasi dan Perbekalan untuk
Awak Kapal dan Penumpang
Pasal 78
(1) Di kapal harus tersedia ruangan yang dapat digunakan untuk akomodasi awak kapal,
termasuk taruna, yang dipisahkan oleh sekat-sekat dari ruangan lainnya sesuai dengan
persyaratan.
(2) Ruang akomodasi tidak boleh berhubungan langsung dengan ruang mesin dan ruang
ketel.
(3) Jalan masuk keruang akomodasi dan keruang kerja anak buah kapal bagian mesin,
harus mudah dicapai dari luar ruang mesin dan ruang ketel.
(4) Di ruang akomodasi harus terdapat perlengkapan akomodasi awak kapal dan ventilasi
udara yang cukup serta terpisah dari ventilasi udara untuk ruang mesin untuk ruang
mesin dan ruang muatan.
(5) Di setiap kapal harus tersedia kamar kecil dan kamar mandi serta dapur bagi awak
kapal sesuai dengan persyaratan.
(6) Terhadap kapal –kapal tertentu dapat diberikan pengecualian dari ketentuan ini.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan ruang awak kapal sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4), dan ayat (5) serta pengecualian
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur dengan keputusan menteri.
Pasal 79
(1) Ruang penumpang harus dipisahkan dengan sekat dari kamar awak kapal, ruang
muatan dan ruang lainnya.
(2) Ruang penumpang harus memenuhi persyaratan tingkat kebisingan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
(3) Ruang penumpang harus dilengkapi ventilasi dan penerangan yang cukup.
(4) Ruang penumpang tidak boleh berhubungan langsung dengan ruang mesin dan
ruang ketel.
(5) Ruang penumpang harus aman terhadap hujan, angin dan panas matahari.
(6) Geladak terendah yang boleh digunakan sebagai geladak penumpang adalah
geladak teratas yang terletak dibawah garis air,dengan ketentuan geladak dimaksud
harus mendapatkan ventilasi,penerangan dan tingkap sisi yang cukup.
(7) Dikapal harus tersedia perlengkapan akomodasi penumpang yang cukup.
(8) Untuk setiap penumpang geladak harus tersedia ruangan degan luas geladak
sekurang-kurangnya 1,12 m2 ditambah dengan 0,37 m2 luas geladak untuk ruang
peranginan.
(9) Untuk setiap penumpang kamar harus tersedia ruangan sekurang-kurangnya 3,10
m3, ditambah dengan 0,37 m2 luas geladak untuk ruang peranginan.
(10) Di kapal,berdasarkan daerah pelayarannya, harus tersedia perbekalan yang cukup
bagi penumpang.
(11) Di kapal harus tersedia kamar kecil dan kamar mandi serta dapur untuk penumpang
sesuai dengan persyaratan.
(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang penumpang dan perbekalan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1),ayat(2),ayat(3) ayat (7)ayat(10) dan ayat (11) diatur
dengan keputusan menteri.
Pasal 80
(1) Dikapal penumpang sesuai dengan ukuran dan daerah pelayaran harus tersedia
seorang dokter dibantu oleh juru rawat, kamar perawatan dan perlengkapannya serta
obat-oabatan yang memenuhi syarat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perlengkapan kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri
Bagian kesebelas
Tindakan untuk keselamatan di atas kapal
Pasal 81
(1) Kapal sesuai dengan dan ukuran harus memiliki peralatan alarm darurat umum,yang
dapat dioperasikan dari anjungan atau tempat lainnya disertai tuntunan latihan.
(2) Peralatan alarm darurat umum harus dapat dioperasikan dengan sumber arus listrik
dari sumber tenaga listrik utama atau dari sumber tenaga listrik darurat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralatan alarm darurat umum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatu dengan keputusan Menteri.
Pasal 82
(1) Di setiap kapal harus ada sijil berkumpul yang menyebutkan rincian dari isyarat alarm
keadaan darurat umum dan tindakan yang harus diambil oleh anak buah kapal serta
penumpang pada waktu alarm dibunyikan dan juga harus menjelaskan perintah
meninggalkan kapal yang diberikan.
(2) Sijil berkumpul harus menunjukan tugas-tugas yang diwajibkan kepada perwiraperwira
kapal dan anak buah kapal lainnya serta harus selalu siap diperiksa pada saat
kapal akan berlayar.
(3) Di setiap kapal yang memiliki sekoci harus tersedia sijil sekoci yang memuat
petunjuk bagi anak buah kapal dan penumpang untuk menempati sekoci penolong
apabila dalam keadaan bahaya dan ada perintah nahkoda meninggalkan kapal.
Pasal 83
(1) Di kapal penumpang yang memiliki tonase kotor 150 ( GT. 150) atau lebih dan
dikapal barang yang memiliki tonase kotor 300 (GT. 300) atau lebih harus ada sijil
darurat bagi awak kapal dan penumpang,sehubungan dengan kebakaran,
kebocoran,orang jatuh kelaut dan meninggalkan kapal.
(2) Pada setiap sijil harus dinyatakan tugas dan tanggung jawab masing-masing awak
kapal dan kewajiban pelayar dalam keadaan darurat.
Pasal 84
(1) Semua peralatan baik yang tetap maupun yang dapat dipindah harus dipelihara dan
dirawat dengan baik serta setiap saat dapat digunakan.
(2) Anak buah kapal harus terlatih dalam hal yang perlu mereka lakukan bila terjadi
musibah atau meninggalkan kapal dan jika mungkin bagi pelayar lainnya.
(3) Pada saat keberangkatan kapal dari pelabuhan, petugas yang melakukan dinas jaga
pertama harus mendapatkan waktu istirahat yang cukup.
(4) Ketentuan lebih lanjut memelihara dan perawatan serta pelatihan anak buah kapal dan
pelayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan
Menteri.
Pasal 85
Di kapal yang memiliki tonase kotor 500 (GT.500 ) atau lebih harus diselengarakan
dinas ronda yang tepat guna sehingga setiap ada musibah dapat dengan segera
diketahui.
Pasal 86
(1) Latihan peran kebakaran,peran kebocoran, peran pertolongan orang jatuh kelaut dan
peran meninggalkan kapal dilakukan 1(satu) kali dalam 1 (satu) minggu atau paling
sedikit 1 (satu) kali dalam pelayaran jika lama berlayar kurang dari 1(satu) minggu.
(2) Peralatan yang digunakan setiap latihan harus digunakan secara bergiliran dan
bergantian.
(3) Setiap selesai latihan masing-masing peran, wajib ditulis dibuku harian kapal dengan
catatan tingkat keberhasilan dari setiap latihan peran.
Bagian keduabelas
Buku harian kapal
Pasal 87
(1) Setiap kapal dengan tonase kotor 100 ( GT.100) atau lebih atau kapal dengan tenaga
penggerak utama 200 TK atau lebih, wajib menyelenggarakan buku harian kapal.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara buku harian kapal sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.
Bagian ketiga belas
Kapal-kapal yang mengalami kecelakaan
Pasal 88
(1) Setiap terjadi kecelakaan kapal, nahkoda dan atau pemilik kapal pada kesempatan
pertama wajib melaporkannya kepada syahbandar di pelabuhan terdekat atau kepada
perwakilan Republik Indonesia terdekat apabila kecelakaan terjadi diluar negeri.
(2) Untuk setiap kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diadukan
pemeriksaan oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri.
(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dibuat dalam berita acara
pemeriksaan pendahuluan dan apabila perlu dapat dibuat dalam berita acara
pemeriksaan tambahan.
(4) Hasil pemeriksaan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus
dievaluasi dan dinilai dengan tujuan :
a. Meningkatkan penyelenggarakan keselamatan kapal;
b. menentukan apakah sertifikat kapal yang bersangkutan masih dapat diberlakukan;
c. menentukan perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.
(5) Berita acara pemeriksaan pendahuluan dan / atau berita acara pemeriksaan
tambahan, setelah dilengkapi dokumen dan data pendukung lainnya sehubungan
dengan terjadinya kecelakaan kapal dikirimkan kepada Menteri paling lambat 14
(empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan, pemeriksaan kecekaan
kapal,pembuatan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),ayat(2),ayat (3)
dan ayat (4) diatur dengan keputusan Menteri
.
Pasal 89
(1) Terhadap hasil Pemeriksaan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 88
dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh Mahkamah Pelayaran.
(2) Pemeriksaan lanjutan oleh mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan untuk mengambil keputusan tentang sebab-sebab terjadinya kecelakaan
kapal dan menjatuhkan sanksi administrasi terhadap awak kapal.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga,tata cara pemeriksaan kecelakaan kapal
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur tersendiri dalam Peraturan
Pemerintah.
Bagian keempat belas
Lambung Timbul
Pasal 90
(1) Setiap kapal yang berlayar,harus ditetapkan lambung timbulnya sesuai dengan
persyaratan.
(2) Perhitungan lambung timbul untuk setiap kapal harus mendapat pengesahan dari
menteri.
(3) Penetapan besarnya lambung timbul kapal didasarkan atas perhitungan lambung
timbul kapal dan pemenuhan persyaratan oleh kapal yang bersangkutan.
(4) Lambung timbul untuk kapal dengan pelayaran internasional ditetapkan berdasarkan
konvensi Garis Muat Internasional.
(5) Besarnya lambung timbul kapal dinyatakan dalam Sertifikat Garis Muat.
(6) Setiap kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus dipasangi marka garis muat
secara tetap sesuai dengan daerah pelayarannya.
(7) Marka garis muat kapal yang telah ditetapkan tidak diperkenankan diubah, kecuali
oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lambung timbul sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3),ayat (4),ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diatur dengan
Keputusan Menteri.
Bagian Kelimabelas
Pemuatan
Pasal 91
(1) Setiap kapal,sesuai dengan jenis dan ukurannya, harus dilengkapi dengan informasi
stabilitas untuk memungkinkan nahkoda menentukan semua keadaan pemuatan yang
layak pada setiap kondisi kapal.
(2) Cara pemuatan dan pemadatan barang serta pengaturan balas harus memenuhi
persyaratan keselamatan kapal.
(3) Muatan geladak diizinkan dengan mempertimbangkan :
a. Kekuatan konstruksi geladak;
b. Stabilitas kapal;
c. Alat-alat pencegah terjadinya pergeseran muatan geladak;dan.
d. Keleluasaan jalan masuk atau keluar dari ruang akomodasi, saluran-saluran
pemadam kebakaran, pandangan juru mudi, pipa-pipa digeladak, peralatan
bongkar muat dan operasional awak kapal.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan yang menyangkut pemutan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.
Pasal 92
(1) Pengangkutan barang berbahaya dan limbah bahan berbahaya dan beracun haruas
memenuhi persyaratan sesuai dengan sifat bahaya dan pengaruhnya terhadap
lingkungan.
(2) Pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun harus mendapat izin dari Menteri
setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang
pengendalian dampak lingkungan.
(3) Barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbagi dalam beberapa
kelas.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang berbahaya dan limbah bahan
berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam ayay(1) dan ayat (1)diatur
dengan keputusan menteri.
Bagian keenam belas
Kapal-kapal khusus
Pasal 93
(1) Persyaratan kelaiklautan , pemilikan, sertifikat dan pengawasan kapal nuklir,
kapal dibawah air dan kapal-kapal lainnya yang dbangun berdasarkan penerapan
ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi yang diatur oleh konvensi
Internasional,koda (code) atau ketentuan Internasional lainnya, ditetapkan dengan
keputusan menteri.
(2) Menteri dapat menerapkan konvensi Internasional, koda (code) atau ketentuan
Internasional lainnya secara penuh atau sebagian dengan tujuan kelancaran
operasi kapal dengan tetap mempertimbangkan terjaminnya kelaiklautan kapal.
BAB VII
PETI KEMAS
Bagian Pertama
Persyaratan konstruksi,Pengujian,
Pemeriksaan dan Sertifikat
Pasal 94
(1) Setiap peti kemas yang dibangun dan digunakan sebagai bagian dari alat angkut
harus memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
(2) Untuk mengetahui dipenuhinnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
ayat(1), terdapat peti kemas dapat dilakukan pengawasan, pemeriksaan,dan
pengujian oleh Pejabat atau badan klasififkasi yang ditunjuk oleh Menteri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan, pemeriksaan dan
pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan
Menteri.
Pasal 95
(1) Pemeriksaan dan pengujian yang dibuat atau akan dibuat dalam suatu seri tipe
rancang-bangun dilaksanakan atas satu atau lebih prototipe peti kemas.
(2) Prototipe dari tipe rancang-bangun yang sama yang telah diuji dan disetujui di
luar negeri dapat dibebaskan dari pemeriksaan dan pengujian sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).
(3) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dilakukan apabila persyaratan
kelikan peti kemas diluar negeri tersebut, sepadan dengan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1).
(4) Setiap peti kemas yang tidak termasuk suatu seri tipe rancang bangun
sebagaimana dimaksud dalam ayat 91) harus diuji dan disetujui sebelum
dipergunakan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksan dan pengujian seri tipe
prototipe rancang-bangun peti kemas serta pembebasan pemeriksaan dan
pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dan ayat (2) diatur dengan
Keputusan Menteri.
Pasal 96
(1) Prototipe peti kemas yang berdasarkan hasil pengujian tersebut memenuhi
persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 94 ayat (1) diberikan
sertifikat.
(2) Apabila peti kemas diproduksi secara seri, pada setiap jumlah tertentu diadakan
pengujian terhadap produksi yang dihasilkan dan jika ternyata tidak memenuhi
persyaratan kelaikan peti kemas, produksi harus dihentikan.
Pasal 97
(1) Pada setiap peti kemas yang dibuat sesuai denga seri tipe rancang –bangun yang
telah disetujui berdasarkan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 94 ayat (1) dilekatkan tanda persetujuan seri tipe rancang-bangun.
(2) Peti kemas yang telah mendapatkan tanda persetujuan diberikan tanda lulus uji.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tanda persetujuan dan tanda
lulus uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
keputusan Menteri.
Pasal 98
(1) Apabila prototipe rancang-bangun peti kemas tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), pejabat yang berwenang harus
melekatkan tanda penolakan pada peti kemas tersebut.
(2) Tanda penolakan yang lekatkan pada peti kemas sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) tidak boleh diubah,dirusak atau dihilangkan,kecuali oleh Pejabat yang
berwenang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda penolakan sebagaiman
dimaksud dalam (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri.
Pasal 99
(1) Pengujian pertama dilakukan setelah tenggang waktu paling lama 5 (lima) tahun
sejak saat peti kemas diberikan tanda lulus uji dan pengujian berikutnya harus
dilakukan dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh ) bulan sejak
pengujian pertama.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenggang waktu dan tatacara pemberian
persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan
Menteri.
Bagian kedua
Tanggung jawab pengirim,
Pengangkut dan pemilik peti kemas
Pasal 100
Pengirim maupun pengangkut peti kemas bertanggung jawab dan menjamin bahwa
barang yang dikirim dalam peti kemas sesuaidengan ketentuan yang berlaku,dan tidak
melebihi batas kemampuan peti kemas yang brsangkutan.
Pasal 101
(1) Pihak pengirim maupun pengangkut peti kemas harus bertanggung jawab dan
menjamin bahwa peti kemas bersangkutan akan ditempatkan sedemikian rupa,
sehingga peti kemas tersebut tidak memperoleh beban diluar kemampuannya.
(2) Pengirim dan pengangkut peti kemas harus yang dinilai tidak laik, kecuali pada
peti kemas tersebut terletak secara benar tanda persetujuan yang sah sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97.
(3) Pengangkut peti bertanggung jawab dan menjamin bahwa peti kemas yang
dimuat dikapal telah memenuhi persyaratan pemuatan untuk terwujudnya
kelaiklautan kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 102
Pemilik peti kemas bertanggung jawab dan menjamin bahwa peti kemasnya dalam
keadaan laik peti kemas, baik pada saat penyimpanan maupun pengunaan.
Bagian ketiga
Pengawasan dan Pelaksanaan Uji Petik
Pasal 103
(1) Selain pelaksanaan pengujian sebagaimana diatur dalam pasal 95, Menteri dapat
menunjuk petugas untuk pelaksanaan pemeriksaan peti kemas secara secara uji
petik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan petugas dan tata cara pemeriksaan
secara uji petik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan
Menteri.
Pasal 104
Petugas pengawas dapat melarang penggunaan atau menahan peti kemas apabila dalam
pemeriksaan diketahui keaadaan peti kemas dapat dapat menimbulkan bahaya bagi
keselamatan, atau peti kemas tidak memiliki tanda persetujuan yang sah atau peti kemas
dinilai tidak laik.
Pasal 105
(1) Petugas yang melarang pengamanan atau menahan peti kemas wajib memberi
surat larangan atau penahanan kepada pemilik atau nahkoda dengan menyebutkan
alasan larangan atau penahanan.
(2) Petugas pengawas wajib meletakan tanda larangan atau tanda penahanan pada peti
kemas dimaksud.
(3) Pemilik atau nahkoda dilarang menggunakan atau mengangkat peti kemas
sebagaimana dalam ayat (2) dan atau melepaskan tanda larangan atau tanda
penahanan yang ada.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian surat larangan dan
penahanan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 106
Apabila peti kemas yang dilarang atau ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105
ayat (1), memiliki tanda persetujuan dari pejabat Pemerintah asing yang berwenang,
pelarangan dan penahanan peti kemas harus diberitahukan kepada perwakilan negara
yang bersangkutan.
Pasal 107
Apabila peti kemas yang diberi tanda larangan atau tanda penahanan telah diperbaiki dan
menurut petugas pengawas telah laik peti kemas,harus diizinkan untuk digunakan dengan
cara melepas tanda larangan atau tanda penahanan dan menyerahkan surat pembebasan
kepada pemilikatau nahkoda.
Pasal 108
Apabila menurut hasil pemerikaanoleh petugas pengawas peti kemastidak dapat
diperbaiki lagi,tanda persetujuan peti kemasharus dimusnahkan dan tanda penolakan
harusd dilekatkan pada peti kemas.
Pasal 109
(1) Pemilik atau nahkoda kapal yang membawa peti kemas dan pemilik tempat
penyimpanan peti kemas dipelabuhan, wajib memberi izin kepada petugas
pengawas untuk masuk ke kapal atau tempat peti kemas tersebut berada.
(2) Nahkoda kapalwajib menyediakan persinil dan peralatan yang deperlukan oleh
petugas pengawasuntuk mengadakan pemeriksaan peti kemas
BAB VIII
PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL
Bagian pertama
Pencegahan pencemaran
Pasal 110
Setiap pemilik, operator, nahkoda atau pemimpin kapal,anak buah kapal dan pelayar
lainnya wajib mencegah timbulnya pencemaran lngkungan oleh minyak, bahan
berbahaya dan beracun, kotoran, sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
dari kapalnya
Pasal 111
(1) Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah atau bahan lain keperaian
apabila tidak memenuhi persyaratan yang mencakup kriteria
buangan,cara,pembuangan dan lokasi buangan.
(2) Limbah dikapal yang dilarang dibuang ke perairan,harus ditampung dikapal dan
kemudian dipindahkan ke fasilitas penampungan limbah yang tersedia di
pelabuhan.
(3) Setiap kapal dilarang mengeluarkan emisi gas buang melebihi ambang batas yang
ditetapkan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pembuangan, cara pembuangan, lokasi
pembuangan, sarana penampungan di kapal dan fasilitas penampungan limbah
dipelabuhan, serta ambang batas emisi gas buang sebagaimana dimaksud salam
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan keputusan Menteri.
Pasal 112
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) dapat dikecualikan bilamana
a. kapal dalam keadaan terpaksa membuang muatan dan / atau limbah kapal demi
keselamatan jiwa manusia atau keselamatan kapal itu sendiri; atau.
b. Kapal mengalami tubrukan, kandas atau karena hal lain sehingga menyebabkan
terjadinya pencemaran yang dibuktikan dengan laporan resmi yang juga
mencantumkan bahwa sebelumnya telah dilakukan upaya –upaya pencegahan
pencemaran.
Pasal 113
(1) Setiap kapal sesuai dengan jenis,ukuran dan daerah pelayarannya wajib memiliki
bangunan, peratan,perlengkapan dan sistem,yang memenuhi persyaratan untuk
mencegah pencemaran perairan dari ruang mesin,ruang muat dan ruang lainnya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bangunan, peralatan, perlengkapan dan
sistem,sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.
Pasal 114
(1) Kapal yang telah dilengkapi dengan peralatan pencegahan pencemaran yang
memenuhi persyaratan dan telah diperiksa,dberikan sertifikat pencegahan
pencemaran perairan dengan masa laku 5 (lima) tahun.
(2) Sertifikat yang dikeluarkan sesuai konvensi Internasional tentang Pencegahan
Pencemaran laut dari kapal pada kapal asing oleh pejabat asing yang
berwenang,diakui sama dengan sertifikat debagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3) Sertifikat pencegahan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan
oleh Menteri.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan sertifikat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan keputusan Menteri.
Pasal 115
Pemeriksaan kelengkapan dan pengujian peralatan pencegahan pencemaran dilakukan
oleh Pejabat Pemeriksa keselamatan Kapal yang ditunjuk oleh Menteri.
Pasal 116
(1) Setiap kapal wajib memiliki buku catatan,untuk mencatat kegiatan operasional
mengenai penanganan muatan,bahan bakar dan/ atau penanganan limbah serta bahan
lain yang merugikan
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1),diatur dengan keputusan Menteri.
Pasal 117
(1) Setiap kapal wajib memiliki:
a. tata cara penanggulangan keadaan darurat pencemaran perairan;dan
b. daftar tugas pelaksanaan penanggulangan pencemaran perairan
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenaitata cara dan daftar tugas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.
Pasal 118
(1) Kapal yang digunakan khusus untuk pembakar atau pemusnah limbah dan bahan lain
yang merugikan harus memenuhi persyaratan teknis.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.
Pasal 119
(1) Kapal dengan ukuran dan jenis tertentu wajib dilengkapi dengan peralatan dan bahan
penanggulangan pencemaran perairan.
(2) Peralatan dan bahan penaggulangan pencemaran perairan yang ada dikapal wajib
dipelihara dan dirawat.
(3) Jenis bahan kimia atau pengendap (dispersant) yang digunakan untuk
penanggulangan pe3ncemaran perairan harus sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan jumlah peralatan untuk
penanggulanganpencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),ayat(2)dan
ayat(3)diatur dengan keputusan Menteri.
Bagian kedua
Tanggung Jawab Pemilik atau Operator Kapal
Pasal 120
Dalam hal ini terjadi pencemaran yang bersumber dari kapal,pemilik atau operator kapal
bertanggung jawab terhadap penanggulangan pencemaran dan kerugian yang yang
diakibatkan oleh pencemaran yang bersumber dari kapalnya.
Pasal 121
(1) Unatuk memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 huruf b,
pemilik atau operator kapal, dengan jenis dan ukuran tertentu wajib mengasuransika
tanggung jawabnya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan ukuran kapal tertentu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.
Pasal 122
(1) Peemilik atau operator kapal sebagaimana dimnaksud dalam pasal 121 ayat (1) dan
ayat (2) dibatasi tanggung jawabnya terhadap pencemaran yang bersumber dari
kapalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Batas tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak tidak berlaku
apabila terbukti bahwa pencemaran tersebut akibat kesengajaan nahkoda, anak buah
kapal,pemilik atau operator kapal.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1),diatur dengan keputusan menteri.
Pasal 123
(1) Pemilik atau operator kapal yang telah memiliki bukti adanya jaminan asuransi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 diberikan Sertifikat Dana Jaminan ganti
Rugi Pencemaran Perairan oleh Menteri.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata ara pemberian Sertifikat Dana Jaminan Ganti
Rugi Pencemaran Perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
keputusan Menteri.
Bagian Ketiga
Dumping dan Pencucian Tangki Kapal
Pasal 124
(1) Dilarang melakukan dumping atau pencucian tangki kapal yang dapat menimbulkan
dampak kerusakan lingkungan perairan, gangguan keselamatan dan
kesehatanmanusia.
(2) Jenis bahan yang dapat di dumping keperairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan oleh pejabat yang bertanggung jawab dibidang pengendalian dampak
lingkungan hidup.
Pasal 125
(1) Untuk melakukan dumping atau pencucian tangki kapal harus mendapat izin terlebih
dahulu dari pejabatyang bertanggung jawab dalam bidang pengendalian dampak
lingkungan hidup dan dibidang keselamatan pelayaran.
(2) Lokasi dumping diperairan ditetapkan secara terkoordinasi antara pejabat yang
bertanggung jawab dibidang keselamatan pelayaran, dampak lingkungan dan
pertahanan keamananserta pemerintah daerah.
(3) Lokasi pencucian tangki kapal di perairan ditetapkan oleh pejabat yang bertanggung
jawab dibidang keselamatan pelayaran,dampak lingkungan dan pemerintah daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencucian tangki kapal sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan keputusan Menteri.
BAB IX
MANAJEMEN KESELAMATAN
PENGOPERASIAN KAPAL DAN PENCEGAHAN
PENCEMARAN DARI KAPAL
Pasal 126
(1) Perusahaan yang mengoperasikan kapal untuk jenis dan ukuran tertentu, harus
memiliki sertifikat manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan
pencemaran dari kapal.
(2) Untuk memeperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
memenuhi persyaratan manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan
pencemaran dari kapal.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh sertifikat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri.
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 127
Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi:
a. kapal perang
b. kapal negara,sepanjang tidak dipergunakan untuk kegiatan niaga.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 128
Pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah iini semua peraturan perundangundangan
yang lebih rendah dari Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang
Perkapalan dinyatakan tetap brelaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti
dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 129
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Aagar setiap orang
mengetahuinya,dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di jakarta
Pada tanggal 23 september 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd
BABANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 95
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2002
TENTANG
PERKAPALAN
UMUM
Untuk menyelengarakan pelayaran dalam negeri atau pengangkutan antar pulau,
diutamakan penggunaan armada kapal-kapal nasional Indonesia,demikian pula untuk
pelayaran luar negeri khususnya untuk kegiatan ekspor dan impor,sedapat mungkin
menggunakan kapal-kapal nasional Indonesia.Hal ini dimaksudkan dalam rangka
meberikan perlindungan untuk mengembangkan dan perkembangan usaha pelayaran
nasional.
Peranan perkapalan yang meliputi segala sesuatu perkenaan dengan kelaiklautan kapal
dan peti kemas dalam menunjang transportasi laut,sungai dan danau sebagai bagian dari
sistem transportasi nasional perlu dikembangkan sesuai dengan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi agar mampu menunjang pembangunan nasioanl melalui
kegiatan transportasi laut,sungai dan danau yang tertib, lancar,aman,nyaman dan efisien
dengan memeperhatikan kondisi geografis perairan serta kelestarian lingkungan.
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran mengamanatkan perlunya
pengaturan lebih lanjut mengenai peti kemas dan kelaiklautan semua jenis kapal yang
meliputi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal,pengawakan,
Pemuatan,kesehatan dan kesejahteraan awak kapal dan penumpang serta status hukum
kapal yang sejiwa pula dengan konvensi hukum laut internasional yang telah
diratifikasikan dengan Undang-undangNomor 17 tahun 1985.
Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran,perlu
diatur dengan Peraturan Pemerintah hal-hal yang bersifat teknis kelaik lautan kapal yang
mencakup:
a. Pengukuran kapal;
b. Pendaftaran kapal;
c. Kebangsaan kapal;
d. Keselamatan kapal;
e. Nahkoda dan anak buah kapal;
f. Penanganan kecelakaan kapal;
g. Kelaikan peti kemas;
h. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah dalah alat apung dan
bangunan terapung yang tidak memepunyai alat penggerak sendiri,serta ditempatkan
disuatu lokasi perairan tertentu dan tidak berpindah-pindah untuk waktu yang lama,
misalnya hotel terapung, tongkang akomodasi ( acommodation barge) untuk menunjang
kegiatan lepas pantai dan tongkang menampung minyak ( oil storage barge), serta unitunit
pemboran lepas pantai berpindah (mobile offshore drilling units/MODU).
Anka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Cukup jelas
Angka 9
Cukup jelas
Angka 10
Cukup jelas
Angka 11
Cukup jelas
Angka 12
Cukup jelas
Pasangan sudut ( corner- fitting) adalah tonjolan-tonjolan berlubang yang terdapat pada
sudut atas dan bawah dibagian luar peti kemas untuk keperluan bongkar muat,
penyusunan dan/ atau pengunci.
Angka 13
Cukup jelas
Angka 14
Cukup jelas
Angka 15
Cukup jelas
Angka 16
Cukup jelas
Angka 17
Cukup jelas
Angka 18
Cukup jelas
Angka 19
Cukup jelas
Angka 20
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Dokumen kapal antara lain :
1) sertifikat keselamatan kapal;
2) sertifikat garis muat;
3) sertifikat pembangunan (builder’s certificate);
4) sertifikat klasifikasi;
5) sertifikat pencegahan pencemaran.
Surat-surat kapal antara lain :
1) Surat tanda kebangsaan;
2) Surat ukur.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Pengerjaan kapal yang dimaksud adalah tahapan pekerjaan dan kegiatan pada saat
dilakukan perombakan,perbaikan dan perawatan kapal.
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas
Ayat 5
Pengawasan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dilakukan pada setiap tahapan
pembangunan maupun pada saat kegiatan pengerjaan kapal sesuai jadwal pembangunan
dan pengerjaan kapal.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat 7
Cukup jelas
Ayat 8
Kapal yang digunakan untuk kegiatan khusus adalah kapal penangkap ikan.
Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Pemuatan yang dimaksud adalah segala hal yang berkaitan dengan aspek pemuatan
kapal,termasuk didalamnya garis muat kapal yang dibuktikan dengan sertifikat, petunjukpetunjuk
pemuatan yang wajib disahkan oleh pejabat berwenang seperti petunjuk
pengikatan muatan,informasi fasilitas dan kegiatan-kegiatan pemuatan yang memenuhi
aspek keselamatan yang dibuktikan dengan keterangan –keterangan terkait seperti
perhitungan stabilitas deklarasi barang berbahaya, manivest muatan,dan lain-lain.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Surat izin khusus dimaksud diterbitkan sebagai pengganti sementara dari surat ukur, surat
tanda kebangsaan dan sertifikat keselamatan,yang baru dapat diterbitkan dipelabuhan lain
yang dituju.
Surat izin khusus diberikan setelah kapal dinilai secara teknis memenuhi persyaratan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Urutan daerah pelayaran pada pasal ini menunjukkan peringkat.
Huruf a
Daerah Pelayaran Semua Lautan adalah Pelayaran untuk semua laut di dunia.
Huruf b
Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia adalah daerah pelayaran yang meliputi daerah yang
dibatasi oleh garis-garis yang ditarik dari titik Lintang 100 00’ 00’’ Utara di Pantai Barat
Malaysia,sepanjang pantai Malaysia, Singapura,Thailand,Kamboja,dan Vietnam Selatan
diTanjung Tiwan dan garis-garis yang ditarik antara Tanjung Tiwan dengan Tanjung
Baturampon di Philipina, sepanjang pantai selatan Philipina sampai Tanjung San
Augustin ke titik Lintang 000 00’00’’dan bujur140000’00’’ Timur ditarik ke selatan
hingga ketitik 090 10’00’’Selatan dan bujur1410 00’ 00’’Timur, ke titik Lintang 100 11’
00’’Selatan dan Bujur 1210 00’00’’Timur,ke titik Lintang 090 30’00’’Selatan dan Bujur
1050 00’00’’Timur ke titik Lintang 020 00’00’’Utara dan Bujur 0940 00’00’’sampai
dengan titik Lintang 100 00’00’’Utara di Pantai Barat Malaysia atau Near Coastal voyage.
Huruf c
Daerah Pelayaran Lokal adalah daerah pelayaran yang meliputi jarak dengan radius 500
(lima ratus) mil laut dari suatu pelabuhan tertunjuk. Jarak ini diukur anatara titik –titik
terdekat batas-batas perairan pelabuhan sampai tempat labuh yang lazim.
Jika pelabuhan tertunjuk dimaksud terletak pada sungai atau perairan wajib pandu,maka
jarak itu diukur dari atau sampai awak pelampung terluar atau sampai muara sungai atau
batas luar dari perairan wajib pandu.
Huruf d
Daerah pelayaran Terbatas adalah daerah pelayaran yang meliputi jarak dengan radius
100 (seratus) mil laut dari suatu pelabuhan tertunjuk,jarak ini diukur antara titik-titik
terdekat batas-batas perairan pelabuhan sampai tempat labuh yang lazim.
Jika pelabuhan tertunjuk dimaksid terletak pada sungai atau perairan wajib pandu, maka
jarak itu diukur dari atau sampai awak pelampung terluar atau sampai muara sungai atau
batas luar dari perairan wajib pandu.
Huruf e
Daerah Pelayaran Pelabuhan adalah perairan didalam daerah lingkungan kerja dan daerah
lingkungan kepentingan pelabuhan.
Huruf f
Daerah Pelayaran Perairan Daratan adalah perairan sungai, danau, waduk,kanal dan
terusan.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Untuk kapal yang hendak melayari pelayaran dengan peringkat yang lebih tinggi, harus
memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal untuk daearah pelayaran yang dukehendaki.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Pengukuran dilakukan untuk menentukan ukuran dan lonase kapal yang dipergunakan
untuk menerbitakan surat –surat yang diperlukan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pengukuran terhadap kapal yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan apabila untuk
kepentingan tertentu diperlukan adanya ukuran dan lonase kapal.
Kapal yang tidak digunakan untuk belayar dapat berupa restoran terapung, tangki
penyimpan minyak di laut dan tempat pengisian bahan bakar minyak terapung.
Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Metode pengukuran dalam negeri adalah metode pengukuran yang ditetapkan oleh
Pemerintah Indonesia yang diterapkan pada kapal-kapal Indonesia yang tidak tunduk
kepada ketentuan-ketentuan konvensi Internasional tentang Pengukuran kapal.
Huruf b
Metode pengukuran Internasional adalah metode pengukuran yang ditetapkan oleh
Pemerintah Indonesia berdasarkan konvensi Internasional tentang Pengukuran Kapal.
Huruf c
Metode pengukuran khusus dipergunakan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal
yang akan melewati terusan tertentu antara lain metode pengukuran Terusan Suez dan
metode pengukuran terusan Panama.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Panjang yang dimaksud adalah panjang kapal menurut ketentuan Konvensi Internasional.
Ayat (4)
Kapal yang dimaksud adalah kapal yang telah diukur dan ditenukan tonasenya denngan
menggunakan metode pengukuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (4)
Hururf b
Perolehan surat ukur dianggap tidak sah apabila informasi yang diberikan oleh pemilik
pada saat menerbitkan surat ukur, dikemudian hari ternyata tidak benar atau palsu.
Penggunaan surat ukur dianggap tidak sah / dan atau digunakan tidak sesuai dengan
peruntukannya apabila ternyata surat ukur yang diterbitkan dipergunakan bukan untuk
kapal yang dimaksud.
Pasal 15
Huruf a
Datab ukuran dan tonase pada surat ukur yang telah ada dapat dipergunakan utuk
penerbitan surat ukur dengan nama kapal yang baru.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Perubahan rincian dalam surat ukur disebabkan karena antara lain oleh perubahan
konstruksi, perubahan bangunan, perubahan jumlah penumpang dan perubahan sarat
muat ( draght).
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Tanda selar adalah rangkaian angka dan huruf yang menunjukan tonase kotor, nomor
surat ukur serta kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan surat ukur.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Perubahan rincian dalam surat ukur adalah perubahan data kapal antara lain panjang,
lebar, tinggi,tonase kotor (GT) dan tonase bersih (NT).
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Hak kebendaan lainnya atas kapal antara lain berupa karter kosong ( barboat charter) dan
sewa guna usaha (leasing).
Ayat (2)
Daftar harian adalah berkas minut akte pendaftaran beserta semua dokumen yang
disyaratkan untuk pendaftaran kapal.
Daftar induk adalah ringkasan dari akte pendaftaran yang memuat hal-hal penting.
Daftar pusat adalah daftar kapal-kapal yang telah terdaftar di Indonesia, yang disusun
berdasarkan daftar induk yang diterima dari seluruh tempat pendaftaran kapal.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan terbuka untuk umum adalah semua pihak dapat mengajukan
permintaan untuk memperoleh informasi tentang kapal terdaftar yang tercatat dalam
daftar induk.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Kapal yang digunakan untuk kegiatan khusus adalah kapal penangkap ikan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 25
Walaupun kebenaran material dokumen merupakan tanggung jawab pemilik, bila
diperlukan Pejabat Pendaftar dan Pencatat balik nama Kapal dapat meneliti keberan
formil dari dokumen yang diajukan pemilik.
Pasal 26
Ketentuan ini secara khusus menegaskan bahwa sistem pendaftaran yang dianut di
Indonesia adalah sistem pendaftaran tertutup.
Pasal 27
Ayat (1)
Pendaftaran sementara bagi kapal yang sedang dibangun dapat diajukan bila tahapan
pembangunan kapal tersebut telah mencapai 50% ( lima puluh perseratus) dari nilai
kontrak berdasarkan keterangan dari galangan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf c
Untuk penerbitan dokumen dimaksud ukuran dan tonase kapal dapat diperoleh dari hasil
pengukuran fisik kapal atau dari gambar rancang bangun kapal.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 28
Pasal (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Jangka waktu 14 (empat belas) hari yang dihitung dejak Pejabat Pendaftar dan Pencatat
Balik nama Kapal menerima dokumen yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa
ada alasan untuk menolak pendaftaran kapal.
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Ayat (1)
Penerbitan akte peralihan hak milik atas kapal terdaftar dicatat dalam daftarInduk.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Data kapal yang dimaksud berupa anatara lain nama, ukuran, tonase kapal dan mesin
penggerak utama.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Pencoretan dilakukan atas permintaan pemilik yang tercantum dalam akte pendaftaran
atau pihak lain yang berdasarkan Putusan Pengadilan dinyatakan sebagai pemilik dari
kapal yang dimaksud.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Dengan pencoretan kapal dari daftar kapal, kapal kembali berstatus sebagai benda
bergerak, sehingga kepemilikan dibuktikan dengan dokumen pemilikan yang lain.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 33
Ayat (1)
Pembebanan hipotek juga dapat dilakukan,atas kapal dalam pembangunan yang telah
didaftar sementara.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Koya adalah pencoretan hipotek atas kapal yang tidak lagi diperlukan sebagai jaminan
kredit.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat a (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Gugatan penyerahan dapat berupa gugatan penyerahan hak milik atau hak kebendaan
lainnya atas kapal.
Ayat 2
Dalam hal gugatan penyerahan hak kebendaan lainnya atas kapal, dilakukan pencatatan
dalam Daftar Induk berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap.
Pasal 37
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan catatan dalam daftar induk yang bukan karena akte-akte yang
dimasukkan dalam daftar harian adalah catatan tentang hak kebendaan selain hak milik
dan hak hipotek antara lain catatan tentang sita jaminan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1)
Dokumen yang dimaksud dalam ayat ini berupa:
1. Surat Ukur;
2. Surat Keterangan penghapusan dari daftar kapal (deletion/deregistration certificate)
Pembatalan Akte dicatat dalam daftar induk atau atas permintaan pihak yang
berkepentingan dapat juga dilakukan dengan membuat surat pembatalan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1)
Pengibaran bendera dilaksanakan dengan tetap memperhatikan tata cara menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kapal yang digunakan untuk kegiatan khusus adalah kapal penangkap ikan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Jangka waktu 14 (empat belas) hari yang dimaksud dihitung sejak Pejabat yang
berwenang menerima dokumen yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa alasan
penolakan telah terbukti.
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Huruf a
Surat tanda kebangsaan kapal harus segera diperbaharui/diperpanjang masa berlakunya
agar kapal dapat tetap berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera
kebangsaannya.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Surat tanda kebangsaan kapal harus segera diganti dengan yang telah disesuaikan, agar
kapal dapat tetap berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera
kebangsaannya.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Pasal 48
Ayat (1)
Tanda panggilan (call sign) merupakan identitas kebangsaan kapal dan stasiun
komunikasi radio kapal yang diwajibkan dan diatur menurut Peraturan Radio yang
berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 49
Kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia adalah kapal asing yang beroperasi
secara terus menerus di perairan Indonesia paling sedikit 3 (tiga) bulan.
Pasal 50
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Kapal penangkap ikan yang dimaksud adalah kapal yang digunakan sebagai kapal
penangkap ikan, ikan paus, anjing laut, ikan duyung atau hewan yang hidup di laut,
termasuk apabila kapal tersebut di samping untuk penangkapan ikan juga digunakan
untuk mengangkut hasil tangkapannya sendiri.
Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan
yang tidak dalam keadaan dibudidayakan.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Pasal 51
Ayat (1)
Pembebasan sebagian atau seluruh persyaratan keselamatan kapal adalah pembebasan
persyaratan keselamatan kapal yang dapat diberikan pada kapal dari keharusan
pemenuhan persyaratan tertentu karena alasan-alasan:
- kapal dilayarkan pada kondisi belum dioperasikan dengan maksud untuk suatu
percobaan pelayaran;
- situasi darurat atau force majeure untuk pengangkutan pengungsi atau demi
kemanusiaan;
- cuaca buruk atau musibah pelayaran mengakibatkan keadaan dan perlengkapan
keselamatan rusak atau hilang dan kapal harus berlayar menuju pelabuhan yang dapat
memenuhi kelaiklautannya;
- kapal tua atau sudah lama dibangun atau dibangun dan peletakan lunasnya sebelum
keluarnya atau terbitnya atau berlakunya suatu ketentuan keselamatan kapal sehingga
tidak berdayaguna dan tidak efisien bila konstruksi, bahan utama, tata susunan dan
perlengkapan harus disesuaikan dengan ketentuan baru;
- kapal yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Search and Rescue (SAR) dalam
keadaan darurat;
- kapal dalam pelayaran menuju galangan untuk melakukan perbaikan (docking);
- jenis kapal atau kategorinya atau ukurannya atau konstruksi dan bahan utama kapal
karena daerah pelayarannya atau cuaca daerah dan bahan utama kapal karena daerah
pelayarannya tidak efisien dan berdayaguna bila diharuskan memasang atau
memenuhi suatu perlengkapan keselamatan atau alat komunikasi tertentu.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas yang berkaitan langsung terhadap kelancaran
pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 54
Ayat (1)
Huruf a
Pemeriksaan Pertama adalah pemeriksaan yang wajib dikenakan terhadap kapal baru dan
kapal asing yang diakui menjadi kapal Indonesia dan dilakukan atas galangan/dok
(dilimbungkan).
Dalam hal kapal asing dimaksudkan dikelaskan pada badan klasifikasi yang diakui oleh
Pemerintah, kewajiban melimbungkan kapal dapat dipertimbangkan sampai dengan
jadwal pelimbungan berikutnya.
Huruf b
Pemeriksaan Tahunan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap kapal tiap 12
(duabelas) bulan sekali.
Huruf c
Pemeriksaan Pembaharuan adalah pemeriksaan yang wajib dikenakan terhadap kapal
setiap 5 (lima) tahun sekali.
Huruf d
Pemeriksaan Antara adalah pemeriksaan yang dilakukan bagi kapal dalam selang waktu
antara Pemeriksaan Tahunan dan Pembaharuan.
Huruf e
Pemeriksaan di luar jadual adalah pemeriksaan yang dilakukan selain dari pemeriksaan
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 55
Ayat (1)
Dalam hal kapal yang telah memenuhi syarat, kapal diberikan sertifikat sementara sambil
menunggu diterbitkannya sertifikat tetap.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Sertifikat keselamatan kapal penumpang yang dimaksud mencakup aspek keselamatan
kapal termasuk aspek keselamatan radio.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Pelayaran Internasional yang dimaksud adalah kegiatan pelayaran dari pelabuhan
Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan
Indonesia.
Ayat (6)
Huruf a
Sertifikat sementara diterbitkan setelah dilaksanakan pemeriksaan dan pengujian sebelum
diterbitkan sertifikat tetap.
Huruf b
Sertifikat Pertama diterbitkan setelah dilaksanakan Pemeriksaan Pertama.
Huruf c
Sertifikat Pembaharuan diterbitkan setelah dilaksanakan Pemeriksaan Tahunan atau
Pemeriksaan Pembaharuan.
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kapal dilimbungkan adalah kapal dinaikkan di atas dok, sehingga seluruh bagian bawah
badan kapal termasuk lunas atau dasar kapal terlihat dengan jelas untuk pemeriksaan
kesempurnaan kondisi kapal di bawah garis air.
Pelimbungan di luar jadual juga diperlukan untuk pemeriksaan bagian kapal di bawah
garis air sebagai kecelakaan yang terjadi.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Ukuran tertentu yang dimaksud adalah ukuran kapal yang didasarkan atas pertimbangan
bahwa kapal demikian memerlukan jasa badan klasifikasi dalam rangka pemenuhan
persyaratan keselamatannya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Sumber tenaga yang sesuai adalah tenaga listrik, mekanik atau manusia.
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Ayat (1)
Ketel uap tidak selalu harus ada di kapal.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 64
Bejana tekan adalah botol-botol angin dan tabung pemadam kebakaran.
Pasal 65
Alat bongkar muat tidak selalu ada di kapal.
Pasal 66
Ayat (1)
Persyaratan yang dimasud adalah antara lain aspek keselamatan, penataan, keamanan,
kehandalan, dan material yang digunakan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Perangkat penemu kebakaran terdiri dari sarana deteksi kebakaran dan alarm kebakaran.
Perangkat penemu kebakaran tersebut harus berfungsi secara otomatis.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 69
Ayat (1)
Huruf a
Sistem pemadam kebakaran adalah perangkat pemadam kebakaran yang dipasang tetap
dan tidak tetap.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Alat penolong perorangan adalah alat penolong yang terbatas digunakan untuk
perorangan, misalnya baju penolong dan pelampung penolong.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Alat apung adalah alat penolong selain sekoci, rakit dan baju penolong.
Huruf g
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Ayat (1)
Perlengkapan navigasi meliputi antara lain pedoman magnit, pedoman gasing, lampu
isyarat, peta dan buku navigasi.
Perlengkapan navigasi elektronika kapal meliputi antara lain RADAR, pesawat pencari
arah atau perum gema, pesawat penerima navfex, pesawat penerima faximile, pesawat
penerima Global Positioning System (GPS), pesawat Long Range Navigation (LORAN),
dan pesawat penerima decca.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 73
Ayat (1)
Wilayah pelayaran dalam dinas bergerak pelayaran adalah wilayah pelayaran yang diatur
dalam peraturan internasional dalam bidang komunikasi yang berlaku.
Dinas Bergerak Pelayaran adalah suatu dinas bergerak antara stasiun radio pantai dengan
stasiun radio kapal, atau antar stasiun-stasiun kapal, atau antar stasiun-stasiun komunikasi
yang ada di atas kapal.
Stasiun-stasiun sekoci penolong dan stasiun-stasiun rambu radio Petunjuk Posisi Darurat
dapat juga mengambil bagian dalam dinas ini.
Perangkat Komunikasi Radio adalah sekelompok alat telekomunukasi yang
memungkinkan untuk berkomunikasi.
Kelengkapan yang dimaksud, antara lain suku cadang dan buku dinas radio kapal.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Ayat (1)
Peralatan meteorologi antara lain barometer, barograph, psychhrometer, pengukur suhu
air laut serta pengukur arah dan kecepatan angin.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 78
Ayat (1)
Ruang lainnya adalah antara lain ruang permesinan, ruang penyimpanan alat pemadam
kebakaran, ruang ketel, ruang pompa, tangki bahan bakar dan/atau ruang penumpang.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Kapal-kapal tertentu antara lain adalah kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
Ayat (7)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian pengaturan ruang awak kapal yang diatur
dengan Keputusan Menteri, untuk kapal penangkap ikan ditetapkan setelah mendapat
pertimbangan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Perlengkapan akomodasi penumpang termasuk juga fasilitas bagi orang cacat.
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas
Ayat (12)
Cukup jelas
Pasal 80
Ayat (1)
Kapal penumpang adalah kapal yang dibangun dan dikonstruksikan serta mempunyai
fasilitas akomodasi untuk mengangkut penumpang lebih dari 12 (duabelas) orang.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 81
Ayat (1)
Peralatan alarm darurat umum dimaksudkan untuk menjamin pemberian informasi tanda
bahaya kepada semua pelayar dan sistem pengoperasiannya harus dapat diketahui dengan
cepat serta mudah.
Tuntutan latihan memuat petunjuk, informasi dan istilah yang mudah dilihat dan
dipahami.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Awak kapal yang dimaksud adalah awak kapal yang tertera dalam sijil darurat.
Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Dinas jaga pertama adalah awak kapal yang bertugas jaga pada saat kapal bertolak
meninggalkan pelabuhan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 85
Dinas ronda adalah penugasan kepada awak kapal yang dilaksanakan secara bergilir
dalam rangka penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di atas kapal sesuai dengan
ketentuan yang ada di kapal.
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Ayat (1)
Buku harian kapal terdiri dari sebuah buku atau lebih sesuai dengan ukuran kapal antara
lain buku harian dek, buku harian mesin, dan buku harian radio.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri termasuk Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Sesuai dengan ketentuan internasional yang berlaku, pada saat Peraturan Pemerintah ini
ditetapkan, barang berbahaya terbagi menurut kelas-kelas sebagai berikut:
Kelas1 - bahan peledak;
Kelas 2 - bahan yang dikempa, dicairkan atau dilarutkan di bawah tekanan;
Kelas 3 - cairan yang mudah menyala;
Kelas 4.1 - barang padat yang mudah menyala;
Kelas 4.2 - bahan yang dapat terbakar sendiri;
Kelas 4.3 - bahan yang jika tersentuh air mengeluarkan gas dan mudah menyala;
Kelas 5.1 - bahan yang mengoksidasi;
Kelas 5.2 - peroxida organik;
Kelas 6.1 - zat beracun;
Kelas 6.2 - bahan yang menimbulkan infeksi;
Kelas 7 - bahan radio aktif;
Kelas 8 - bahan/zat yang mengakibatkan korosi, dan berbagai bahan atau zat
berbahaya lainnya.
Yang dimaksud dengan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Ayat (1)
Persyaratan kelaikan peti kemas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam ketentuan
ini adalah persyaratan kelaikan peti kemas yang diatur dalam Konvensi Internasional
Keselamatan Peti Kemas (Convention on Safe Containers/CSC) tahun 1972 yang
diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1989.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 95
Ayat (1)
Uji peti kemas antara lain uji beban yang berkenaan dengan kemampuan:
a. pengangkatan (lifting);
b. penumpukan (stacking);
c. beban terkonsentrasi (concentrated load);
d. dinding-dinding samping (side walls);
e. dinding ujung (end walls);
f. atap (top walls);
g. kekakuan melintang (transverse racking);
h. pengekangan memanjang (longitudinal restraint).
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Pengirim yang dimaksud adalah suatu badan usaha atau perorangan yang melaksanakan
pengiriman peti kemas dari suatu lokasi asal ke lokasi tujuan.
Pasal 101
Ayat (1)
Pengangkut adalah suatu badan usaha yang memiliki atau mengoperasikan sarana
transportasi yang digunakan untuk mengangkut peti kemas.
Pengangkut tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang yang dimuat di dalam
peti kemas, tetapi bertanggung jawab terhadap keutuhan peti kemas tersebut.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan tidak laik dapat disebabkan antara lain oleh sifat, jenis atau cara
penyusunan muatan di dalam peti kemas yang tidak memenuhi persyaratan maupun oleh
kondisi peti kemas itu sendiri.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Ayat (1)
Petugas pemeriksa adalah petugas pemeriksa Pemerintah yang secara fungsional
melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan peti kemas.
Uji petik dilakukan apabila terdapat keraguan terhadap kondisi kelaikan suatu peti kemas.
Uji petik dapat dilakukan secara acak.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan hal lain misalnya tenggelam.
Pasal 113
Ayat (1)
Setiap kapal dengan ukuran tonase kotor (GT) 100 ke atas atau bertenaga penggerak
utama 200 TK ke atas wajib dilengkapi dengan peralatan pencegahan perairan oleh
minyak yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.
Kapal-kapal yang digunakan untuk pelayaran internasional wajib memenuhi persyaratan
pencegahan pencemaran dari kapal sesuai dengan Konvensi Internasional.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Ayat (1)
Buku catatan diselenggarakan di kapal.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Ayat (1)
Perusahaan yang dimaksud adalah pemilik atau operator kapal, berbentuk organisasi
(misalnya perusahaan angkutan perairan) atau perorangan, yang bertindak sebagai
manager yang mengoperasikan kapal dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam
pengoperasian.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 127
Huruf a
Kapal perang adalah kapal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Huruf b
Kapal negara adalah kapal yang digunakan oleh instansi pemerintah tertentu yang diberi
fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk menegakkan hukum serta tugas-tugas pemerintahan lainnya, misalnya
penelitian di laut, pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran dan lain sebagainya.
Persyaratan teknis yang berkaitan dengan keselamatan kapal bagi kapal negara dimaksud
tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan petunjuk Menteri.
Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4227

Tidak ada komentar: