Kamis, 13 Desember 2007

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PEMERIKSAAN
KECELAKAAN KAPAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan lanjutan
kecelakaan kapal, sangat dibutuhkan Anggota Mahkamah Pelayaran
yang profesional, berintegritas tinggi serta bertanggung jawab;
b. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu mengubah
beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3493);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan
Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3724);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG
PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998
tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai
berikut :
“Pasal 23
(1)
(2)
Mahkamah Pelayaran dipimpin oleh seorang Ketua.
Untuk dapat diangkat sebagai Ketua Mahkamah Pelayaran, seorang
calon harus :
a. memenuhi persyaratan sebagai Anggota Mahkamah
Pelayaran;
b. memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan struktural
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.”
2. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai
berikut :
“Pasal 24
Jumlah Anggota Mahkamah Pelayaran sebanyak-banyaknya 15 (lima
belas) orang yang mempunyai kualifikasi pendidikan sebagai berikut :
a. Sarjana Hukum;
b. Ahli Nautika Tingkat II;
c. Ahli Teknika Tingkat II;atau
d. Sarjana Teknik Perkapalan.”
3. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai
berikut :
“Pasal 28
(1)
Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Mahkamah Pelayaran,
seorang calon harus memenuhi persyaratan :
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sekurangkurangnya
12 (dua belas) tahun;
(2)
d. memiliki kualifikasi pendidikan sebagai Sarjana Hukum, Ahli
Nautika Tingkat II, Ahli Teknika Tingkat II atau Sarjana Teknik
Perkapalan.
Bagi calon Anggota Mahkamah Pelayaran yang memiliki kualifikasi
pendidikan sebagai Ahli Nautika Tingkat II atau Ahli Teknika Tingkat
II, yang bersangkutan dipersyaratkan telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan Kesyahbandaran Tingkat I dan Marine Inspector Tingkat
A.”
4. Diantara Pasal 57 dan Pasal 58, disisipkan 1 (satu) Pasal baru
yaitu Pasal 57 A yang berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 57 A
(1)
(2)
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan
Pemerintah ini, bagi Anggota Mahkamah Pelayaran yang mencapai
batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat
diperpanjang batas usia pensiunnya sampai dengan mencapai 60
(enam puluh) tahun.
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh
sebagai Anggota Mahkamah Pelayaran sejak diundangkannya
Peraturan Pemerintah ini.”
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Pebruari
2004
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI
SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Pebruari 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 21
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundangundangan
II
Edy Sudibyo
P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG
PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL
I. UMUM
Penyelenggaraan tugas-tugas Mahkamah Pelayaran dalam pemeriksaan kecelakaan
kapal sangat ditentukan oleh tingkat profesionalisme dan kontinuitas para Anggota
Mahkamah Pelayaran tersebut.
Dalam pelaksanaan tugas-tugas Mahkamah Pelayaran khususnya dalam melakukan
pemeriksaan kecelakaan kapal, sangat diperlukan Anggota Mahkamah Pelayaran
yang betul-betul memahami masalah teknis perkapalan termasuk aspek-aspek
hukum yang melingkupinya. Sehingga seorang Anggota Mahkamah Pelayaran
adalah tenaga ahli dari berbagai bidang ilmu pengetahuan dan berpengalaman,
dimana tenaga ahli ini relatif sangat terbatas. Sementara itu, untuk tetap menjamin
kualitas kinerjanya, pengangkatan Anggota Mahkamah Pelayaran dilakukan sangat
selektif, dimana unsur profesionalisme, keahlian, kemampuan, pengalaman, dan
ketelitian menjadi syarat yang harus diperhatikan dan dipenuhi.
Namun demikian, mengingat tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan untuk
mampu melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal, serta untuk pembinaan karier dan
meningkatkan kesejahteraan Anggota Mahkamah Pelayaran, maka perlu mengubah
beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang
Pemeriksaan Kecelakaan Kapal tersebut sesuai dengan kebutuhan riil.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Ketua Mahkamah Pelayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku adalah jabatan struktural Eselon II a. Oleh karena itu, selain
harus memenuhi persyaratan sebagai Anggota Mahkamah Pelayaran,
seorang calon harus memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan
struktural dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 24
Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil Ahli Nautika Tingkat I dan/atau Ahli
Teknika Tingkat I dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan, maka
Pegawai Negeri Sipil tersebut harus lebih dahulu dipertimbangkan untuk
diangkat menjadi Anggota Mahkamah Pelayaran.
Pasal 28
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya
12 (dua belas) tahun artinya adalah Calon Anggota Mahkamah
Pelayaran yang bersangkutan berpangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d.
Huruf d
Bagi Calon Anggota Mahkamah Pelayaran yang memiliki kualifikasi
pendidikan sebagai Sarjana Hukum diutamakan yang memiliki
pengetahuan yang luas dan/atau mempunyai spesialisasi dalam bidang
hukum pelayaran dan kelautan.
Bagi Calon Anggota Mahkamah Pelayaran yang memiliki kualifikasi
pendidikan sebagai Sarjana Teknik Perkapalan, diutamakan yang
memiliki pengetahuan yang luas di bidang bangunan kapal.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 57 A
Ayat (1)
Batas usia pensiun Anggota Mahkamah Pelayaran sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.
Pengecualian dapat diperpanjang batas usia pensiun bagi Anggota
Mahkamah Pelayaran sampai usia 60 (enam puluh) tahun dalam ketentuan
ini bersifat sementara waktu dan dilakukan dalam hal belum ada Calon
Anggota Mahkamah Pelayaran yang memenuhi persyaratan untuk dapat
diangkat sebagai Anggota Mahkamah Pelayaran guna menghindari
terjadinya kekosongan Anggota Mahkamah Pelayaran.
Pengertian dapat diperpanjang batas usia pensiun disini maksudnya
perpanjangan batas usia pensiun bagi Anggota Mahkamah Pelayaran
dilakukan secara selektif.
Ayat (2)
Batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan
secara penuh sebagai Anggota Mahkamah Pelayaran sejak berlakunya
Peraturan Pemerintah adalah ini 58 (lima puluh delapan) tahun sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal II
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4369

Tidak ada komentar: