Kamis, 13 Desember 2007

Kep Men Hub No 86 1990

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PEHUBUNGAN
NOMOR : KM. 86 TAHUN 1990
TENTANG
PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK DARI KAPAL-KAPAL
MENTERI PERHUBUNGAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi kelestarian lingkungan laut Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia telah mensahkan konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal, 1973, dan Protokol 1978 Konvensi tersebut (International Convention for the Prevention of Pollution fron Ships, 1973 and the Protocol of 1978 relating thereto) dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 yang berlaku untuk kapal-kapal tangki minyak berukuran 150 GRT atau lebih dan kapal-kapal selain kapal tangki minyak berukuran 400 GRT atau lebih;
b. bahwa kapal-kapal tangki minyak berukuran 100 GRT sampai dengan 149 GRT dan kapal-kapal selain kapal tangki minyak berukuran 100 GRT sampai dengan 399 GRT serta kapal tunda yang menggunakan mesin penggerak utama bertenaga 200 PK atau lebih juga merupakan sumber pencemaran lingkungan laut karena tumpahan minyak;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan peraturan pencegahan pencemaran yang diakibatkan oleh minyak dari kapal-kapal sebagaimana huruf b diatas.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Ngara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor3213);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993, tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
3. Loodsdienst Ordonantie (Stbl. Tahun 1927 Nomor 62);
4. Scheepen Ordonantie (Stbl. Tahun 1935 Nomor 66) beserta Peraturan Pelaksanaanya;
5. Rasda Reglement, 1925 (Stbl. Tahun 1923 Nomor 300);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Convention for the Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1990);
8. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan International Covention for the Prevention of Oil Pollution from Ships, 1973 and The Protocol of 1978 relating Thereto, (Lembaran Negara tahun 1986 Nomor 59);
723 724
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80 dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 23 Tahun 1989;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 167 / HM 207 / Phb-86 tentang Sertifikat International Pencegahan Pencemaran oleh Minyak dan Sertifikat International Pencegahan Pencemaran oleh Bahan Cair Beracun.
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK DARI KAPAL-KAPAL.
B A B
U M U M
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimakud dengan :
a. Kapal Tangki Minyak adalah kapal yang dibangun atau disesuaikan terutama untuk mengangkut minyak secara curah dalam ruang-ruang muatannya termasuk pengangkut-pengangkut kombinasi dengan muatan padat;
b. Minyak adalah minyak bumi dalam bentuk apapun, termasuk minyak bahan baker, minyak kotor, kotoran minyak dan hasil-hasil olahan pemurniannya yaitu berbagai jenis aspal, bahan baker diesel, minyak pelumas, minyak tanah, bensin, minyak suling dan naphta;
c. Limbah Berminyak adalah limbah yang mengandung minyak;
d. Bahan Bakar Minyak adalah minyak yang dibawa dan digunakan sebagai bahan baker untuk sistemn penggerak dan permesinan bantu kapal;
e. Pemilik adalah orang atau orang-orang atau perusahaan yang terdaftar sebagai pemilik kapal atau yang bertanggung jawab atas nama pemilik kapal, termasuk operator.
Pasal 2
Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan minyak atau limbah berminyak di Perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. kadar minyak dalam limbah tidak melebihi 15 per satu juta bagian (15 ppm), apabila kapal berada pada jarak 12 mil atau kurang dari daratan terdekat;
b. kadar minyak dalam limbah tidak melebihi 100 per satu juta bagian (100 ppm), apabila kapal berada pada jarak lebih dari 12 mil dari daratan terdekat;
c. pembuangan minyak atau limbah berminyak itu setelah diperlukan untuk menjamin keselamatan kapal atau keselamatan jiwa di laut;
d. tumpahan minyak atau limbah berminyak itu diakibatkan oleh kerusakan pada kapal atau perlengkapannya yang terjadi secara mendadak dan semua tindakan purbajaga telah diambil guna mencegah atau mengurangi tumpahan.
B A B II
PERSYARATAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN PENCEGAHAN PENCEMARAN
Pasal 3
(1) Kapal Tangki Minyak Indonesia yang berukuran 100 GRT sampai dengan 149 GRT, dan kapal-kapal selain Kapal Tangki Minyak yang berukuran 100 GRT sampai dengan 399 GRT serta kapal-kapal tunda yang menggunakan mesin penggerak utama bertenaga 200 PK atau lebih, wajib memiliki peralatan pencegahan pencemaran.
(2) Peralatan pencegahan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus senantiasa dirawat dan berfungsi dengan baik
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kapal layar dengan atau tanpa penggerak bantu motor.
Pasal 4
(1) Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan konstruksi untuk pencegahan pencemaran dan peralatan serta perlengkapan pencemaran sebagai berikut :
725
a. pindasi-pondasi, tangki-tangki dan pipa-pipa yang berkaitan dengan pemasangan peralatan pencegahan pencemaran harus dirancang dengan konstruksi yang kuat dan bahan yang memadani;
b. sistem pipa tolak bara di kapal harus terpisah dari sistem pipa minyak, bahan baker, minyak muatan dan minyak pelumas;
c. dilengkapi dengan penampungan minyak kotor dari ruang permesinan, berkapasitas sekurang-kurangnya sama dengan perhitungan V (kapasitas minimum tangki dalam M3) -0.15 x c (pemakaian bahan baker minyak setiap hari dalam ton);
d. apabila memiliki pipa saluran pembuangan dari kapal kedarat, saluran tersebut harus dipasang flensa sambungan pembuangan standar dengan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini;
e. peralatan pemisah air dan minyak (oily water separator) yang dipasang diruang mesin dengan kapasitas sebagai berikut :
(1) 0,25 m3 / jam untuk kapal dengan isi kotor 150 GRT atau lebih dan untuk kapal tunda dengan mesin penggerak utama 300 PK atau lebih;
(2) 0,10 m3 / jam untuk kapal dengan isi kotor kurang dari 150 GRT dan untuk kapal tunda dengan mesin penggerak utama kurang dari 500 PK.
f. Buku Catatan Minyak (Oil Record Book) untuk mencatat kegiatan-kegiatan di kapal sebagai berikut :
1) bagi kapal yang bukan Kapal Tangki Minyak :
a. pencucian tangki minyak bahan baker;
b. pembuangan air bilga melalui alat pemisah air dan minyak;
c. penyaluran limbah berminyak dari tangki penampungan minyak kotor ke fasilitas penampungan di darat.
2) bagi Kapal Tangki Minyak :
a. pemuatan minyak muatan;
b. pemindahan muatan minyak di dalam kapal selagi berlayar;
c. pembongkaran minyak muatan;
d. pengisian tolak bara di tangki muatan;
e. pencucian tangki muatan;
f. pembuangan air bilga ke luar kapal melalui alat pemisah air dan minyak;
g. pencucian tangki minyak bahan baker;
h. penyaluran limbah berminyak dari tangki slop kapal ke fasilitas penampungan di darat.
(2) Untuk Kapal Tangki Minyak selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus desediakan tangki slop penampungan limbah bekas cucian tangki muatan dan bekas tolak bara dari ruang muatan, sebagai beriktu :
a. berkapasitas sekurang-kurangnya sama dengan 3 % dari kapasitas ruang muat;
b. dilengkapi dengan alat pendeteksi batas permukaan air dan minyak (oil –water interfance detector);
c. dilengkapi dengan instalasi-instalasi perpipaan, pompa-pompa, katup-katup dan sambungan-sambungan penampungan dan penyaluran ke fasilitas darat.
Pasal 5
Sebelum dilakukan pemasangan peralatan pencegahan pencemaran di kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, gambar rencana instalasi harus diajukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Pasal 6
Penyaluran atau pemindahan minyak buangan atau limbah berminyak dari tangki penampung di kapal ke fasilitas penampungan di darat menjadi tanggung jawab pemilik atau operator.
Pasal 7
Pemilik atau Nakhoda Kapal yang melanggar ketentuan dalam Keputusan ini yang mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan laut, bertanggung jawab secara perdata maupun pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B A B III
SERTIFIKASI PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN PENCEGAHAN PENCEMARAN
Pasal 8
(1) Kapal-kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan konstruksi, peralatan dan perlengkapan pencegahan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 setelah dilakukan pemeriksaan akan diterbitkan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.
(2) Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk 5 (lima) tahun.
(3) Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila habis masa berlakunya, setelah dilakukan pemeriksaan akan diterbitkan Sertifikat Pembaharuan oleh Syahbandar yang ditunjuk.
(4) Sertifkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang masih berlaku harus senantiasa berada di kapal dan siap untuk diperlihatkan setiap kali diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk itu.
Pasal 9
Untuk menjamin kondisi teknis, konstruksi penataan, perlengkapan dan peralatan, pencegahan pencemaran tetap memenuhi syarat dan berfungsi baik, dilakukan pemeriksaan tahunan dan dilakukan pengukuhan Sertifikat Nasional yang telah diterbitkan tersebut.
Pasal 10
Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
a. terjadi perubahan-perubahan penting atas konstruksi, penataan, perlengkapan atau peralatan pencegahan pencemaran tanpa persetujuan dari Pemerintah;
b. terjadi perubahan jenis, nama, tanda panggilan atau isi kotor kapal.
B A B IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11
(1) Dengan berlakunya Keputusan ini, semua kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang kontrak pembangunan atau kontrak perombaknnya ditandatangani pada saat atau sesudah berlakunya Keputusan ini, atau yang penyerahannya dilakukan sesudah tanggal 15 Maret 1991, harus disesuaikan dengan Keputusan ini.
(2) Kapal –kapal yang telah ada sebelum diterbitkannya Keputusan ini, diberikan tenggan waktu penyesuaian selambat-lambatnya tanggal 15 Maret 1991.
(3) Bagi kapal-kapal kayu bermotor diberikan tenggang waktu penyesuaian selambat-lambatnya tanggal 15 September 1991.
B A B V
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP
Pasal 12
Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.
Pasal 13
Keputusan ini tidak berlaku bagi kapal-kapal perang.
Pasal 14
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 8 SEPTEMBER 1990
----------------------------------------------------------
MENTERI PERHUBUNGAN
AZWAR ANAS
726 727
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan WASBANG;
2. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pertambangan dan Energi;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Pertahanan dan Keamanan;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
9. Para Kepala Biro di Lingkungan Departemen Perhubungan;
10. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
11. Para Adminstrator Pelabuhan / Kantor Pelabuhan;
12. Direktur Utama PERTAMINA;
13. DPP INSA:
LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 86 TAHUN 1990
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 1990
STANDAR FLENSA SAMBUNGAN PEMBUANGAN
Keterangan
Ukuran
Garis tengah luar
215 MM
Garis tengah dalam
Sesuai dengan garis tengah luar pipa
Garis tengah lingkaran luar
183 MM
Alur-alur di flensa
6 lubang, bergaris tengah 22 MM ditempatkan dengan jarak yang sama di lingkaran baut dengan garis tengah tersebut di atas, diberi alur dibagian luar flensa lebar alur 22 MM
Tebal flensa
20 MM
Baut dan mur : jumlah garis tengah
6 buah, masing-masing dengan garis tengah 20 mm dan dengan panjang yang sesuai.
Flensa dirancang utnuk menerima pipa-pipa sampai dengan garis tengah dalam maksimum 125 mm dan harus dari baja atau bahan lain yang sepadan dan mempunyai permukaan datar. Flensa ini bersama dengan paking dari bahan kedap minyak, harus sesuai untuk tekanan 6 kg / cm2.

Tidak ada komentar: