Kamis, 13 Desember 2007

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 33 TAHUN 2001
TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT

Meteri Perhubungan,


Menimbang :

a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 1992 tentang Angkutan di Perairan, telah diatur ketentuan-ketentuan penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut.

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut dengan Keputusan Menteri Perhubungan.

Mengingat :

a. Undang-undang No. 21 Tahun 1992 tentang pelayanan (LN Tahun 1992 No. 98, TLN No. 3493);

b. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (LN Tahun 1999 No. 60, TLN NO. 3839);

c. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhan (LN Tahun 1996 No. 107, TLN N. 3661);

d. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahn 1999 tentang Angkutan di Perairan (LN Tahun 1999 No. 187, TLN No. 3907);

e. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Darah Otonomi LN Tahun 2000 No. 54, TLN No. 3952);

f. Keputusan Presiden No. 1777 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden NO. 38 Tahun 2001;

g. Keputusan Presiden No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut :

1. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 79 Tahun 1988 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pelayaran serta penyelenggaraan Angkutan Laut.

2. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 80 Tahun 1988 tentang Keagenan Umum Kapal Asing dan Perwakilan Perusahaan Pelayaran Asing.

3. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 11 tahun 1989 tentang Pelimpahan Wewenang Bagi pelayanan Pihak Ketiga oleh Perusahaan Non Pelayaran.

4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 4 Tahun 1990 tentang Penegasan beberapa Pasal dan lampiran Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.79 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pemohonan dan Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pelayaran serta Penyelenggaraan Angkutan Laut.

5. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 1 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Pelayaran Rakyat Dalam Bentuk Koperasi

6. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 79 Tahun 1999 tentang Status Liner, 7. Instruksi Menteri Perhubungan No. AL.OO3/Phb­ 96 tentang Penyederhanaan dan Penertiban Pernbedan Pelayanan di Bidang pelayaran.

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Angkutan laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain yang diseIenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.

2. Angkutan Laut dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.

3. Angkutan Laut luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan Luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.

4. Angkutan laut Khusus adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan khusus untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya serta tidak rnelayani kepentingan pihak lain.

5. Angkutan Laut Perintis adalah kegiatan angkutan laut yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayani secara komersial ke daerah­ daeran yang telah berkembang.

6. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan / atau hewan dengan menggunakan kapallayar, kapal layar motor'tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu.

7. Perusahaan Angkutan laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia (Indonesia national shipping company) yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan atau dari clan ke pelabuhan di luar negeri.

8. Perusahaan Angkutan LautAsing adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing (foreign shipping company) yang kapal-kapalnya melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan Indonesia.

9. Perusahaan Pelayaran Rakyat adalalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia, yang dalam melakukan kegiatan usahanya dengan menggunakan kapal layar kapal layar motor tradisiona! dan atau kapal motor dengan ukuran tertentu.

10. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik tenaga mesin dan atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

11. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang memiliki kebangsaan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Kapal Asing adlalah kapal berbendera asing yang tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-­undangan dari negara bendera yang bersangkutan;

13. Agen Umum (General Agent) adlaah perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing di luar negeri dengan kepentingan kapalnya (baik kapal milik, kapal charter maupun kapal yang dioperasikannya);

14. Sub Agen (Sub Agent) adalah perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk oleh Agen Umum (General Agent) untuk melayani kepentingan kapal yang diageni oleh Agen Umum (General Agent) di pelabuhan tertentu.

15. Perwakilan Perusahaan Angkutan laut Asing adalah badan hukum Indonesia atau perorangan warga negara Indonesia atau perorangan warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing di Luar Neger untuk mewakili kepentingan administrasinya di Indonesia.

16. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan pelayaran angkutan penumpang, barang dan atau hewa dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

17. Trayek Tetap dan Teratur atau Liner adalah pelayanan angkutan lau tyang dilkaukan secara tetap dan teratur degnan berjadual menyebutkan pelabuhan singgah.

18. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur atau Tramper adalah pelayanan angkutan laut dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.

19. Deviasi adalah penyimpangan trayek ke pelabuhan lain di luar pelabuhan wajib singgah yang ditetapkan dalam jaringan trayeknya.

20. Omisi adalah meninggalkan atau tidak menninggalkan pelabuhan wajib singgah yang ditetapkan dalam jaringan trayeknya.

21. Subsitusi adalah penggantian kapal pada trayek yang telah ditetapkan sebelumnya.

22. Kegiatan Bongkar Muat adalah keigatan bongkar muat barang dari dan atau ke kapal meliputi kegiatan pembongkaran barang dari dan atau ke kapal meiliputi kegiatan pembongkaran barang dari palka kapal ke dermaga di lambung kapal atau sebaliknya (steve doring), kegiatan pemindahan barang dari dermaga dilambung kapal ke gudang lapangan penumpang atau sebalinya (cargodoring) dan kegiatan pengambilan barang dari gudang/lapangan dibayar diatas truk atau sebalinya (receving / delivery).

23. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan yang dibongkar / dimuat dari dan ke kapal.

24. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan / atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai perpindahan intra dan antar moda transportasi.

25. Sistem informasi Angkutan Laut adalah penyediaan data dan informasi dalam rangka mendukung pengembilan keputusan di tingkat pimpinan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

26. Penyelenggaraan pelabuhan umum adalah unit pelaksana teknis/satuan kerja pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan.

27. Badan Hukum Indonesia (BHI) adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara dan/atau swasta dan/atau koperasi.

28. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pelayaran.

29. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan laut.
30. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan dan kepala Daerah Propinsi.

31. Bupati atau Walikota adalah Kepala Pemerintah dan Kepala Daerah Kabupaten atau Kotamadya.


BAB II
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT

Bagian Pertama
Jenis Kegiatan Angkutan Laut

Pasal 2


Kegiatan angkutan laut, meliputi :
a. Angkutan Laut, Dalam Negeri;
b. Angkutan Laut Luar Negeri;
c. Pelayaran Rakyat;
d. Angkutan Laut Perintis.

Bagian Kedua
Angkutan Laut Dalam Negeri

Pasal 3

(1). Penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri, dilakukan :
a. oleh perusahaan angkutan laut nasional
b. dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia.
c. untuk menghubungkan pelabuhan laut antar pulau atau angkutan laut lepas pantai di wilayah perairan indonesia.

(2) Penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan kegiatan turun naik penumpang dan bongkar muat barang dari dan ke kapal.

(3) Kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terbatas hanya untuk melayani kapal milik dan atau kapal sewa/charter yang dioperasikan secara nyata, terhadap barang :
a. barang milik penumpang
b. barang curah cair yang dibongkar atau dimuat dilakukan melalui pipa'
c. barang curah kering yang di bongkar atau dimuat melalui Conveyor atau sejenisnya;
d. barang yang diangkutr\melalui kapal RoRo.

(4) Penyelenggara angkutan laut dalam negeri dapat melakukan bongkar muat semua jenis barang apabila di pelabuhan tersebut tidak terdapat perusahaan bongkar muat.

(5) Penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri yang melakukan kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus mememnui persyaratan peralatan bongkar muat dan tenaga ahli sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(6) Penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri dilakukan dengan trayek tetap dan teratur atau liner, serta trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper.

Pasal 4

(1). Dalam hal kurangnya jumlah dan kapasitas ruang kapal berbendera Indonesia, dalam jangka waktu tertentu, trayek dan jenis kapal tertentu, penyelenggara angkutan laut dalam negeri dapat menggunakan kapal asing yang laik laut dnegan melaksanakan perjanjian sewa/charter yagn dioperasikan secara nyta oleh perusahaan angkutan laut nasional dan atau penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus.

(2). Untuk mengetahui kurangnya jumlah dan kapasitas ruang kapal berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pergerakan kapal dan muatan dengan mengikutsertakan para asosiasi pemilik kapal dan asosiasi pemilik muatau melalui forum koordinasi informasi Mauatan dan Ruangan Kapal (IMRK) secara berkala.

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan :
a. kebututuhan ruang kapal bagi angkutan laut dalam negri pada trayek tetap dan teratur atau liner tertentu;
b. kebutuhan ruang kapal bagi angkutan laut dalam negeri pada trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper;
c. kemampuan perusahaan angkutan laut nasional dalam hal menyedikan kapasitas ruangan kapal berbendera Indonesia yabg ditempatkan pada suatu jaringan trayek tetap dan teratur atau liner dan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper;
d. pengembangan armada niaga nasional untuk memenuhi kebutuhan kekurangan ruang kapal nasional dalam jangka panjang.

(4) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah dan kapasitas ruang kapal berbendera Indonesia telah mencukupi - Direktur Jenderal dapat melarang penggunaan kapal asing dan diumumkan secara berkala melalui forum informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) atau media massa lainnya.

(5) Tata cara pelaksanaan forum koordinasi infrormasi dimaksud dan Ruang Kapal (IMRK), sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 5

(1). Penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), harus memenuhi persyaratan :

a. Umur kapal maksimal 20 (dua puluh) tahun dan laik laut yang dibuktikan dengan sertifikat keselamatan kapal (certificate of ship safety) yang masih berlaku;
b. Memiliki bukti perjanjian sewa/charter yang berlaku dalam jangka waktu tertentu yang dapat dibuktikan kebenarannya;
c. Memiliki sertifikat pendaftaran kapal (certificate of registry) dari negara asal;
d. Kapal asing yang masa sewa/charternya lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut harus menggunakan anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia minimal 50% dengan melampirkan daftar awak kapal (Crew list),
e. Kapal dikelaskan pada badan klasifikasi yang diakui Pemerintah.

(2). Penggunaan kapal asing untuk angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayata (1),l sebelum dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasinoal selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja wajib dilaporkan dan diterima Direktur Jenderal menurut contoh pada Lampiran I Keputusan ini untuk selanjutnya dapat diberikan kelonggaran syarat bendera (dispensasi)

(3). Terhadap penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri yang tidak melaporkan penggunaan kapal asing di dalam negeri kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diberikan pelayanan di pelabuhan dan dilarang beroperasi di wilayah perairan Indonesia.

Bagian Ketiga
Angkutan Laut Luar Negeri

Pasal 6

(1). Penyelenggaraan angkutan laut luar negeri dilakukan :
a. oleh perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan angkutan laut asing;
b. dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia atau kapal berbendera asing.
c. dari pelabuhan Indonesia yagn terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.

(2). Perusahaan angkutan laut asing dilarang melakukan kegiatan angkutan laut antar pulau didalam wilayah perairan Iondonesia.

(3). Perusahaan angkutan laut nasional yang menyelenggarakan angkutan laut luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan kegiatan turun naik penumpang dan bongkar muat barang dari dan ke kapal.

(4). Kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan terbatas hanya untuk melayani kapal milik dan atau kapal sewa/chater yang diioperasikan secara nyata terhadap barang :
a. barang milik penumpang;
b. barang curah cair yang dibongkar atau dimuat dilakukan melalui pipta;
c. barang curah kering yang dibongkar atau dimaut melalui Conveyor atau sejenisnya;
d. barang yagn diangkut melalui kapal RoRo.

(5). Perusahaan angkutan laut nasional yang menyelenggarakan angkutan laut luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dapat melakukan bongkar muat semua jenis barang apabila di pelabuhan tersebut tidak terdapat perusahaan bongkat muat.

(6). Perusahaan angkutan laut nasional yang menyelenggarakan angkutan laut luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus memenuhi persyaratan peralatan bongkar muat dan tenaga ahli sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(7). Penyelenggaraan angkutan laut luar negeri dilakukan dengan trayek tetap dan teratur atau liner, serta trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper.

Pasal 7

(1). Kapal yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri dengan trayek tetap dan teratur atau liner serta trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper hanya dapat melakukan kegiatan di pelabuhan Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.

(2). Kapal yang akan melaksanakan kegiatan bongkar muat barang-barang atau lokasi lain yang belum ditetapkan sebagai pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, dapat dilaksanakan dengan ketentuan;
a. kapal yang sudah memaut barang ekspor wajib menyinggahi pelabuhan terdekat yang terbuka bagi perdagangan luar negeri untuk melapor (check point) atau;
b. perusahaan angkutan laut mendatangkan petugas Bea dan Cukai, Imigrasi dan Karantina ke pelabuhan atau lokasi tempat dimana kapal melakukan kegiatan bongkar muat.

Pasal 8

(1). Dalam hal kurangnya jumlah dan kapasitas ruang kapal berbendera Indonesia dalam jangka waktu tertentu, perusahaan angkutan laut nasional yang menyelenggarakan kegiatan angkutan laut luar negeri dapat menggunakan kapal asing yang laik laut dengan melaksanakan perjanjian sewa/charter dan diperasikan secara nyata oleh perusahaan angkutan laut nasional yang bersangkutan.

(2). Penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan bukti :
a. kapal yang disewa/charter harus laik laut;
b. perjanjian sewa/charter kapal berlaku dalam jangka waktu tertentu yang dapat dibuktikan kebenarannya; .
c. sertifikat pendaftaran kapal (certificate of registry) dan sertifikat keselamatan (certificate of ship safety) yang masih berlaku;
d. kapal dikelaskan pada badan klasifikasi yang diakui pemerintah.

Bagian Keempat
Pelayaran Rakyat

Pasal 9


(1) Penyelenggaraan pelayaran rakyat dilakukan :
a. oleh perusahaan pelayaran rakyat;
b. dengan menggunakan kapal-kapal sebagai berikut :
1) kapal layar (Kl) berukuran tertentu, sepanjang digerakkan sepenuhnya oleh tenaga angin;
2) kapal layar motor (KLM) tradisional berukuran tertentudengan tenaga mesin dan luas layar sesuai ketentuan;
3) kapal motor (KM) dengan ukuran tertentu.

(2) Kegiatan angkutan laut perusahaan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga menyinggahi pelabuhan negara tetangga atau lintas batas dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan tradisional antar negara.

(3) Penyelenggaraan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya kegiatan bongkar muat serta kegiatan ekspedisi muatan kapal laut, dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

Pasal 10

(1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan terhadap pengembangan pelayaran rakyat.

(2) Pengembangan pelayaran rakyat, sebagaimana dimksud pada ayat (1) dilakukan rnelalui :
a. peningkatan keterampilan manajemen bagi perusahan berupa pendidikan di bidang ketatalaksanaan pelayaran niaga tingkat dasar di lingkungan masyarakat peJayaran rakyat;
b. peningkatan keterampilan bagi awak kapal di bidang nautis tehnis dan radio serta pengetahuan dan keterampilan di bidang kepelautan lainnya
c. penetapan standarisasi bentuk, konstruksi dan tipe kapal yang dapat dipertanggung­jawabkan baik dari segi ekonomi maupun dari segi kelaik lautan kapalnya;
d. kemudahan dalam hal pendirian perusahaan pelayaran rakyat, berupa :
1) Memberdayakan keberadaan pelayaran rakyat, melalui koperasi pelayaran rakyat dan atau asosiasi pelayaran rakyat dalam hal memberikan rekomendasi untuk mendapatkan kredit. .
2) Fasilitasi kemitraan dengan perusahaan yang kuat permodalannya;
3) Izin usaha pelayaran rakyat berlaku juga untuk kegiatan bongkar muat dan ekspedisi muatan kapal laut;
4) Izin usaha diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.
e. kemudahan dalam kegiatan operasional, berupa :
1) Pembangunan dan pengembangan dermaga, khususnya di sentra-sentra kegiatan pelayaran rakyat untuk meningkatkan produktivitas bongkar muat rewai dengan kebutuhan dan kemampuan,
2) Kegiatan bongkar muat dapat langsung dilakukan oleh anak buah kapal (ABK).

(3) Dalam rangka pembinaan terhadap pengembangan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan dengan kerjasama instansi pemerintah dan asosiasi terkait.

Pasal 11

Terhadap kapal pelayaran rakyat dikenakan tarif jasa kepelabuhanan lebih rendah dibanding dengan tarif yang dikenakan terhadap kapal untuk angkutan laut dalam negeri.

Bagian Kelima Angkutan Laut Khusus

Pasal 12

(1) Penyeleriggaraan kegiatan angkutan laut khusus dilakukan :
a. untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang kegiatan usaha pokoknya
b. tidak untuk melayani kepentingan pihak lain;
c. tidak mengangkut barang-barang umun (general cargo).

(2). Untuk melayani kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. bahan baku;
b. hasil produksi;
c. peralatan produksi untuk kepentingan sendiri.

(3). Kegiatan usaha pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. bidang industri;
b. bidang kehutanan;
c. bidang pariwisata;
d. bidang pertambangan;
e. bidang perikanan;
f. bidang salvage;
g. bidang pekerjaan bawah air (PBA);
h. bidang pengerukan;
i. kegiatan penelitian, pendidikan, pelatihyan dan penyelenggaraan kegiatan sosial lainnya.

(4). Bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi bahan-bahan yang langsung digunakan sebagai bahan baku dasar untuk menghasilkan suatu produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya.

(5). Hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah barang yang merupakan hasil langsung dari proses produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya.

(6). Peralatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan perangkat peralatan yang digunakan secara langsung dalam proses produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya.

(7). Bahan baku dan hasil produksi sebagiamana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), harus dibuktikan dengan dokumen muatan.

Pasal 13

(1). Penyelenggara angkutan laut khusus dilarang mengangkut muatan/barang milik pihak lain dan atau mengangkut muatau/barang-barang umum (general cargo), sebagiamana dimaksud pada ayat 12 ayat (1), huruf b dan huruf c, kecuali dalam hal keadaan tertentu dengan izin Gubernur.

(2). Izin yang diberikan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dekonsentrasi.

(3). Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
a. tidak tersedianya kapal dari perusahaan angkutan laut;
b. perusahaan angkutan laut belum mampu melayani sebagian atau seluruhnya permintaan jasa angkutan laut yang ada.

(4). Penggunaan kapal angkutan laut khusus untuk melayani kepentingan pihak lain/umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bersifat sementara dan harus memenuhi persyaratan kelaik lautan kapal.

Pasal 14

(1). Penyelenggaraan angkutan laut khususnya dilakukan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang laik laut serta kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya.

(2). Penggunaan kapal angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper.

(3). Dalam hal kurangnya jumlah dan kapasitas ruang kapal angkutan laut khususnya berbendera Indonesia dalam jangka waktu tertentu, penyelenggara angkutan laut khusus dapat menggunakan kapal asing yang laik laut dengan melaksanakan perjanjian sewa/charter dan dioperasikan secara nyata oleh penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus yang bersangkutan.

(4). Penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi dengan bukti :
a. Kapal yang di sewa/charter harus laik laut;
b. perjanjian sewa/charter kapal berlaku dalam jangka waktu tertentu yang dapat dibuktikan kebenarannya.
c. sertifikat pendaftaran kapal (certificate of registry) dan sertifikat keselamatan (certificate of ship safety) yang masih berlaku;
d. kapal asing yang masa sewa/charternya lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut yang dioperasikan di dalam negeri, harus menggunakan anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia minimal 500/0 dengan melampirkan daftar awak kapal (crew list);
e. kapal diklaskan pada badan klasifikasi yang diakui Pemerintah.

Bagian Keenam
Angkutan Laut Perintis

Pasal 15
a. menghubungkan daerah-daerah terpencil dan / atau daerah yang belum berkembang;
b. menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai;
c. menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh penyelenggara angkutan laut nasional.

(2) Kriteria daerah-daerah terpencil dan atau belum berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1). adalah meliputi ;
a. daerah yang belum dilayani oleh perusahaan angkutan laut nasional yang beroperasi secara tetap dan teratur (liner) atau;
b. daerah yang secara komersial belum meng­untungkan untuk pelayanan angkutan laut, atau;
c. daerah yang tingkat pendapatan perkapitanya sangat rendah.

(3) Kegiatan angkutan laut perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal, dengan trayek tetap dan teratur atau liner serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil dan daerah yang belum berkembang.
Pasal 1 6
(1) Dalam penyelenggaraan angkutan laut perintis Menteri dapat menunjuk perusahaan angkutan laut nasional dengan cara pelelangan umum dan atau pemilihan langsung sesuai dengan ­ketentuan yang berlaku.

(2) Pengadaan pekerjaan jasa angkutan laut perintis berdasarkan trayek dan kebutuhan kapal angkutan laut perintis sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3), sesuai dengan anggaran yang tersedia.

(3) Pemerintah memberikan kompensasi dan atau subsidi kepada perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang besarnya didasarkan selisih biaya pengoperasian kapal angkutan laut perintis yang dikelularkan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan pendapatan dan atau penghasilan uang tambang penumpang dan barang pada suatu trayek tertentu.

Pasal 17

(1). Penyelenggaraan angkutan laut perintis sebagiamana dimaksud pada Pasal 16 atay (1), dapat dilakukan dengan cara kontrak jangka panjang (multi years contract).

(2) Kriteria dan persyaratan kontrak jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAS III
PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT

Bagian Pertama Persyaratan Usaha
Pasal 18

(1) Usaha angkutan laut dilakukan oleh :
a. perusahaan angkutan laut yang berbadan hukum Indonesia (BHI) berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (SUMD) atau koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu;
b. perusahaan pelayaran rakyat yang dilaksanakan oleh Warga Negara Indonesia perorangan dalam bentuk Badan Hukum Indonesia (BHI) baik berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi yang didirikan khusus untuk usaha itu.

(2) Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib memiiiki izin usaha.

Pasal 19

Untuk memperolah izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. memiliki akte pendirian perusahaan;
b. memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran minimal GT.175 (seratus tujuh puluh lima) secara kumulatif, atau
c. kapal tunda dengan daya motor penggerak minimal 150 (seratus lima puluh) Tenaga Kuda (7K) dengan tongkang berukuran minimal Gr.175 yang dibuktikan dengan grosse akte, surat ukur dan sertifikat keselamatan yang masih berlaku; dan atau :
1). bagi kapal berbendera asing yang berstatus sewa beli (hire purchase/purchase on installment), dapat diganti bendera menjadi bendera Indonesia dengan ketentuan :
a). Penggantian bendera menjadi bendera Indonesia dapat dilakukan apabila jumlah cicilan (installment) telah mencapai 40% serta adanya deletion certificate dari negara bendera asal dan adanya pernyataan dari penjual bahwa tidak keberatan kapalnya diganti menjadi bendera Indonesia.
b). Sisa pembayaran cicilan, paling lambat wajib dipenuhi selama 6 (enam) tahun sejak kapal berbendera Indonesia;
c). Pendaftaran kapal, baru dapat dilaksanakan setelah cicilan pembayaran harga kapal lunas yang dibuktikan dengan Bill of Sale.
2). Kapal berbendera Indonesia yagn berstatus leasing (sewa guna usaha), disewa dari perusahaan leasing dan adanya pernyataan dari pemilik kapal bahwa tidak keberatan kapalnya digunakan sebagai persyaratan izin usaha.
3). Kemudahan penggantian bendera asing menjadi bendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c), diberikan hanya kepada perusahaan angkutan lain dalam rangka untuk memenuhi persyaratan dalam usaha angkutan laut dan peryaratan untuk dapat ditunjuk sebagai agen umum kapal asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) huruf a.
d. memiliki tenaga ahli setingkat Diploma III dibidang ketatalaksanaan, dan/atau nautika, dan/atau teknika pelayaran niaga, yagn dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh Pejabat ynag berwenang;

e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yagn berwenang;
f. memiliki penanggung jawab perusahaan
g. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pasal 20

(1). Perusahaan angkutan laut nasional atau badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan angkutan laut asing atau badan hukum asing atau warga negara asing dalam bentuk (usaha patungan joint venture) dengan membentuk satu perusahaan angkutan laut nasional.

(2). Perusahaan angkutan laut patungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut sekurang-kurangnya 1 (satu) unit ukuran GT.5000 (lima ribu).

(3). Ketentuan persyaratan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 butir a,c,d,e dan f berlaku pula terhadap persyaratan pendirian perusahaan angkutan laut yang melakukan usaha patungan (joint venture).

Pasal 21

(1). Perusahaan angkutan laut nasional yang telah mendapat izin usaha, wajib :
a. memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam izin usaha angkutan laut;
b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak izin usaha diterbitkan;
c. mematuhi semua ketentuan peraturan pelayaran serta peraturan perundang undangan lainnya yang masih berlaku;
d. melaporkan secara tertulis kepada Pejabat pemberi izin, apabila terjadi perubahan nama Direktur Utama atau nama penanggung jawab dan atau nama pemilik, NPWP, domisili perusahaan dan status kepemilikan kapal selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut;
f. memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau sisawa yang melakukan praktek kerja laut (PKL);
g. melaporkan semua data kapal milik dan/atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan;
h. melaporkan setiap pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut;

(2). Perusahaan angkutan laut nasional yang telah melakukan kegiatan usaha, wajib menyampaikan:
a. laporan pemberitahuan umum kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3), kepada Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan setempat, menurut contoh pada Lampiran III Keputusan ini;
b. laporan bulanan kegiatan kunjungan kapal lepada Administrator Pelabuhan/Kantor Pelabuhan setempat, selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya, yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3), menurut contoh pada Lampiran IV Keputusan ini.
c. laporan realisasi perjalanan kapal (voyage report) kepada Pejabat pemberi izin, bagi kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur atau liner selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari sejak kapal tersebut menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (round voyage), sedangkan bagi kapal-kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak taratur atau tramper pada setiap 1 (satu) bulan,. Menurut contoh pada Lampiran V Keputusan ini.
d. Japoran tahunan kegiatan perusahaan kepada Pejabat pemberi izin, selambat-lambatnya tanggal 31 Maret pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan perjalanan kapal (voyage report), menurut contoh 1 s.d 4 pada Lampiran VI Keputusan ini.

Pasal 22

Untuk memperoleh izin usaha pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal1 & ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. rnemiliki akte peridirian perusahaan bagi Warga Negara Indonesia/perorangan dalam bentuk Badan Hukum Indonesia, baik berbentuk perseroan terbatas atau koperasi;
b. memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) unit:
1) kapal layar (KL) berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakkan sepenuhnya oleh tenaga angin; atau
2) kapal layar motor (KLM) tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT. 500 (lima ratus), dan digerakkan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu; atau
3) kapal motor (KM) berbendera Indonesia yang Iaik laut berukuran sekurang-kurangnya CT. 7 (tujuh) serta setinggi-tingginya GT. 35 (tiga puluh lima);
yang dibuktikan dengan salinan grosse akte, surat ukur dan sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku;
c. memiliki sekurang-kurangnyi 1 (satu) orang tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, dan/atau naulis, dan atau teknis pelayaran niaga tingkat dasar;
d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan dari Pejabat yang berwenang;
e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 23

(1). Perusahaan pelayaran rakyat yang telah mendapatkan izin usaha, wajib :
a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha pelayaran rakyat;
b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak izin usaha diterbitkan;
c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berlaku;
d. melaporkan secara tertulis kepada Pejabat pemberi izin, apabila terjadi perubahan nama direktur atau nama penanggung jawab dan atau nama pemilik atau domisili, NPWP perusahaan serta status kepemilikan kapalnya selambat-­lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut;
e. melaporkan semua data kapal milik atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan;
f. melaporkan setiap pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat.


(2) Perusahaan pelayaran rakyat yang telah melakukan kegiatan usaha, wajib menyampaikan:
a. laporan pemberitahuan umum kedatangan dan keberangkatan kapal (lK3), kepada Administrator pelabuhan/Kantor Pelabuhan setempat, menurut contoh pada Lampiran vII Keputusan ini;
b. laporan bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Administrator Pelabuhan/Kantor Pelabuhan setempat, selambat-Iambatnya dalam 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal (lK3), menurut contoh pada Lampiran VIII Keputusan ini;
c. Laporan realisasi perjalanan kapal (voyage report) kepada Pejabat pemberi izin bagi kapal, kapal dengan trayek tetap dan teratur atau liner seIambat-Iambatnya dalam 14 (empat belas) hari sejak kapal menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (round voyage), sedangkan bagi kapal-kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper pada setiap 1 (satu) bulan, menurut contoh pada lampiran IX Keputusan ini;
d. Laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada Pejabat pemberi izin selambat-Iambatnya tanggal 31 Maret pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan perjalanan kapal (voyage report), menurut contoh 1 s.d 4, pada lampiran X Keputusan ini.

Pasal 24

(1) Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan laut khusus wajib memiliki izin operasi;

(2) Untuk memperoleh izin operasi angkutan laut khusus, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. memiliki izin usaha dari instansi pembina usaha pokoknya disertai salinan akte pendiri usaha.
b. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran dan tipe kapal disesuaikan dengan jenis usaha pokoknya yang dibutktikan dengan salinan grosse akte, surat ukur dan sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku;
c. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III dibidang ketaalaksanaan dan atau nauika dan atau teknika pelayaran niaga;
d. Memiliki surat keterangan dosmisi dan instansi yang berwenang;
e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 25

(1). Penyelengaraan angkutan laut khusus yang telah mendapatkan izin operasi wajib :
a. memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam izin operasi angkutan laut khusus;
b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambat-lambanya 6 (enam) bulan sejak izin operasi diterbitkan;
c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pelayaran serta peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berlaku;
d. memberikan prioritas akomodasi untuk murid atau siswa yang melaksanakan praktek kerja laut (PKL);

e. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin, apabila terjadi perubahan nama direktur utama, atau penanggung jawab atau pemilik, atau domisili, atau NPWP perusahaan selambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan tersebut;
f. melaporkan pengoperasian kapal milik atau kapal charter setiap 3 (tiga) bulan kepada Pajabat pemberi izin menurut contoh pada Lampiran XI.

(2). Penyelenggaraan kegiatan angkutan laut khusus yang telah melakukan kegiatan operasi wajib menyampaikan :
a. Laporan pemberitahuan umum kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3) kepada Administrator pelabuhan/Kantor Pelabuhan setempat, menurut contoh pada Lampiran III Keputusan ini.
b. Laporan bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Aministrator Pelabuhan/Kantor Pelabuhan setempat, selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya yang dari keberangkatan kapal (LK3) menurut contoh pada Lampiran IV Keputusan ini;
c. Laporan realisasi perjalanan kapal (voyage report) setiap bulan kepada Pejabat pemberi izin, menurut contoh pada 1 s.d 4 pada Lampiran VI Keputusan ini.
d. Laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada Pajabat pemberi izin, selambat-lambatnya tanggal 31 Maret pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan perjalanan pada Lampiran VI Keputusan ini.

Bagian Kedua
Tatacara Pengajuan Permohonan
Izin Usaha dan Izin Operasi

Pasal 26

(1). Permohonan izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf a, diajukan kepada :
a. Bupati atau Walikota Kepala Daerah bersangkutan bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota setempat;
b. Gubernur Kepala Daerah Propinsi yang bersangkutan bagi perusahaan yang berdomisisi dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi setempat.
c. Direktur Jenderal bagi perusahaan yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antar Propinsi dan international;
Menurut contoh pada Lampiran XII Keputusan ini.

(2). Permohonan izin usaha pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf b, diajukan kepada :
a. Bupati atau Walikota Kepala Daerah bersangkutan bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota setempat;
b. Gubernur Kepala Daerah Propinsi yang bersangkutan bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi setempat, pelabuhan antar propinsi dan internasional;
menurut contoh pada Lampiran XII Keputusan ini.

(3) Permohonan izin operasi bagi perusahaan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1), diajukan kepada Direklur Jenderal, merurut
Contoh pada Lampiran XIII Keputusan ini .

(4) Izin usaha angkutan laut, izin usaha pelayaran ra.kyat clan izin operasi angkutan taut khusus diterbitkan oleh pejabat yang berwenang memberikan izin sebaigaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menurut contoh 1 s.d 6 pada lampiran XIV Keputusan in;.
(5) Izin usaha angkutan laut, izin usaha perusahaan pelalyaran rakyat dan izin operasi penyelenggara angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku selama perusahaan yang bersangkukan masih menjalankan kegiatan usahanya.

(6) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha dan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan dalam jangka waktu selambat­lambatnya dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

(7) Dalam hal permohonan izin usaha dan izin operasi ditolak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), wajib memberikan jawaban secara tertulis dengan alasan-alasan penolakan, menunrut
Contoh 1 s.d 3 pada Lampiran XV Keputusan ini.

(8) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diajukan kembali setelah permohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22 dan Pasa 24.

Bagian Ketiga
Kantor Cabang

Pasal 27

(1) Untuk menunjang peningkatan pelayanan terhadap kunjungan kapal milik dan kapal charter, perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan pelayaran rakyat dapat membuka kantor cabang perusahaannya.
(2) Pelayanan terhadap kapal-kapal yang dioperasikan oleh penyeIenggara angkutan laut khusus, dapat dilakukan oleh kantor cabang uIsaha pokoknya.
(3) Kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional dan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rnerupakan bagian organik yang tidak terpisahkan dari kantor pusatnya.

Pasal 28

(1) Pembukaan kantorcabang perusahaan sebagaimana dimaksudpada Pasal 27, dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. adanya kegiatan kunjungan kapal milik dan atau kapal charter secara berkesinambungan;
b. sedapat mungkin memberi peluang dan kesempatan kerJa bagi penduduk setempat.
c. mentaati peraturan pemerintahdaerah setempat.
(2) pembukaan kantor cabang perusanaan sebagai­mana dimaksud pada Pasal 27, wajibdilaporkan kepada: .
a. DirekturJenderal, dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daeran Propinsi, Bupati/ Walikota Kepala Daerah Kabupaten / Kota dan Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor pelabuhan setempat bagi perusahaan angkutan Iaut yang lingkup kegiatannya melayani, lintas pelabuhan antar propinsi dan/atau internasional;
b. Gubernur Kepala Daerah Propinsi, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten Kota dan Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan setempat, bagi perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupatef\kota dalam satu propinsi, dan perusahaan pelayaran rakyak yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam propinsi Iiner pelabuhan antar propinsi serta lintas pelabuhan Internasional:
c. Bupati/Wali Kota Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada, Direktur jenderal, Gubernur Kepala Daerah Propinsi dan Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan setempat hagi perusahaan angkutan laut dan perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota;
menurut contoh pada Lampiran XVI Keputusan ini.

Bagian Keempat
Sanksi

Pasal 29

(1). Perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan pelayaran rakyat yang telah mendapatkan izin usaha serta penyelenggaraan angkutan laut khusus yang telah mendapatkan izin operasi, dapat dicabut izinya apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 16, Pasal 7, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 28;

(2). Pencabutan izin usaha perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan pelayaran rakyat seizin operasi perusahaan angkutan laut khusus oleh Pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (4).

Pasal 30

(1). Pencabutan izin-izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, dilakukan melalui peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 1 (satu) bulan, menurut contoh 1 s.a 3 pada Lampiran XVI Keputusan ini.

(2). Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, maka akan dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha dan atau izin operasi dalam jangkwa waktu 1 (satu) bulan, menurut Contoh 1 dan 2 pada Lampiran XV – III Keputusan ini.

(3). Jika pembekuan izin usaha dan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah habis batas waktunya, maka izin usaha dan atau izin operasi tersebut akan dicabut oleh Pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (4) dan ayat (2), menurut Contoh Pasal 2 Pada Lampiran XIX Keputusan ini.

Pasal 31

Izin usaha dan atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dan Pasal 24 ayat (1), dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin dalam hal perusahaan yang bersangkutan :
a. Melakukan kegiatan yang dapat membahayakan keamanan negara berdasarkan Keputusan Instansi yang berwenang;
b. Mengoperasikan, kapal yang tidak laik laut, yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan harta benda berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.
c. Perusahaan menyatakan membubarkan diri, atau jatuh pailit berdasarkan Keputusan dari instansiyang berwenang;
d. Memperoleh izin usaha dan atau izin operasi secara tidak sah.

BAB IV
JARINGAN TRAYEK DAN PENEMPATAN KAPAL

Bagian Pertama
Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri

Pasal 32

Kegiatan angkutan laut dalam negeri, dilakukan dengan :

a. Trayek tetap dan teratur atau liner;
b. Trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper;

Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur atau liner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan dalam jaringan trayek.
Jaringan trayek tetap dan teratur atau liner sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri dari :
a. Trayek utama yang diselenggarakan dengan memenuhi syarat pokok pelayanan angkutan laut yakni menghubungkan antar pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi.
b. Trayek pengumpan yang merupakan penunjang trayek utama yng diselenggarakan dengan memenuhi syarat pokok pelayanan angkutan laut, yakti :
1). Menghubungkan pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi sebagai pusat akumulasi dan distribusi; atau
2). Menghubungkan pelabuhan yang bukan berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi dengan pelabuhan yang bukan berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi lainnya;
c. Trayek perintis diselenggarakan dengan memenuhi syarat pokok pelayanan angkutan laut, yakni menghubungkan daerah terpencil, daerah yang belum berkembang dan atau daerah perbatasan dengan pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi atau pelabuhan yang bukan berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi.

Pasal 33

(1). Penyelenggaan angkutan laut dalam negeri yang diseleriggarakan dalam jaringan trayek, tetap dan teratur atau liner sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) huruf a, menyebutkan pelabuhan singgah disertai jadual kunjungan kapal di setiap pelabuhan.

(2) Trayek tetap dan teratur atau liner sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf a, harus rnemenuhi Kriteria sebagai berikut:
a. mengoperasikan kapal tertentu;
b. menyinggahi beberapa pelabuhan secara tetap dan teratur atau liner serta berjadual;
c. mengangkut penumpang, kontainer, dan barang/muatan umum
d. mengumumkan tarif angkutan dan jadual kedatangan serta keberangkatan kapalnya.

(3) Jaringan trayek tetap dan teratur atau liner sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (3) huruf a, disusun oleh Direktur Jenderal bersama­an-sama dengan instansi terkait, Assosiasi perusahaan angkutan lautt nasional dan Assosiasi penguna jasa angkutan dengan memperhatikan :
a. pengembangan pusat industri perdagangan ;
b. pengembangan daerah;
c. keterpaduan intra moda transportasi laut yang meliputi angkutan laut dalam negeri, kegiatan angkutan laut khusus, angKutan laut perintis dan pelayaran rakyat serta keterpaduan antar moda transportasi yang meliputi transportasi darat (angkutan sungai, danau dan penye­berangan), laut dan udara;
d. perwujudan kesatuan wawasan nusantara.

(4) Hasil penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur atau liner sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya ditetapkan oheh Direktur Jenderal.

Pasal 34

(1). Pada jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) dapat dibentuk bentangan trayek pada simpul-simpul, oleh perusahaan angkutan laut yang bersangkutan.

(2) Penanggung jawab bentangan trayek dipilih dari dan oleh perusahaan angkutan yang bersangkutan secara bergantian dalam jangka Waktu tertentu.

(3) Pemerintah mengawasi dan memantau pelak­sanaan kesepakatan bentangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bentangan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 35

(1) Pembukaan trayek baru dilakukan dengan memperhatikan:
a. adanya permintaan jasa angkutari laut yang potensial dengan perkiraan faktor muatan yang layak dan berkesinambungan kecuali trayek angkutan laut perntis;
b. tersedianya fasilitas pelabuhan yang memadai atau lokasi lain yang ditunjuk untuk kegiatan bongkar/muatyang dapat menjamin kesela­matan kapal.

(2) Penetapan trayek yarig terbuka untuk penambahan kapasitas angkutan laut, dilakukan dengan memperhatikan:
a. faktor muatan yang layak dan berkesinam­bungan, yang tidak tertampung oleh kapal-kapal yang ditempatkan pada trayek tersebut:
b. tersedianya fasilitas pelabuhan yang memadai.

(3). Pembukaan trayek baru dan penetapan trayek yang terbuka untuk penambahan kapasitas angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), sebagai berikut :
a. Adanya kebutuhan dari daerah yang bersangkutan didukung dengan data dan informasi tentang pertumbuhan ekonomi dan perdagangan serta mobilitas penduduk setempat;
b. Adanya usulan dari assosiasi pemilik kapal.

(4). Pembukaan usulan dari assosiasi pemilik kapal yang terbuka untuk penambahan kapasitas angkutan laut sebagiamana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan selanjutnya diumumkan melalui :
a. Forum koordinasi informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4);
b. Masmedia serta media lainnya.

(5). Direktur Jenderal melakukan evaluasi kebutuhan penambahan kapasitas angkutan laut pada tiap-tiap ruas trayek dan mengumumkannya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 26

(1). Penempatan kapal pada trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional.

(2). Penempatan kapal pada trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dilakukan dengan mempertimbangkan :
a. Diutamakan kapal berbendera Indonesia;
b. Keseimbangan permintaan dan tersedianya ruang kapal (supply and demand);
c. Kondisi, alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi;
d. Tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan.

(3). Perusahaan angkutan laut nasional wajib melaporkan penempatan kapalnya dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal menurut Contoh pada Lampiran XX Keputusan ini dan wajib melayani kegiatan angkutan laut secara nyta pada trayek dimaksud sekurang-kurangnya dalam 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dilaporkan.

(4). Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang telah melaporkan penempatan kapalnya dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak dilayari secara nyata pada trayek dimaksud diberikan sanksi sesuai Pasal 30.

(5). Terhadap perusahaan angkutan laut yang telah menempatkan dan mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur atau liner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), akan diberikan penghargaan (rewards) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(6). Kapal yang telah dilaporkan penempatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus didaftar sebagai potensi armada dalam suatu trayek yang merupakan satu kesatuan dengan trayek lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk menjadi pedoman dalam melakukan pengawasan.

Pasal 37

(1). Perusahaan angkutan laut nasional yang menyampaikan trayek tetap dan teratur atau liner, hanya dimungkinkan melakukan penyimpangan trayek berupa substitusi, omisi dan deviasi dengan alasan keadaan tertentu.

(2). Dalam hal keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
a. Untuk substitusi atau penggantian kapal pada trayek tetap dan teratur atau liner dapat dilakukan, apabila kapal rusak, atau sedang dalam perbaikan/doking.
b. Untuk komisi atau tidak menyinggahi pelabuhan wajib yang telah ditetapkan dapat dilakukan, apabila kapal tersebut telah bermuatan penuh dan pelabuhan sebelumnya dalam trayek yang bersangkutan, atau nyata-nyata tidak tersedia muatan dipelabuhan yang bersangkutan.
c. Untuk deviasi atau menyinggahi pelabuhan lain yang tidak ditetapkan dalam trayek dapat dilakukan, apabila pelabuhan tersebut searah dengan trayek yang telah ditetapkan untuk kepentingan negara dan atau untuk kepentingan umum.
d. Penyimpangan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 38

(1). Penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri, selain dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur atau liner sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf a, juga dilaksanakan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper.

(2). Kegiatan angkutan laut nasional, selain perusahaan pelayaran rakyta yang dilaksanakan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat mengangkut muatan :
a. Untuk substitusi atau penggantian kapal pada trayek tetap dan teratur atau liner dapat dilakukan, apabila kapal rusak, atau sedang dalam perbaikan/doking.
b. Untuk komisi atau tidak menyinggahi pelabuhan wajib yang telah ditetapkan dapat dilaukan, apabila kapal tersebut telah bermuatan penuh dari pelabuhan sebelumnya dalam trayek yang bersangkutan, atau nyata-nyata tidak tersedia muatan di pelabuhan yang bersangkutan.
c. Untuk deviasi atau menyinggahi pelabuhan lain yang tidak ditetapkan dalam trayek dapat dilakukan, apabila pelabuhan tersebut searah dengan trayek yang telah ditetapkan untuk kepentinga negara dan atau untuk kepentingan umum.
d. Penyimpangan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 38

(1). Penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri, selain dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur atau liner sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf a, juga dilaksanakan dengan trayek tramper.

(2). Kegiatan angkutan laut nasional, selain perusahaan pelayaran rakyat yang dilaksanakan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat mengangkut muatan :
a. Barang-barang yang sejenis, atau;
b. Barang-barang yang sejenis, atau;
c. Barang-barang yang tidak sejenis untuk menunjang kegiatan tertentu.

(3). Untuk menunjang kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) haruf c, meliputi antara lain, kegiatan angkutan lepas pantai atau untuk menunjang suatu proyek tertentu lainnya.

(4). Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan perjanjian sewa/charter dan atau bentuk perjanjian kontrak angkutan lainnya.

(5). Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa :
a. Tidak tersedianya kapal dengan trayek tetap dan teratur atau liner;
b. Adanya permintaah jasa angkutan laut yang mendesak dari pengguna jasa angkutan laut untuk kepentingan umum.

(6) Perusahaan angkutan laut nasional wajib melaporkan pengoperasian kapalnya yang melakukan kegiatan angkutan laut secara tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, setiap 3 (tiga) bulan kepada Pejabat pemberi izin menurut contoh pada Lampiran XXI Keputusan ini. .
(7) Perusahaan angkutan laut nasional yang tidak melaporkan pengoperasian kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak diberikan pelayanan di pelabuhan.

Bagian Kedua
Trayek Angkutan Laut luar Negeri

Pasal 39

(1) Kegiatan angkutan laut luar negeri, dilakukan dengan :
a. Trayek tetap dan teratur atau liner
b. Trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper.

(2) Penetapan trayek angkutan laut dari dan ke luar negeri secara tetap dan teratur atau liner serta tidak tetap dan tidak teratur atau tramper sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan atau perusahaan angkutan laut asing.

(3) Perusahaan angkutan laut harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Direklur Jenderal dengan tembusan kepada Administrator Pelabuhan Kepala Kantor Pelabuhan setempat dan Peyelenggara pelabuhan umum dengan melampirkan :
a. nama kapal yang melayani trayek liner;
b. nama pelabuhan yangakan disinggahi dengan jadual tetap dan teratur untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sesuai jadual pelayanan,

(4) Terhadap kapal dengan penetapan trayek tetap dan teratur atau liner sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), selanjutnya disampaikan kepada Penyelenggara Pelabuhan Umum dengan tembusan kepada Administrator Pelabuhan setempat sebagaimana rnenurut contoh pada Lampiran XXII Keputusan in!.

(5) Kapal yang melayani trayek tetap dan teratur atau liner wajib mengunjungi pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan Jadual pelayaran kapalnya.

(6) Perusahaan angkutan laut yang mengageni dan atau mengoperasikan kapal dengan trayek tetap dan teratur atau liner, wajib menyampaikan laporan realisasi kunjungan kapalnya.
Pasal 40
(1) perusahaan angkutan laut naslonal wajib menyampaikan pemberitahuan setiap kedatangan kapal yang dioperasikan secara tidak tetap dan tidak teratur atau tramper kepada Direktur Jenderal menurut contoh pada Lampiran XXIII Keputusan ini.
(2) Perusahaan angkutan laut nasional yang tidak melaporkan kunjungan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberi pelayanan di pelabuhan.

Bagian Ketiga
Trayek Lintas Batas

Pasal 41


(1). Untuk memperlancar operasional kapal dan kepentingan perdagangan dengan negara-negara tetangga dapat ditetapkan trayek lintas batas.

(2). Trayek lintas batas sebagiamana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan memperhatikan :
a. Usulan kelompok kerjasama sub-regional;
b. Jarak tempuh pelayaran tidak melebihi 150 (seratus lima puluh) mil laut.

(3). Penempatan kapal pada trayek lintas batas dilakukan oleh :
a. Perusahaan angkutan laut dengan menggunakan kapal berukuran setinggi-tingginya GT.175; dan
b. Perusahaan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf b.

Bagian Keempat
Trayek Pelayaran Rakyat

Pasal 42

(1). Kegiatan pelayaran rakyat diselenggarakan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, kecuali untuk kegiatan angkutan penumpang dengan kapal motor yang berukuran penumpang dengan kapal motor yang berukuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf b.3), diselenggarakan dengan trayek tetap dan teratur atau liner;

(2). Perusahaan pelayaran rakyat dalam melakukan kegiatan angkutan laut secara tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, dapat mengangkut muatan;
a. Barang-barang umum (general cargo);
b. Barang-barang curah kering dan/atau curah cair;
c. Barang-barang yang sejenis, dalam jumlah tertentu, sesuai dengan kondisi kapal-kapal pelayaran rakyat.

(3). Trayek tetap dan teratur atau liner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

(4). Perusahaan pelayaran rakyat wajib melapor penempatan kapalnya dalam trayek tetap teratur atau liner kepada :
a. Bupati atau Walikota Kepala Daerah bersangkutan bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan wilayah Kabupaten/Kota setempat;
b. Gubernur Kepala Daerah Propinsi yang bersangkutan bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan atau Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi setempat, pelabuhan antar propinsi dan internasional;
menurut Contoh pada Lampiran XXIV Keputusan ini, dan melayani kegiatan angkutan laut secara nyata pada trayek dimaksud sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.

(5). Kapal-kapal perusahaan pelayaran rakyat yang dilaporkan penempatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus didaftar sebagai potensi armada pelayaran rakyat yang merupakan satu kesatuan dengan trayek angkutan laut dalam negeri untuk didakan pedoman dalam melakukan pengawasan.

(6). Perusahaan Pelayaran Rakyat yang melakukan kegiatan angkutan laut secara tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, wajib melaporkan pengguna kepalanya setiap 3 (tiga) bulan kepada :
a. Bupati atau Walikota Kepala Daerah bersangkutan bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota setempat;
b. Gubernur Kepala Daerah Propinsi yang bersangkutan bagi perusahaanyang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi setempat antar Propinsi dan internasional menurut contoh pada Lampiran XXI Keputusan ini.

(7). Perusahaan pelayaran rakyat yang tidak melaporkan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur atau tramper sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam) tidak diberikan pelayanan dari pelabuhan

Bagian Kelima
Trayek Angkutan Laut Perintis

Pasal 43

(1). Trayek angkutan laut perintis dan penempatan kapalnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan dilakukan evaluasi setiap tahun sekali untuk mengetahui kelayakan trayek dimaksud sebagai trayek perintis.

(2). Penetapan trayek angkutan laut perintis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memperhatikan :
a. Keterpaduan intra moda tranportasi laut dan antra moda transportasi darat, laut dan udara;
b. Usu dan saran dari pemerintah darah setempat;
c. Kesiapan fasilitas pelabuhan atau tempat lain yang ditunjuk;
d. Kesiapan fasilitas keselamatan pelayaran;
e. Keterpaduan dan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia;

(3). Penempatan kapal untuk mengisi trayek angkutan laut perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan tipe dan ukurankapal.

(4). Perusahaan angkutan laut nasional yang menyelenggarakan angkutan laut perintis dengan trayek tetap dan teratur atau liner hanya dimungkinkan melakukan penyimpangan trayek berupa substitusi, komisi dan deviasi karena alasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) berdasarkan izin dari Direktur Jenderal.

Bagian Keeman
S a n k s i

Pasal 44

(1). Perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan pelayaran rakyat dapat dicabut izinnya oleh pemberi izin, apabila melanggara ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1), pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (7), Pasal 30 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 40, Pasal 42 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4).

(2). Pencabutan izin sebaghaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 1 (satu) bulan, menurut contoh 1 s.d. 3 pada Lampiran XVII Keputusan ini.

(3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dipatuhi, maka akan dilanjutkan dengan pembekuan Izin usaha dalam rangka waktu 1 (satu) bulan, menurut contoh 1 dan 2 pad a Lampiran XVIII Keputusan ini.

(4) Jika pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah habis batas waktunya, maka izin usaha tersebut akan dicabut oleh Pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), menurut Contoh 1 dan 2 pada Lampiran XIX Keputusan ini.

BAB V

PENYELENGGARAAN KEAGENAN ANGKUTAN LAUT DAN PERWAKILAN PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT ASING

Bagian Pertama Keagenan Umum Kapal Perusahaan Angkutan Laut Asing

Pasal 45

(1) Perusahaan angkutan laut asing yang kapalnya melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan Indonesia yang terbuka untuk perda­gangan luar negeri wajib menunjuk perusahaan angkutan laut nasional yang memenuhi persyaratan sebagai agen umum.

(2) Persyaratan agen umum sebagaimand dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memiliki kapal berbendera Indoneia yang laik laut dengan ukuran sekurang-kurangnya CT. 5000 (lima ribu) secara kumulatif dan/atau kapal berbendera Indonesia berukuran sekurang-kurangnya GT. 5000(/ima ribu) secara kumulatif dengan status sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf b;
b). memiliki bukti perjanjian keagenan umum (agency agreement) atau rnemiliki surat penunjukan keagenan umum (letter of appointment).

(3) Perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai agen umum dilarang untuk menggunakan ruang kapal asing yang diageninya baik sebagian maupun keseluruhan untuk digunakan mengngkut muatan di dalam negeri.

(4). Perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai Agen Umum yang tidak memiliki kantor cabang perusahaan di pelabuhan tertentu dapat menunjuk perusahaan angkutan laut nasioanal lainnya berada dipelabuhan tersebut menjadi sub Agen untuk mengurus kepentingan kapal asing yang diageninya.

Pasal 46

(1) Kegiatan agen umum terhadap kapal yang rnelakukan kegiatan angkutdn laut lintas batas dengan ukuran sampai dengan GT.17 5 (seratus tujuh puluh lima) dan melayani trayek dengan jarak tempuh tidak melebihi clan 150 (seratus lima puluh) mil laut dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan pelayaran rakyat

(2) Persyaratan agen umum untuk kapal-kapal angkutan laut lintas batas dikecualikan terhadap persyaratan agen umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a.

Pasa! 47

(1) Kegiatan agen umum bagi kapal-kapal yang digunakan untuk angkutan laot khusus dapat dilakukan oleh penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus sesuai dengan bidang usaha pokoknya.

(2) Kegiatan agen umum yang dilakukan oleh penye­lenggara kegiatan angkutan laut khusus dapat dilakukan apabila sesuai dengan jenis usaha pokoknya.

Pasal 48

Kapal-kapal asing milik negara sahabat, kapal pesiar asing milik pribadi/badan internasional lain yang bersifat non komersial dapat menunjuk/meminta bantuan. Kedutaan Besar Negara yang bersangkutan atau perusahaan angkutan laut nasional untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di perairan Indonesia.

Pasal 49

Kapal yang datang secara rnemdadak (emergency call) di suatu pelabuhal Indonesia, Nakhoda kapal dapat menunjuk agen umum dengan membuat surat penunjukan (letter of appointment) kepada salah satu perusahaan angkutan laut nasional yang terdapat di pelabuhan tersebut disertai uang muka untuk pemba­yaran biaya-biaya kapal selama berada dipelabuhan (advanced disbursement).

Pasal 50

(1). Perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai Agen Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, diwajibkan :
a. Menyampaikan pemberitahuan keagenan kapal asing (PKKA) kepada Direktur Jenderal, menurut contoh pada Lampiran XXVI Keputusan ini dengan melampirkan :
1). Bukti perjanjian keagenan umum (agency agreement), atau
2). Bukti surat penunjukkan keagenan (letter of appointment), dan
3). Salinan daftar awak kapal (crew list)
4). Salinan surat ukur international (international measurement tonnage certificate).
b. Menyampaikan pemberitahuan status trayek tetap dan teratur atau liner sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (4) kepada Direktur Jenderal, menurut contoh pada Lampiran XXVI keputusan ini, selambat-lambatnya dalam 15 (lima belas) hari kalender sebelum kapal tiba di pelabuhan Indonesia, dan apabila penyampaian pemberitahuan status trayeknya terlambat maka terhadap kunjungan kapal tersebut diperlakukan sebagai kapal dengan status trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper.
c. Mengurus kepentingan kapal yang diageni selama berada dipelabuhan Indonesia yaitu meliputi :
1). Berkenaan dengan jasa-jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh kapal tersebut.
2). Menunjuk perusahaan bongkar muat (PBM) untuk kepentingan principal
3). Melakukan pembukuan dan canvassin
4). Memungut uang jasa angkutan (freigh atas perintah principal)
5). Menerbitkan konsemen (bill of lading) untuk dan atas nama principal.
6). Menyelesaikan tagihan (disbursement dan klaim, jika ada);
7). Memberikan infomasi yang diperlukan oleh principal.

(2). Agen Umum bertanggung jawab terhadap penyelesaian semua tagihan (disbursement) yang berkaitan dengan kegiatan kapal keagenannya selama berada di pelabuhan Indonesia.

(3). Agen Umum menyampaikan laporan kegiatan kapal-kapal keagenan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Direketur Jenderal, menurut contoh pada Lampiran XXVIII Keputusan ini.

Bagian Kedua
Keagenan Kapal Perusahaan
Angkutan Laut Nasional

Pasal 51

(1). Keagenan kapal perusahaan angkutan laut nasioal hanya dpaat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional.

(2). Dalam hal tidak teradpat perusahaan angkutan laut nasional disuatu pelabuhan, perusahaan angkutan laut nasional dapat menunjuk perusahaan pelayaran rakyat sebagai agen.

Pasal 52

(1). Keagenan kapal perusahaan pelayaran rakyat hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pelayaran rakyat.

(2). Dalam hal tidak terdapat perusahaan pelayaran rakyat di suatu pelabuhan, perusahaan pelayaran rakyat dapat menunjuk perusahaan angkutan laut nasional sebagai Agen.

Pasal 53

(1). Penyelenggaran kegiatan angkutan laut khusus hanya dapat mengageni kapal-kapal yang digunakan untuk angkutan laut khusus yang sesuai dengan bidang usaha pokoknya.

Pasal 54

(1). Apabila suatu pelabuhan dan atau lokasi tertentu tidak terdapat perusahaan angkutan laut nasional dan pelayaran rakyat, Nakhoda kapal yagn bersangkutan dapat langsung menghubungi instansi yang terkait untuk menyelesaikan segala urusan dan kepentingan kapalnya selama berada di pelabuhan/lokasi tersebut.

Pasal 55

(1). Keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53, untuk mengurus kepentingan kapal yang diageni selama berada di pelabuhan meliputi :
a. Melaporkan kedatangan/keberangkatan kapal dan menyerahkan dokumen kapal kepada Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan setempat;
b. Berkenaan dengan jasa-jasa kepelabuhan yagn diperlukan oleh kapal tersebut;
c. Menunjuk perusahaan bongkar muat (PBM) untuk kepentingan pemilik kapal;
d. menyelesaikan kebutuhan Nakhoda/Anak Buah Kapal tentang Proposion:
e menyelesaikan dokumen kapal yang habis masa berlakunya atas beban pemilik kapal;
f. memungut ua.ng jasa angkutan (freight) atas perintah pemilik kapal;
g. melakukan pembukuan clan pencarian muatan (canvassing);
h. menerbitkan konosemen (bill of lading) untuk clan atas nama pemilik kapal;
i. menyelesaikan tagihan (disbursement) dan klaim untuk dan atas nama pemilik kapal;
j. menyelesaikan pengisian bunker Bahan Bakar Minyak dan air tawar;
k. memberikan informasi yang diperlukan oleh pemilik kapal
I. membuat laporan bulanan kepada Adminis trator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan tentang kegiatan kerja di pelabuhan

(2) Agen bertanggungjawab terhadap penyelesaian semua tagihan (disbursement) yang berkaitan dengan kegiatan kapal keagenannya selama berada di pelabuhan.

Bagian Ketiga
Perwakilan Perusahaan Angkutan Laut Asing

Pasal 56

(1) Perusahaan angkutan laut asing yang kapal-­kapalnya melakukan kegiatan/kunjungan ke pelabuhan Indonesia secara berkesinambungan dapat menunjuk badan hukum Indonesia (BHI) atau perorangan warga Indonesia (WNI),atau perorangan warga negara yang (WNA) untuk mewakili kepentingan administrasinya di Indonesia sebagai perwakilan perusahaan angkutan laut asing (owners representative)

(2) Penunjukan perwakilan perusahaan angkutan laut asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuni persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki surat penunjukan sebagai perwakilan perusahaan angkutan laut asing yang diketahui Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Kunsulat Republik Indonesia di negara bersangkutan (apabila penunjukan perwakilan perusahaan angkutan laut asing, tersebut adalah warga negara asing):
b. memiliki izin kerja dan fotokopi paspor dari Instansi terkait bagi Warga Negara Asing (WNA)
c. melampirkan riwayat hidup dari perorangan yang ditunjuk sebagai perwakilan.
d. jumlah tenaga ahli warga negara asing pada perwakilan perusahaan angkutan laut asing maksimum 1 (satu) orang sebagai owners repre­sentative dan staf lokal sesuai dengan kebutuhan:
e. perwakilan perusahaan angkutan laut asing berkedudukan dan berkantor didomisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional yang menjadi agen umumnya di Indonesia

(3) Perwakilan perusahaan angkutan laut asing yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib didaftarkan kepada Direktur Jenderal oleh perusahaan angkutan Iaut nasional yang ditunjuk sebagai agen umum.

(4) Perwakilan perusahaan angkutan laut asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya melakukan kegiatan dalam pengurusan administrasi, meliputi:
a. melakukan monitoring atas kapal-kapal perusa­haannya selama beroperasi atau melakukan kegiatan diperairan dan/atau di pelabuhan Indonesia;
b. .. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaannya terhadap agennya di dalam melayani kapal­-kapalnya di perairan dan atau di pelabuhan Indonesia;
c. mernberikan saran-saran kepada agennya di Indonesia sebagaimana diingjnkan oleh perusa­haanya di luar negeri.

(5) Perwakilan perusahaan angkutan laut asing di Indonesia, dilarang melakukan Kegiatan keagenan.

Bagian Keempat
Sanksi

Pasal 57

(1) Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang ditunjuk sebagai agen umum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3) dan pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) atau melanggar ketentuan peraturan perundang­undangan yang berlaku dapat dikenakan sanksi berupa larangan untuk melakukan kegiatan keagenan umurn.

(2) Perwakilan perusahaan angkutan laut asing yang melanggar ketentuan Pasa! 56 ayat (3), dikenakan larangan untuk bertindak sebagai perwakilan perusahaan angkutan lauIt asing.

(3). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yang masing-masing dengan batas waktu selama 1 (satu) bulan, oleh Direktur Jenderal.

(4). Agen umum dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing (owners representative) dapat dikenakan sanksi larangan, bertindak sebagai agen umum sebagai perwakilan perusahaan angkutan laut asing (owners representative) tanpa melalui proses peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) apabila yagn bersangkutan melakukan kegiatan yang dianggap dapat membahayakan kemanan negara.

BAB VI
SISTEM INFORMASI ANGKUTAN LAUT

Pasal 58

(1). Dalam rangka penentuan arah kebijakan nasional dan pengembangan angkutan diperairan diselenggarakan sistem informasi angkutan laut;

(2). Sistem informasi angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Sub sistem informasi perusahaan angkutan nasional, perusahaan pelayanan rakyat penyelenggaraan kegiatan angkutan laut khusus;
b. Sub sistem monitoring rencana dan realisasi angkutan penumpang, angkutan bahan pokok dan strategis serta angkutan barang lainnya.

Pasal 59

(1). Untuk terlaksananya sistem informasi angkutan laut sebagiamana dimaksud pada Pasal 58 semua perusahaan angkutan laut perusahaan pelayaran rakyat, penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus, penyelenggara kegiatan angkutan laut asing dan Administrator Pelabuhan/Kntor Pelabuhan wajib menyampaikan laporan laut kepada Direktur Jenderal secara periodik sebagai berikut :
a. Perusahaan angkutan laut, wajib menyampaikan lapiran data kepada Direktur Jenderal meliputi data perusahaan, data potensi armada dan sumber daya manusia data kantor cabang laporan perjalanan kapal milik dan/atau charter baik bendera nasional maupun asing dan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Padal 21 ayat (1) butir e, g, h dan ayat (2) butir c dan;
b. Perusahaan pelayaran rakyat wajib menyampaikan laporan data kepada Direktur Jenderal meliputi data perusahaan, data potensi armada dan sumber daya manusia data kantor cabang, laporan perjalanan kapal milik dan/atau charter baik bendera nasional maupun asing dan laporan tahunan sesuai dengan butir d, e, f dan ayat (2) butir c dan
c. Penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus Direktur Jenderal maliputi data perusahan, data potensi armada dan sumber daya manusia data kantor cabang, laporan perjalanan kapal milik dan/atau charter bendera nasional maupun asing dan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 25 ayat (1) butir e dan f dan ayat (2) butir c dan d;
d. Perwakilan perusahaan angkutan laut asing wajib menyampaikan laporan data kepada Direktur Jenderal sesuai yang diatru dan ditentukan pada Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3);
e. Administrator Pelabuhan/Kantor Pelabuhan wajib menyampaikan laopran data kepada Direktur Jenderal tentang rekapitulasi bulanan kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3) sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 21 ayat (2) b, Pasal 23 ayat (2) butir d dan Pasal 25 ayat (2) butir b.
f. Terhadap perusahaan angkutan laut yang ditunjuk sebagai agen umum kapal bendera asing wajib menyampaikan laporan data kepada Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 50 ayat (1) butir b.

Pasal 60

Sistem informasi usaha penunjang angkutan laut diatur dalam Keputusan tersendiri.


BAB VII
KETENTUAN PERAlIHAN

Pasal 61

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang pada saat berlakunya Keputusan ini telah melaksanakan kegiatan keagenan umum, tetap dapat melak­sanakan kegaitan keagenan umum dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Keputusan ini, seIambat-Iambatnya 2 (dual tahun sejak berlakunya Keputusan ini sambiI menunggu pengaturan lebih lanjut).

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal melakukan pembinaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Direktur Jenderal mengawasi pelaksnaan Keputusan ini.

Pasal 63

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tangagl 4 Oktober 2001

MENTERI PERHUBUNGAN

Ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

Tidak ada komentar: