Kamis, 13 Desember 2007

kep men hub no 18 th 1997 tentang UN kepelautan

734 MENTERI PERHUB UNGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 18 TAHUN 1997
TENTANG
PENDIDIKAN, UJIAN NEGARA DAN SERTIKASI KEPELAUTAN
MENTERI PERHUBUNGAN,
Menetapkan : a. bahwa dengan diberlakukannya Amandemen International Covention on standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1995 sebagai penyempurnaan International Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 7 Tahun 1991 tentang Pendidikan dan Latihan Ujian dan Perijazahan Kepelautan, perlu ditinjau kembali untuk disempurnakan;
b. bahw sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pendidikan, Ujian Negara dan Sertifikasi Kepelautan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
5. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1996;
8. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang Pengesahan International Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Amandemen 1995;
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80 dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
735
Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhungan Nomor KM. 58 Tahun 1996;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 065/U/1981 tentang Persamaan Ijazah Pendidikan dan Latihan Perhubungan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0193/U/1984 tentang Penyelenggaraan Ujian Negara bagi Perguruan Tinggi Kedinasan;
13. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri PARPOSTEL Nomor KM. 244/PT.307/Phb-85 dan Nomor KM. 99/HK/101/mpt-85 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk umum Dalam Dinas Bergerak Pelayaran;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENDIDIKAN, UJIAN NEGARA DAN SERTIFIKASI KEPELAUTAN.
B A B I
K E T E N T U A N U M U M
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Pendidikan Kepelautan adalah berbagai jenis dan jenjang pendidikan di bidang pelayaran yang dilaksanakan melalui jalur sekolah, yang berisikan paket pendidikan untuk mencapai tingkat kemampuan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenis dan jenjang sertifikat kepelautan / ijazah sekolah, yang ditujukan untuk pengawakan kapal niaga;
2. Pendidikan professional kepelautan adalah pelaksanaan pendidikan terapan dalam berbagai jenis dan jenjang pendidikan untuk mendapatkan sertifikat Kepelautan serta STTB / Diploma yang terdiri dari jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi;
3. Pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) teknis fungsional kepelautan adalah pelaksanaan pendidikan terapan dalam jenis dan jenjang pendidikan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan profesi guna mendapatkan sertifikat tertentu;
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) DIKLAT Laut adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah Badan DIKLAT Pehubungan, yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku;
5. Unit pendidikan kepelautan yang dikelola oleh Badan Hukum Indonesia adalah lembaga pendidikan yang berbentuk Sekolah, Akademi, Politeknik, dan Sekolah Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat;
6. Praktek berlayar adalah bagian dari kurikulum pendidikan berupa latihan tugas berlayar bagi peserta pendidikan kepelautan di kapal-kapal yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam rangka mendapatkan pengalaman, keahlian dan keterampilan;
7. Ujian Negara Kepelautan adalah ujian Negara bagi peserta pendidikan kepelautan yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat kepelautan;
8. Diploma adalah Surat Tanda Lulus Pendidikan yang dimiliki penghargaan akademik, bagi peserta yang telah lulus pendidikan professional kepelautan pada jenjang pendidikan tinggi;
9. Ijazah Sekolah adalah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang memiliki penghargaaan akademik, bagi peserta yang telah lulus pendidikan professional kepelautan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah;
10. Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan (STTPK) adalah surat keterangan bagi peserta DIKLAT yang telah lulus DIKLAT Teknis Profesi Kepelautan;
736
11. Sertifikat Keahlian Pelaut adalah surat tanda bukti kemampuan dan kecakapan untuk tingkat perwira bagi peserta pendidikan kepelautan yang telah lulus ujian Negara kepelautan;
12. Sertifikat Keterampilan Pelaut adalah surat tanda bukti kemampuan dan kecakapan untuk tingkat dibawah Perwira bagi peserta pendidikan kepelautan yang telah lulus menempuh ujian Negara kepelautan;
13. Sertifikat Keterampilan Khusus Pelaut adalah surat tanda bukti kecakapan bagi pelaut yang bekerja sebagai awak kapal pada kapal-kapal khusus;
14. Ahli adalah predikat atas kemampuan professional dibidang kepelautan sesuai dengan jenis dan jenjang DIKLAT –nya.
B A B II
PENDIDIKAN KEPELAUTAN
Pasal 2
(1) Penyelenggara pendidikan kepelautan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui UPT DIKLAT Laut dan unit pendidikan kepelautan yang dikelola Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Unit pendidikan kepelautan yang dikelola oleh Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan izin oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional setelah mendapat rekomendasi dari Badan DIKLAT Perhubungan.
(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan dengan memperhatikan jenis dan jenjang kemampuan profesi yang akan dihasilkan dengan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
Pasal 3
(1) Jenis pendidikan kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui sekolah, yang terdiri dari :
a. pendidikan professional kepelautan;
b. pendidikan teknis fungsional kepelautan.
(2) Pendidikan teknis fungsional kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari :
a. DIKLAT teknis pfrofesi kepelautan;
b. DIKLAT keterampilan khusus.
Pasal 4
(1) Jenjang pendidikan fungsional kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
a. jenjang Pendidikan Dasar yaitu DIKLAT Teknologi Pelayaran Dasar;
b. jenjang Pendidikan Mengengah terdiri dari :
1. DIKLAT Teknologi Pelayaran Nusantara II;
2. DIKLAT Teknologi Pelayaran Nusantara I.
c. jenjang Pendidikan Tinggi terdiri dari :
1) DIKLAT Teknologi Pelayaran Besar III (Diploma III);
2) DIKLAT Teknologi Pelayaran Besar II (Diploma IV);
3) DIKLAT Teknologi Pelayaran Besar I (Spesialis I);
4) DIKLAT Teknologi Pelayaran Tinggi (Spesialis II).
(2) Jenjang pendidikan Teknis Fungsional Kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
a. DIKLAT Teknis Profesi Kepelautan yang meliputi :
1) DIKLAT Keterampilan Pelaut Dasar;
2) DIKLAT Teknis Profesi Kepelautan Tingkat V;
3) DIKLAT Teknis Profesi Kepelautan Tingkat IV;
4) DIKLAT Teknis Profesi Kepelautan Tingkat III;
737
5) DIKLAT Teknis Profesi Kepelautan Tingkat II;
6) DIKLAT Teknis Profesi Kepelautan Tingkat I.
b. DIKLAT Keterampilan Khusus Pelaut yang meliputi antara lain :
1. DIKLAT GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System);
2. DIKLAT Keselamatan Kapal Tangki terdiri dari :
a) Oil Tanker Familiarization;
b) Advance Training Programe on Oil Tanker Familiarization;
c) Chemical Tankerj Familiarization;
d) Liquified Gas Tanker Familiarization.
3. DIKLAT Keselamatan Kapal Penumpang Ro-Ro;
4. DIKLAT Pelatihan Dasar Keselamatan (Basic Safety Trainig) yang terdiri dari Personal Survival Technique, Fire Prevention dan Fire Fighting, Elementary First AID, Personal Safety and Social Responsibilities;
5. DIKLAT Proiciency in survival craft and rescue boats;
6. DIKLAT Profeciency in fast rescue boats;
7. DIKLAT Pelatihan Lanjutan Penanggulangan Kebakaran (Advance Training in Fire Fighting);
8. DIKLAT Medical Emergency First Aid;
9. DIKLAT Medical Care;
10. DIKLAT Simulasi Radar (Radar Simulation);
11. DIKLAT Simulasi ARPA (ARPA Simulator).
Pasal 5
(1) Masa belajar dan Program Studi pada pendidikan kepelautan untuk pendidikan professional kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilakukan sebagai berikut :
a. DIKLAT Teknologi Pelayaran Dasar yang terdiri dari program Studi pada Mesin dan Radio dengan masa studi ……..:
1) Mata Pelajaran Dasar Umum (MPDU) 120 (seratus dua puluh) jam sebagai kelompok umum;
2) Mata Pelajaran Dasar Keahlian (MPDK) sebagai kelompok penunjang dan Mata Pelajaran Keahlian (MPK) 580 jam sebagai kelompok profesi; dan
3) Pelatihan Dasar Keselamatan (Basic Safety Training / BST) 100 jam;
b. DIKLAT Teknologi Pelayaran Nusantara II, yang terdiri dari Program studi Nautika, Teknika dan Radio, dengan masa studi 2,5 (dua setengah) tahun termasuk masa berlayar 2 (dua) tahun setelah DIKLAT Pelayaran Dasar dengan rincian :
1) Mata Pelajaran Dasar Umum (MPDU) 60 jam;
2) Mata Pelajaran Dasar Keahlian (MPDK) dan Mata Pelajaran Keahlian (MPK) 640 jam;
c. DIKLAT Teknologi Pelayaran Nusantara I, terdiri dari Program Studi Nautika, Tehnika dan Radio, dengan masa studi 1 (satu) tahun setelah DIKLAT Teknologi Pelayaran Nusantara II, atau 4 (empat) tahun termasuk praktek berlayar setelah SLTP, dengan rincian :
1) Mata Pelajaran Dasar Umum (MPDU) 320 jam;
2) Mata Pelajaran Dasar Keahlian (MPDK) dan Mata Pelajaran Keahlian (MPK) 1.350 jam;
atau
1) Mata Pelajaran Dasar Umum (MPDU) 920 jam;
2) Mata Pelajaran Dasar Keahlian (MPDK) dan Mata Pelajaran Keahlian (MPK) 3.840 jam;
3) Pelatihan Dasar Keselamatan (Basic Safety Training) 100 jam.
d. DIKLAT Teknologi Pelayaran Besar III, terdiri dari Program studi Nautika, Tehnika dan Elektronika Kapal, dengan masa studi 3 (tiga) tahun termasuk prkatek berlayar setelah SLTA (110 s/d 120 SKS) dengan rincian :
1) Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) 180 jam (10 SKS);
2) Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK) 342 jam (19 SKS) teori, dan 324 jam (6 SKS) praktek;
3) Mata Kuliah Keahlian (MKK) : 720 jam (40 SKS) teori, dan 1.026 jam (19 SKS) praktek;
4) Berlayar 1 (satu) tahun (26 SKS).
e. DIKLAT Teknologi Pelayaran Besar II, terdiri dari Program Studi Nautika, Teknika dan Elektronika Kapal, dengan masa studi 4 (empat) tahun termasuk praktek berlayar setelah SLTA (144 s/d 160 SKS) dengan rincian :
738
1) Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) 180 jam (10 SKS);
2) Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK) 342 jam (19 SKS) teori, dan 324 jam (6 SKS) praktek;
3) Mata Kuliah Keahlian (MKK) 1. 206 jam (67 SKS) teori, dan 1.566 jam (29 SKS) praktek;
4) Berlayar 1 (satu) tahun (26 SKS).
f. DIKLAT Teknologi Pelayaran Besar I, terdiri dari Program Studi Nautika, dengan masa studi 1 (satu) tahun setelah DIKLAT Teknologi Pelayaran Besar II (40 SKS), dengan rincian :
1) Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) 40 jam (2 SKS) teori, dan 54 jam (1 SKS) praktek;
2) Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK) 108 jam (6 SKS) teori, dan 216 jam (12 SKS) praktek;
3) Mata Kuliah Keahlian (MKK) 360 jam (20 SKS) teori, dan 378 jam (12 SKS) praktek;
(2) Masa belajar dan program studi pada pendidikan kepelautan untuk DIKLAT Teknis Fungsional Kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilakukan sebagai berikut :
a. Diklat Teknis Profesi Kepelautan dengan ketentuan :
1) DIKLAT Keterampilan Pelaut Dasar dengan masa studi 480 jam pelajaran setelah SLTP, terdiri dari Program Studi Dek, Mesin, Radio, dan Pelayaran;
2) DIKLAT Teknis Profesi Kepelautan Tingkat V dengan masa studi 480 jam pelajaran setelah DIKLAT Keterampilan Pelaut Dasar, terdiri dari Program Studi Dek dan Mesin;
3) DIKLAT Teknis Profesi Kepelautan Tingkat IV dengan masa studi minimal 1.350 jam pelajaran setelah DIKLAT Teknis Profesi Kepelautan Tingkat V, terdiri dari Program Studi Dek, dan Mesin;
4) DIKLAT Teknis Profesi Kepelautan Tingkat II dengan masa studi minimal 1.350 jam pelajaran setelah DIKLAT Teknis Profesi Kepelautan Tingkat IV, untuk Program Studi Dek, dan masa studi minimal 1.986 jam untuk jurusan Mesin;
5) DIKLAT Teknis Profesi Kepelautan Tingkat I dengan masa studi minimal 991 jam untuk Program Studi Dek, dan masa studi minimal 1.022 jam untuk Program Studi Mesin, setelah DIKLAT Teknis Profesi Kepelautan Tingkat III;
6) DIKLAT Teknis Profesi Kepelautan Tingkat I dengan masa studi minimal 340 jam pelajaran untuk Program Studi Dek, dan minimal 340 jam pelajaran untuk Program Studi Mesin, setelah DIKLAT Teknis Profesi Kepelautan Tingkat II;
b. Pelatihan Keterampilan Khusus dilaksanakan dengan masa studi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (IMO Model Course) untuk setiap jenis program.
(3) Perserta DIKLAT harus memenuhi persyaratan kesehatan pelaut sesuai ketentuan yang meliputi physic terutama kesehatan mata dan telinga yang dibuktikan denga sertifikat kesehatan dari Dokter yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut serta kesehatan mental dari tim penguji.
Pasal 6
(1) Kurikulum Pendidikan Profesional Kepelautan dan Teknis Profesi Kepelautan disusun sesuai dengan persyaratan nasional maupun internasional terdiri dari kelompok umum, kelompok profesi dan kelompok penunjang.
(2) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam setiap penyelenggaraan Pendidikan Profesional Kepelautan dan Teknis Profesi Kepelautan untuk setiap jenjang pendidikan didasarkan atas kurikulum yang ditentukan sesuai pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3) Kurikulum pendidikan professional kepelautan dan teknis profesi kepelautan ditetapkan oleh Badan DIKLAT Perhubungan berpedoman pada persyaratan keselamatan pelayaran yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan persyaratan akademis oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
(4) Kurikulum pendidikan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh Badan DIKLAT Perhubungan yang didasarkan pada ketentuan internasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
739
Pasal 7
(1) Pendidikan profesioanl kepelautan dapat diikuti oleh pemegang ijazah pendidikan umum dan pemegang sertifikat kepelautan sesuai pesyaratan yang berlaku.
(2) DIKLAT teknis fungsional kepelautan dikhususkan bagi pemegang sertifikat kepelautan sesuai persyaratan yang berlaku.
(3) Persyaratan calon peserta pendidikan kepelautan ditetapkan oleh Badan DIKLAT Perhubungan dengan memperhatikan persyaratan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), juga berlaku bagi peserta pendidikan kepelautan warga negara asing, yang telah memenuhi persyaratan keahlian dan keterampilan sesuai standar internasional (STCW).
(5) Untuk mengikuti DIKLAT teknis professional kepelautan pada jenjang yang lebih tinggi harus mempunyai sertifikat kepelautan setingkat lebih rendah.
Pasal 8
(1) Tenaga pengajar (dosen, guru dan instruktur) merupakan tenaga ahli dibidang yang sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan kepelautan, yang diberi kewenangan dan tugas mengajar.
(2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pengajar pada UPT DIKLAT Laut kelompok mata pelajaran / kuliah keahlian harus memenuhi kualifikasi pendidikan kepelautan setingkat lebih tinggi dari jenis dan jenjang pendidikan yang ditempuh serta memiliki sertifikat kewenangan mengajar (Trainig of The Traniners / TOT) atau AKta Mengajar.
(3) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pengajar pada UPT DIKLAT Laut kelompok mata pelajaran / kuliah umum dan mata pelajaran / kuliah penunjang yang bersifat keahlian harus memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Pengangkatan tenaga pengajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Kepala Badan DIKLAT Perhubungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 9
(1) Proses belajar-mengajar yang diselenggarakan oleh UPT DIKLAT Laut dibina, dikendalikan dan diawasi oleh Pusat DIKLAT Perhubungan Laut.
(2) Proses belajar-mengajar yang diselenggarakan oleh unit pendidikan kepelautan yang dikelola oleh Badan Hukum Indonesia dibina, dikendalikan dan diawasi langsung oleh Pusat DIKLAT Perhubungan Laut atau melalui UPT DIKLAT Laut.
(3) Di wilayah yang tidak ada UPT DIKLAT Laut, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Kanwil Departemen Perhubungan setempat sesuai petunjuk Badan DIKLAT Perhubungan.
(4) Proses belajar-mengajar dilaksanakan dengan mempergunakan metode teori dan praktek.
(5) Proses belajar-mengajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mata kuliah umum dan dasar keahlian dapat dilakukan dengan metode belajar jarak jauh.
Pasal 10
(1) Evaluasi hasil belajar mengajar pada UPT DIKLAT Laut yang menyelenggarakan pendidikan profesional kepelautan dan teknis fungsional kepelautan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan untuk memperoleh Ijazah / STTB / Diploma bagi DIKLAT Profesional Kepelautan dan STTPK bagi DIKLAT Teknis Profesi Kepelautan.
(2) Evaluasi hasil belajar-mengajar dan ujian negara pada unit pendidikan kepelautan yang dikelola oleh Badan Hukum Indonesia dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untu memperoleh ijazah / STTB / Diploma.
Pasal 11
(1) Kepada setiap peserta pendidikan kepelautan yang telah dinyatakan lulus ujian DIKLAT berhak mendapatkan :
a. Diploma / Ijazah Sekolah, untuk peserta pendidikan professional kepelautan.
b. Surat Tanda Tamat Belajar Kepelautan (STTPK) untuk peserta DIKLAT Teknis Prosesi Kepelautan.
(2) Diploma / Ijazah Sekolah dan STTPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan diterbitkan oleh Badan DIKLAT Perhubungan.
(3) Penandatanganan Diploma / Ijazah Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sebagai berikut :
a. Diploma / Ijazah Sekolah ditandatangani oleh Kepala Badan DIKLAT Perhubungan.
b. STTPK ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Perhubungan Laut.
740
Pasal 12
Lulusan pendidika professional kepelautan berhak mendapatkan :
a. Ijazah Sekolah untuk DIKLAT pada jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah serta Diploma untuk DIKLAT pada jenjang pendidikan tinggi.
b. Sertifikat Keterampilan Pelaut untuk jenjang dasar yang terdiri dari :
1) keterampilan bagian dek;
2) keterampilan bagian mesin;
3) keterampilan bagian radio.
c. Sertifikat Keahlian Pelaut untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi yang terdiri dari :
1) Ahli Pelayaran Nautika V / Teknika V / Operator Radio Terbatas untuk DIKLAT Pelayaran Nusantara II;
2) Ahli Pelayaran Nautika IV / Teknika IV / Operator Radio Umum untuk DIKLAT Pelayaran Nusantara I;
3) Ahli Pelayaran Nautika III / Teknika III / Ahli Perawatan Elektronika Tingkat II untuk DIKLAT Teknologi Pelayaran Besar II (Diploma IV);
4) Ahli Pelayaran Nautika II / Teknika II / Ahli Perawatan Elektronika Tingkat I untuk DIKLAT Teknologi Pelayaran Besar II (Diploma IV);
5) Ahli Pelayaran Nautika I / Teknika I / untuk DIKLAT Teknologi Pelayaran Besar I (Spesialis I);
6) Spesies Teknologi Pelayaran untuk DKIKLAT Teknologi Pelayaran Tinggi (Spesialis II).
Pasal 13
(1) Sistem penyelenggaraan DIKLAT Kepelautan harus memenuhi standar mutu nasional maupun internasional.
(2) Untuk mencapai standar mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala yang dilaksanakan secara terpisah dan mandiri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 14
(1) Biaya penyelenggaraan Diklat Kepelautan yang dilaksanakan oleh UPT Diklat Laut, dibebankan kepada peserta Diklat Kepelautan.
(2) Rincian dan besaran biaya penyelenggaraa Diklat Kepelautan sebagaimana dimaskud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan tersendiri oleh Menteri Perhubugnan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
Pasal 15
(1) Biaya untuk penyelenggaraan Diklat Kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, untuk peserta Pegawai Negari di lingkungan Departemen Perhubungan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Badan DIKLAT Perhubungan.
(2) Peserta Diklat Kepelautan yang berasal dari lingkungan Departemen Perhubungan diusulkan oleh masing-masing Unit Kerja melalui Sekretaris Jenderal dan ditetapkan oleh Kepala Badan DIKLAT Perhubungan setelah melalui tim seleksi calon perserta Diklat.
B A B III
PENYELENGGARAAN UJIAN NEGARA KEPELAUTAN
Pasal 16
(1) Untuk mendapatkan Sertifikat Kepelautan, diselenggarakan Ujian Negara Kepelautan sebagai suatu mekanisme penilaian tingkat kemampuan dan kecakapan peserta pendidikan kepelautan dalam penguasaan bidang profesi kepelautan.
(2) Persyaratan untuk mengikuti Ujian Ahli Nautika / Ahli Tehnika Kapal Pelayaran Niaga ditentukan sebagai berikut :
a. Persyaratan untuk mengikuti ujian Ahli Nautika (AN) ditentukan sebagai berikut :
1) persyaratan untuk mengikuti ujian Ahli Nautika Tingkat I (AN.I) dengan ketentuan :
a) pemilik Sertifikat Ahli Nautika Tingkat II;
b) lama Berlayar 2 (dua) tahun setelah Ahli Nautika Tingkat II dengan ukuran kapal lebih dari GT. 3.000, pada daerah pelayaran tidak terbatas (U);
c) memiliki Sertifikat Kesehatan;
d) menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan khusus ANT.I;
2) persyaratan peserta ujian Ahli Natika Tingkat II (ANT.I) dengan ketentuan :
741
a) pemilik Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III;
b) lama Berlayar 2 (dua) tahun setelah Ahli Nautika Tingkat III dengan ukuran kapal lebih dari GT. 3.000, pada daerah pelayaran tidak terbatas (U);
c) memiliki Sertifikat Kesehatan;
d) menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan khusus ANT.II;
3) persyaratan untuk mengikuti ujian Ahli Nautika Tingkat III (ANT.III) dengan ketentuan :
a) pemilik Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV;
b) lama berlayar 2 (dua) tahun setelah Ahli Nautika Tingkat IV dengan ukuran kapal lebih dari GT. 5.00;
c) memiliki Sertifikat Kesehatan;
d) menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan khusus ANT.III;
atau :
a) pemilik ijazah umum SMA PASPAL / IPA;
b) umur minimum 18 (delapan belas) tahun;
c) memiliki sertifikat kesehatan;
d) menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan khusus 3 (tiga) tahun (termasuk masa berlayar 1 (satu) tahun sebagai taruna / siswa);
4) persayratan untuk mengikuti ujian Ahli Nautika Tingkat IV (ANT.IV) dengan ketentuan :
a) pemilik Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V;
b) umur minimal 18 (delapan belas) tahun;
c) masa berlayar 2 (dua) tahun;
d) memiliki sertifikat kesehatan;
e) menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan Khusus ANT.IV;
atau :
a) pemilik ijazah umu SPM dan yang sederajat;
b) umur minimal 18 (delapan belas) tahun;
c) memiliki sertifikat kesehatan;
d) menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan khusus 3 (tiga) tahun (termasuk masa berlayar 1 (satu) tahun sebagai taruna / siswa);
5) persayaratan untuk mengikuti ujian Ahli Nautika Tingkat V (ANT.V) dengan ketentuan :
a) pemilik ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan yang sederajat;
b) umur minimal 18 (delapan belas) tahun;
c) masa berlayar 2 (dua) tahun;
d) memiliki sertifikat kesehatan;
e) menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan khusus ANT.V;
atau :
a) pemilik Sertifikat Keterampilan Pelaut (SKP);
b) umur minimal 18 ((delapan belas) tahun;
c) masa berlayar 2 (dua) tahun;
d) memiliki sertifikat kesehatan;
e) menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan khusus ANT.V;
b. Persyaratan untuk mengikuti ujian Ahli Tehnika AT ditentukan sebagai berikut :
1) persyaratan untuk mengikuti ujian Ahli Tehnika Tingkat I (ATT.I) dengan ketentuan :
a) pemilik Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat II;
b) lama Berlayar 2 (dua) tahun setelah Ahli Tehnika Tingkat II dengan kapal mempunyai tenaga penggerak utama lebih dari 3.000 KW;
c) memiliki sertifikat kesehatan;
d) menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan khusus ATT.I
2) persyaratan untuk mengikuti ujian Ahli Tehnika Tingkat II ATT.II) dengan ketentuan :
a) pemilik Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat III;
b) lama Berlayar 2 (dua) tahun setelah Ahli Tehnika Tingkat III dengan kapal mempunyai tenaga penggerak utama lebih dari 3.000 KW;
c) memiliki sertifikat kesehatan;
d) menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan khusus ATT.II
3) persyaratan untuk mengikuti ujian Ahli Ahli Tehnika Tingkat III (ATT.II) dengan ketentuan:
a) pemilik Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat III;
b) lama Berlayar 2 (dua) tahun setelah Ahli Tehnika Tingkat IV dengan kapal mempunyai tenaga penggerak utama lebih dari 750 KW;
c) memiliki sertifikat kesehatan;
d) menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan khusus ATT.III
atau :
742
a) pemilik ijazah Sekolah Menengah Umum (SMU) jurusan PASPAL / IPA / Tehnik Listrik;
b) umur minimal 18 (delapan belas) tahun;
c) memiliki sertifikat kesehatan;
d) menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan khusus 3 (tiga) tahun (termasuk masa berlayar 1 (satu) tahun sebagai taruna / siswa);
4) persyaratan untuk mengikuti ujian Ahli Tehnika Tingkat IV (ATT.IV) dengan ketentuan :
a) pemilik Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat V;
b) lama berlayar 2 (dua) tahun;
c) memiliki sertifikat kesehatan;
d) menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan khusus ATT.IV
atau :
a) pemilik ijazah SLTP dan yang sederajat;
b) umur minimal 18 (delapan belas) tahun;
c) menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan khusus 3 (tiga) tahun (termasuk masa berlayar 1 (satu) tahun sebagai taruna / siswa);
d) memiliki sertifikat kesehatan;
5) persyaratan untuk mengikuti ujian Ahli Tehnika Tingkat V (ATT.V) dengan ketentuan :
a) pemilik ijazah SLTP dan yang sederajat;
b) umur minimal 18 (delapan belas) tahun;
c) memiliki sertifikat kesehatan;
d) pengalaman kerja 2 (dua) tahun termasuk 6 (enam) bulan masa berlayar;
e) menyelesaikan Pendidikan khusus ATT.V;
atau :
a) pemilik SKP;
b) umur minimal 18 (delapan belas) tahun;
c) masa berlayar 2 (dua) tahun;
d) memiliki sertifikat kesehatan;
e) menyelesaikan Pendidikan khusus ATT.V;
(3) Materi mata Ujian Negara Kepelautan didasarkan pada kurikulum dan Silabi Pendidikan dan Pelatihan yang disesuaikan dengan jenis dan tingkat Sertifikat yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
(4) Sistem dan prosedur penyelenggaraan ujian negara kepelautan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut setelah mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan.
Pasal 17
(1) Direktur Jenderal Perhubungan Laut berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Ujian Negara Kepelautan untuk mendapatkan Sertifikat Kepelautan.
(2) Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal Perhubungan Laut membentuk Dewan Penguji dan Sertifikasi Kepelautan (DPSK).
(3) Dewan Penguji dan Sertifikasi Kepelautan adalah lembaga yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
(4) Kebutuhan biaya Dewan Penguji dan Sertifikasi Kepelautan dianggarkan melalui anggaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Pasal 18
(1) Dewan Penguji dan Sertifikasi Kepelautan dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang atau lebih sebagai Wakil Ketua serta 2 (dua) orang Sekretaris dan dibantu oleh para tenaga ahli yang mempunyai akreditasi dibidang profesi masing-masing serta kelompok penguji.
(2) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan Penguji dan Sertifikasi Kepelautan harus seseorang yang mempunyai kualifiasi Ahli Nautika Tingkat I atau Ahli Teknika Tingkat I.
Pasal 19
(1) Tugas pokok Dewan Penguji dan Sertifikasi Kepelautan yaitu membantu Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam penyelenggaraan ujian negara kepelautan, dengan fungsi sebagai berikut:
743
a. menentukan Standar Kualifikasi setiap Sertifikat Kepelautan sesuai dengan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebutuhan jabatan di kapal;
b. mengarahkan dan menetapkan kebutuhan DIKLAT Kepelautan;
c. melaksanakan kegiatan Ujian Negara Kepelautan untuk mendapatkan Sertifikat Kepelautan;
d. melaksanakan adminstrasi pelaksanaan Ujian Negara dan Sertifikasi Kepelautan ;
e. menyusun, menghimpun, meneliti dan merahasiakan naskah Ujian Negara Kepelautan untuk disimpan di dalam bentuk Bank Soal;
f. melaksanakan pengendalian terhadap persyaratan prosedur pendaftaran bagi peserta uian;
g. melaksanakan ujian tertulis, lisan, dan praktek;
h. menyusun, bahan penetapan sistem penilaian, nomor ujian, dan jangka waktu berlakunya kelulusan mata ujian;
i. melaksanakan tertib pemeriksaan serta tertib rapat penetapan hasil ujian;
j. menyiapkan dan menerbitkan sertifikat Keahlian Pelaut;
k. melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Ujian Negara Kepelautan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
(2) Tugas dan wewenang Dewan Penguji dan Sertifikasi Kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut :
a. Ketua, mempunyai tugas dan wewenang :
1) bertanggung jawab atas pelaksanaan Ujian Negara Kepelautan;
2) memimpin sidang atau rapat yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Negara Kepelautan;
3) menetapkan rencana anggaran biaya Dewan Penguji dan Sertifikasi Kepelautan dan mengusulkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut serta mempertanggungjawabkannya.
4) Memutuskan pemusnahan berkas hasil Ujian Negara Kepelautan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5) Menetapkan dan merahasiakan soal-soal Ujian Negara Kepelautan yang terpilih untuk disimpan dalam Bank Soal;
6) Menetapkan naskah soal Ujian Negara Kepelautan yang terpilih dari Bank Soal untuk diujikan;
7) Mengadakan penelitian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Ujian Negara Kepelautan, dibantu oleh Tenaga Ahli dan Anggota DPSK;
8) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Ujian Negara Kepelautan kepada Direktur Jenderal Pehubungan Laut setiap selesainya penyelenggaraan ujian negara atau sewaktu-waktu diperlukan.
b. Wakil Ketua, mempunyai tugas dan wewenang :
1) membantu dan mendampingi Ketua dalam proses pelaksanaan Ujian Negara Kepelautan atau mewakili dalam hal Ketua berhalangan;
2) memantau kegiatan pelaksanaan Ujian Negara Kepelautan dn melaporkannya kepada Ketua;
3) bertanggung jawab atas kerahasiaan soal ujian negara yang akan diuji.
c. Sekretaris, mempunyai tugas dan wewenang :
1) melaksanakan tugas-tugas administratif Dewan Penguji dan Sertifikasi Kepelautan;
2) bertanggung jawab atas kerahasiaan penyimpanan soal-soal Ujian Negara Kepelautan dalam Bank Soal dan penyerahan Naskah Soal Ujian Negara Kepelautan kepada Dewan Penguji yang ditunjuk;
3) mengumumkan hasil ujian negara kepelautan ditempat atau lokasi sesuai dengan tempat pelaksanaan ujian negara;
4) menyusun rencana anggaran biaya serta program kegiatan Dewan Penguji dan Sertifikasi Kepelautan;
5) mempertanggung jawabkan pengelolaan anggaran kepada Ketua;
6) meregistrasi dan menyerahkan Sertifikat Kepelautan kepada yang berhak serta membuat daftar khusus;
7) menyimpan dan memelihara buku registrasi sertifikat kepelautan;
8) menyimpan dan memelihara Bank Soal;
9) bertanggung jawab atas semua inventaris Dewan Penguji dan Sertifikasi Kepelautan;
10) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris II.
d. Tenaga ahli, mempunyai tugas dan wewenang :
1) menyusun soal-soal untuk tiap mata Ujian Negara Kepelautan kedalam Bank Soal beserta jawabannya;
744
2) memberikan saran kepada Ketua tentang naskah Soal Ujian Negara Kepelautan yang diajukan oleh Penguji;
3) memberikan saran tentang masalah penyelenggaraan / pelaksanaan Ujian Negara Kepelautan kepada Ketua;
4) bertanggung jawab atas kerahasiaan naskah soal Ujian Negara Kepelautan yang akan diujikan.
Pasal 23
(1) Untuk pelaksanaan ujian negara kepelautan di daerah, Dewan Penguji dan Sertifikasi Kepelautan menunjuk UPT DIKLAT Laut sebagai tempat pelaksanaan ujian negara kepelautan.
(2) Di wilayah yang tidak ada UPT DIKLAT Laut, ujian negara kepelautan dilaksanakan di tempat Unit Pendidikan Kepelautan yang dikelola oleh Badan Hukum Indonesia yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Penguji dan Sertifikasi Kepelautan.
Pasal 24
(1) Ujian Negara Kepelautan terhadap peserta DIKLAT untuk mendapatkan Sertifikasi Kepelautan diselenggarakan dengan menguji pengetahuan teori dan praktek, pengalaman dan kemampuan.
(2) Ujian Negara Kepelautan dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut :
a. ujian tertulis yang bersifat comprehensive untuk mengukur dan menilai kemampuan analisa dari peserta ujian;
b. ujian lisan / praktek / simulator, untuk mengetahui tingkat pengalaman, keahlian dan keterampilan perserta ujian.
(3) Ujian Negara Kepelautan juga dilaksanakan bagi pelaut pemegang sertifikat kepelautan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan STCW 1978 dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan Amandemen STCW 1995 atau persyaratan yang ditetapkan oleh konvensi STCW yang akan datang.
(4) Ujian Negara Kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan dalam rangka pembaruan (revalidasi) sertifikat kepelautan yang dimiliki oleh pelaut yang bersangkutan.
(5) Soal-soal ujian negara disusun berdasarkan criteria sebagai berikut :
a. validitas (kesahilan) soal sesuai dengan jenis dan tingkat sertifikat;
b. reliabilitas (dapat dipercaya) soal sesuai dengn ilmu dan teknologi pelayaran;
c. kepraktisan soal sesuai dengan waktu dan tingkat kesukaran.
Pasal 25
(1) Soal-soal ujian negara kepelautan disusun berdasarkan kurikulum dan silabus DIKLAT, yang disesuaikan dengan jenis dan tingkat sertifikat.
(2) Sial ujian negara kepelautan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pelayaran.
(3) Soal-soal ujian negara kepelautan diujikan harus dijaga kerahasiaannya dan diambil dari Bank Soal.
(4) Penyampaian soal-soal ujian kepada peserta ujian dilaksanakan oleh Penguji yang ditunjuk oleh Ketua DPSK.
Pasal 26
(1) Penilaian terhadap soal-soal ujian negara kepelautan didasarkan kepada bobot dari masing-masing soal sesuai tingkat kesukaran.
(2) Direktur Jenderal Perhubungan Laut menetapkan norma penentuan hasil ujian Negara kepelautan untuk menentukan lulus, mengulang maupun tidak lulus.
(3) Laporan pelaksanaan ujian negara kepelautan dilengkapi dengan berita acara untuk digunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem pelaksanaan ujian negara kepelautan dan sistem DIKLAT Kepelautan.
Pasal 27
(1) Biaya penyelenggaraan Ujian Negara Kepelautan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Perhubungan atas usul Direktur Jenderal Perhubungan Laut setelah mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan.
(3) Biaya ujian negara kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada peserta Ujian Negara Kepelautan.
745
Pasal 28
(1) Biaya penyelenggaraan Ujian Negara Kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Biaya Ujian Negara Kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
a. untuk peserta Ujian Negara Kepelautan dari UPT Diklat Laut, dipungut bersamaan dengan biaya pendidikan.
b. Untuk peserta Ujian Negara Kepelautan dari unit Diklat Kepelautan yang dikelola oleh Badan Hukum Indonesia, disetor melalui Bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
B A B IV
SERTIFIKASI KEPELAUTAN
Pasal 29
Bagi peserta yang lulus ujian negara kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diberikan Sertifikat Kepelautan sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan kepelautan yang ditempuh.
Pasal 30
Jenis dan jenjang Serifikat Kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari :
a. Seritifikat Keahlian Pelaut meliputi :
1) Sertifikat Keahlian Pelaut Perwira Pelayaran Lokal yang terdiri dari :
a) Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V;
b) Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat V;
2) Sertifikat Keahlian Pelaut Perwira Pelayaran Kawasan Indonesia yang terdiri dari :
a) Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV;
b) Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat IV;
3) Sertifikat Keahlian Pelaut Perwira Pelayaran Semua Lautan yang terdiri dari :
a) Sertifikat Ahli Nautika TIngkat III;
b) Sertifikat Ahli Nautika Tingkat II;
c) Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I;
d) Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat III;
e) Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat II;
f) Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat I;
b. Sertifikat Keterampilan Pelaut Dasar terdiri dari :
1) Sertifikat Keterampilan Pelaut Dasar Bagian Dek;
2) Sertifikat Keterampilan Pelaut Dasar Bagian Mesin.
c. Sertifikat Keterampilan Pelaut Dasar terdiri dari :
1) Sertifikat Keselamatan Kapal Tanki (Tanker Safety);
2) Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang / RoRo;
3) Sertifikat Basic Safety Training;
4) Sertifikat Proficiency in survival craft and rescue boats;
5) Sertifikat Proficiency in fast rescue boats;
6) Sertifikat Proficiency in advance fire fighting;
7) Sertifikat medical emergency firs aid;
8) Sertifikat medical care;
9) Sertifikat radar simulator;
10) Sertifikat ARPA simulator;
11) Sertifikat GMDSS.
Pasal 31
(1) Jenis dan Tingkat Sertifikat Keahlian Pelaut dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah meliputi :
a. Ahli Nautika terdiri dari :
1) Ahli Nautika Tingkat I;
746
2) Ahli Nautika Tingkat II;
3) Ahli Nautika Tingkat III;
4) Ahli Nautika Tingkat IV;
5) Ahli Nautika Tingkat V;
b. Ahli Tehnika terdiri dari :
1) Ahli Tehnika Tingkat I;
2) Ahli Tehnika Tingkat II;
3) Ahli Tehnika Tingkat III;
4) Ahli Tehnika Tingkat IV;
5) Ahli Tehnika Tingkat V;
(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada para peserta DIKLAT yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. menyelesaikan DIKLAT dan Ujian Negara Kepelautan dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan konvensi STCW 1978 dan Amandemen STCW 1995; atau
b. menyelesaikan DIKLAT khusus dan dinyatakan lulus ujian pembaruan (revalidasi) sesuai dengan ketentuan konvensi STCW 1978 dan Amandemen STCW 1995.
Pasal 32
Penyetaraan terhadap keahlian pelaut diatur sebagai berikut :
a. Ahli Nautika Tingkat I, II, dan III setara dengan Mualim Pelayaran Besar I, II dan III:
b. Ahli Nautika TIngkat IV setara dengan Mualim Pelayaran Indonesia (MPI);
c. Ahli Nautika TIngkat V setara dengan Mualim Pelayaran Terbatas (MPT);
d. Ahli Tehnika TIngkat I, II dan III setara dengan Ahli Mesin Kapal C, B dan A;
e. Ahli Tehnika TIngkat IV setara dengan Ahli Mesin Kapal Pelayaran Indonesia (AMK-PI);
f. Ahli Tehnika TIngkat V setara dengan Ahli Mesin Kapal Pelayaran Terbatas (AMK-PT).
Pasal 33
(1) Bentuk dan isi Sertifikat Keahlian Pelaut dan Sertifikat Keterampilan Pelaut Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Sertifikat Keahlian Pelaut untuk Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I / Ahli Teknika Tingkat I sampai dengan Ahli Nautika Tingkat V / Ahli Teknika Tingkat V, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau pejabat yang ditunjuk.
(3) Sertifikat Keterampilan Pelaut Dasar ditandatangani atas nama Direktur Jenderal Pehubungan Laut oleh pejabat yang ditunjuk.
(4) Masa berlaku sertifikat-sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 34
(1) Bentuk dan isi Sertifikat Keterampilan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, ditetapkan oleh PUSDIKLAT Perhubungan Laut.
(2) Penerbitan Sertifikat Keterampilan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
a. untuk DIKLAT keterampilan khusus yang dilaksanakan oleh UPT DIKLAT Laut diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala UPT DIKLAT Laut yang bersangkutan;
b. untuk DIKLAT ketermapilan khusus yang dilaksanakan oleh unit DIKLAT Kepelautan yang diselenggarakan oleh Badan Hukum Indonesia yang telah mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Unit DIKLAT yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Perhubungan laut.
(3) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pelaut yang berkualifikasi keterampilan khusus, dapat dilaksanakan DIKLAT keterampilan khusus berdasarkan kerja sama antara Badan DIKLAT Perhubungan dan Badan Hukum Indonesia.
(4) Sertifikat keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Unit DIKLAT yang bersangkutan dan Kepala PUSDIKLAT Perhubungan Laut.
(5) Masa berlaku sertifikat keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
747
(6) Sertifikat Keterampilan Khusus yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4), harus diregistrasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq Dewan Penguji dan Sertifikasi Kepelautan (DPSK), dan dilengkapi dengan daftar khusus yang diberi tanda-tanda/nomor-nomor tersendiri untuk menghindari pemalsuan, yang dilengkapi dengan tanggal pengeluaran dan masa berlaku, serta tanggal pembaruan.
(7) Sertifikat Keterampilan Khusus Pelaut yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Pasal 35
(1) Pembaruan terahadap Sertifikat Kepelautan yang telah habis masa berlakunya dilakukan sebagai berikut :
a. pemegang Sertifikat Kepelautan mempunyai masa berlayar sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; atau
b. pemegang Sertifikat Kepelautan mengikuti tes dan dinyatakan lulus; atau
c. mengikuti kursus penyegaran secara lengkap di UPT DIKLAT Laut / Unit Diklat Keterampilan Khusus yang terakreditasi.
atau
d. melaksanakan praktek berlayar sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan dengan jabatan satu tingkat lebih rendah.
(2) Persyaratan pembaharuan Sertifikat Keahlian Pelaut karena habis masa berlakunya dengan ketentuan sebagai barikut:
a. Persyaratan pembaharuan sertifikat Ahli Nautika dengan ketentuan :
1) persyaratan pembaharuan sertifikat Ahli Nautika Tingkat I, yaitu :
a) memiliki sertifikat kesehatan;
b) mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus;
c) lulus ujian pembaruan;
2) persyaratan pembaharuan sertifikat Ahli Nautika Tingkat II, yaitu :
a) memiliki sertifikat kesehatan;
b) mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus;
c) ulus ujian pembaruan;
3) persyaratan pembahruan sertifikat Ahli Nautika Tingkat III, yaitu :
a) memiliki sertifikat kesehatan;
b) mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus;
c) lulus ujian pembaruan;
4) persyaratan pembaharuan sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV, yaitu :
a) memiliki sertifikat kesehatan;
b) mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus;
c) lulus ujian pembaruan;
5) persyaratan pembaharuan sertifikat Ahli Nautika Tingkat V, yaitu :
a) memiliki sertifikat kesehatan;
b) mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus;
c) lulus ujian pembaruan;
b. Persyaratan pembaruan sertifikat Ahli Tehnika dengan ketentuan sebagai berikut :
1) persyaratan pembaharuan sertifikat Ahli Tehnika Tingkat I, yaitu :
a) memiliki sertifikat kesehatan;
b) mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus;
c) lulus ujian pembaruan;
2) persyaratan pembaharuan sertifikat Ahli Tehnika Tingkat II, yaitu :
a) memiliki sertifikat kesehatan;
b) mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus;
c) lulus ujian pembaruan;
3) persyaratan pembaharuan sertifikat Ahli Tehnika Tingkat III, yaitu :
a) memiliki sertifikat kesehatan;
b) mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus;
c) lulus ujian pembaruan;
4) persyaratan pembaharuan sertifikat Ahli Tehnika Tingkat IV, yaitu :
a) memiliki sertifikat kesehatan;
b) mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus;
748

c) lulus ujian pembaruan;
5) persyaratan pembaharuan sertifikat Ahli Tehnika Tingkat V, yaitu :
a) memiliki sertifikat kesehatan;
b) mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus;
c) lulus ujian pembaruan;
Pasal 36
(1) Sertifikat Keahlian Pelaut yang hilang, terbakar dan/atau rusak dapat diberikan penggantian oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam bentuk duplikat.
(2) Untuk memperoleh duplikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemegang sertifikat harus mengajukan permohonan dengan lampiran sebagai berikut :
a. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian atau bukti Seritifikat Keahlian Pelaut yang rusak;
b. photokopi laporan kecelakaan kapal (apabila terjadi kecelakaan kapal);
c. surat keterangan dari Dewan Penguji dan Sertifikasi Kepelautan yang menyatakan tentang kebenaran Sertifikat Keahlian Kepelautan;
d. pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar dengan latar belakang warna biru laut untuk bagian dek, dan warna merah untuk bagian mesin.
Pasal 37
Sertifkat kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 dicetak oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut secara khusus dan tersendiri melalui Perum Percetakan Uang Republik Indonesia.
Pasal 38
(1) Sertifkat Kepelautan yang diterbitkan harus diregistrasi dan dibuat khusus dengan diberi tanda-tanda/nomor-nomor tersendiri untuk menghindari pemalsuan.
(2) Sertifikat Kepelautan dan pengukuhan yang diterbitkan untuk Nakhoda maupun Perwira harus dilengkapi dengan daftar khusus yang meliputi :
a. tanggal pengeluaran dan masa berlaku;
b. tanggal pembaruan;
c. penahanan / pembatasan sertifikat;
d. laporan kehilangan;
e. pemberian dispensasi.
B A B V
KEWENANGAN JABATAN
DI ATAS KAPAL ( PENGUKUHAN )
Pasal 39
(1) Kewenangan jabatan di atas kapal yang diberikan melalui pengukuhan, diterbitkan sesuai dengan jenis dan tingkat Sertifikat Kepelautan yang dimiliki.
(2) Pemberian pengukuhan terhadap Sertifikat Kepelautan dilaksanakan sebagai berikut :
a. sertifikat yang baru diterbitkan, langsung diberikan pengukuhan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bersamaan dengan pemberian sertifikat;
b. ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau pejabat yang ditunjuk;
c. pengukuhan tidak berlaku lagi apabila Sertifikat yang dikukuhkan habis masa berlakunya atau dicabut/dibatalkan.
Pasal 40
Kewenangan jabatan minimum untuk masing-masing tingkat Sertifikat Ahli Nautika / Ahli Tehnika kapal pelayaran niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur sebagai berikut :
a. Kewenangan jabatan Ahi Nautika (ANT), yaitu :
1) ANT.I sebagai Nakhoda untuk kapal dengan bobot GT. 3.000 atau lebih, pada daerah pelayaran semua lautan;
2) ANT.II sebagai Mualim I untu kapal dengan bobot GT. 3.000 atau lebih pada daerah pelayaran semua lautan;
3) ANT.III sebagai Dinas Jaga Mandiri untuk kapal dengan bobot GT. 500 atau lebih pada daerah pelayaran semua lautan;
749
4) ANT.IV sebagai Dinas Jaga Mandiri untuk kapal dengan bobot kuran dari GT. 3.000 pada daerah pelayaran kawasan Indonesia;
5) ANT.V sebagai Dinas Jaga Mandiri untuk kapal dengan bobot kurang dari GT. 500 pada daerah pelayaran kawasan Indonesia.
b. Kewenangan jabatan Ahli Tehnika (ATT), yaitu :
1) ATT.I sebagai Kepala Kamar Mesin untuk kapal dengan tenaga penggerak utama 3000 KW atau lebih, pada daerah pelayaran semua lautan;
2) ATT.II sebagai Masinis II, untuk kapal dengan tenaga penggerak utama 3000 KW ata lebih pada daerah pelayaran semua lautan;
3) ATT.III sebagai Dinas Jaga Mandiri untuk kapal dengan tenaga penggerak utama lebih dari 750 KW, pada daerah pelayaran semua lautan;
4) ATT.IV sebagai Dinas Jaga Mandiri untuk kapal dengan tenaga penggerak utama kurang dari 3000 KW, pada daerah pelayaran kawasan Indonesia
5) ATT.V sebagai Dinas Jaga Mandiri untuk kapal dengan tenaga penggerak utama kurang dari 750 KW, pada daerah pelayaran kawasan Indonesia.
Pasal 41
(1) Pemegang sertifikat keahlian pelaut yang telah mempunyai masa berlayar sesuai ketentuan, dapat diberikan kewenangan yang lebih tinggi setelah mengikuti dan lulus ujian pengukuhan.
(2) Mata ujian yan diuji dalam rangka pengukuhan dalam jabatan teridiri dari :
a. Mata ujian pengukuhan Ahli Nautika meliputi :
1) Mata ujian pengukuhan ANT.II, yaitu Olah gerak, P2TL, hukum perkapalan dan karantina;
2) Mata ujian pengukuhan ANT.III, yaitu Olah gerak, P2TL, hukum perkapalan dan karantina;
3) Mata ujian pengukuhan ANT.IV, yaitu Olah gerak, P2TL, hukum perkapalan dan karantina;
4) Mata ujian pengukuhan ANT.V, yaitu Olah gerak, P2TL, hukum perkapalan dan karantina;
b. Mata ujian pengukuhan Ahli Tehnika meliputi :
1) Mata ujian pengukuhan ATT.II, yaitu keselamatan kerja dan hukum perkapalan;
2) Mata ujian pengukuhan ATT.III, yaitu keselamatan kerja dan hukum perkapalan;
3) Mata ujian pengukuhan ATT.IV, yaitu keselamatan kerja dan hukum perkapalan;
4) Mata ujian pengukuhan ATT.V, yaitu keselamatan kerja dan hukum perkapalan;
(3) Ujian pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan di Kantor Pelaksana Fungsi Keselamatan Pelayaran yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan memiliki personil ahli di bidang Nautika atau Tehnika pada tingkat yang tertinggi.
(4) Pelaksanaan ujian pengukuhan dilaksanakan setiap saat dibutuhkan oleh pemegang sertifikat kepelautan dalam hal :
a. setelah melalui masa berlayar dalam waktu tertentu dan ingin menduduki jabatan di atas kapal yang lebih tinggi dari kewenangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;
b. setelah masa berlaku sertifikat kepelautan yang dimiliki habis, dan tidak memenuhi syarat untuk memperoleh sertifikat pembaruan.
Pasal 42
Ahli Nautika / Ahli Tehnika kapal pelayaran niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dikukuhkan pada jabatan setingkat lebih tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Ahli Nautika terdiri dari :
1) ANT.II untuk jabatan-jabatan sebagai Nakhoda untuk kapal dengan bobot s/d GT. 500, pada daerah pelayaran semua lautan atau sebagai Nakhoda untuk kapal dengan bobot s/d GT.7500, pada daerah pelayaran kawasan Indonesia, dengan persyaratan :
a) masa berlayar 2 (dua) tahun setelah ANT.II sebagai Mualim I;
b) memiliki Sertifikat Kesehatan;
c) lulus ujian pengukuhan.
2) ANT.III untuk Jabtan-jabatan sebagai Mualim I untuk kapal dengan bobot kurang dari GT. 5000 daerah pelayaran semua lautan atau sebagai Mualim I untuk kapal dengan bobot kurang dari GT. 7500 pada daerah pelayaran kawasan Indonesia atau sebagai Nakhoda untuk kapal dengan bobot kurang dari GT. 1600 daerah pelayaran kawasan Indonesia, dengan persyaratan :
a) masa berlayar 2 (dua) tahun sebagai dinas jaga mandiri atau 2 (dua) tahun sebagai Mualim I untuk jabatan Nakhoda;
750
b) memiliki Sertifikat Kesehatan;
c) lulus ujian pengukuhan.
3) ANT.IV untuk jabatan-jabatan sebagai Nakhoda untuk kapal kurang dari GT. 1600, pada daerah pelayaran kawasan Indonesia, dengan persyaratan :
a) masa berlayar 2 (dua) tahun sebagai Mualim I;
b) memiliki Sertifikat Kesehatan; dan
c) lulus ujian pengukuhan.
4) ANT.V untuk jabatan-jabatan sebagai Nakhoda untuk kapal kurang dari GT. 200, pada daerah pelayaran kawasan Indonesia, dengan persyaratan :
a) umur minimum 21 (dua puluh satu) tahun;
b) masa berlayar 2 (dua) tahun setelah ANT.V;
c) memiliki Sertifikat Kesehatan; dan
d) lulus ujian pengukuhan.
b. Ahli Tehnika terdiri dari :
1) ATT.II untuk jabatan sebagai Kepala Kamar Mesin untuk kapal dengan tenaga penggerak kurang dari 7500 KW pada daerah pelayaran semua lautan atau sebagai Kepala Kamar Mesin, untuk kapal dengan tenaga penggerak utama 3000 KW atau lebih, pada daerah pelayaran kawasan Indonesia, dengan persyaratan :
a) masa berlayar 2 (dua) tahun sebagai Masinis II;
b) memiliki Sertifikat Kesehatan;
c) lulus ujian pengukuhan.
2) ATT.III untuk jabatan :
a) sebagai Masinis II, untuk kapal dengan tenaga penggerak kurang dari 3000 KW, pada daerah pelayaran semua lautan, dengan persyaratan :
(1) masa berlayar 1,5 (satu setengah) tahun setelah ATT.III;
(2) memiliki Sertifikat Kesehatan;
(3) lulus ujian pengukuhan.
b) Sebagai Kepala Kamar Mesin untuk kapal dengan tenaga penggerak utama kurang dari 300 KW, pada daerah pelayaran kawasan Indonesia, dengan persyaratan :
(1) masa berlayar 2 (dua) tahun sebagai Masinis II;
(2) memiliki Sertifikat Kesehatan; dan
(3) lulus ujian pengukuhan.
3) ATT.IV untuk jabatan sebagai Masinis II, untuk kapal dengan tenaga penggerak kurang dari 3000 KW, pada daerah pelayaran kawasan Indonesia atau sebagai Kepala Kamar Mesin, untuk kapal dengan tenaga penggerak kurang dari 1500 KW pada daerah pelayaran kawasan Indonesia, dengan persyaratan :
a) masa berlayar 2 (dua) tahun setelah ATT. IV atau sebagai Masinis II untuk jabatan Kepala Kamar Mesin;
b) memiliki Sertifikat Kesehatan; dan
c) lulus ujian pengukuhan.
4) ATT.V untuk jabatan sebagai Kepala Kamar Mesin untuk kapal dengan tenaga penggerak kurang dari 7500 KW pada daerah pelayaran kawasan Indonesia, dengan persyaratan :
a) umur sekurang-kurangnya 21 tahun (dua pulu satu) tahun;
b) masa berlayar 2 (dua) tahun
c) memiliki Sertifikat Kesehatan; dan
d) lulus ujian pengukuhan.
Pasal 43
(1) Para pelaut pemegang Sertifikat Kepelautan yang dikeluarkan oleh negara lain dan akan bekerja di kapal-kapal berbendera Indonesia dapat dikukuhkan dengan persyaratan sebagai berikut :
a. Sertifikat Kepelautan dari negara lain tersebut diterbitkan berdasarkan ketentuan konvensi STCW 1978 dan Amandemen STCW 1995;
b. Sertifikat Keahlian Pelaut diberikan pengakuan setera.
(2) Dalam hal-hal terdapat keraguan terhadap kemampuan pemegang sertifikat kepelautan yang diterbitkan dari negara lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sesuai dengan jenis dan tingkatnya dapat dilakukan ujian pengukuhan.
(3) Keraguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada laporan dari pengawas-pengawas keselamatan kapal terhadap kemampuan pelaut yang bersangkutan melalui temuan langsung, atau laporan pejabat langsung di atas kapal yang bersangkutan.
751
B A B VI
PENYETARAAN SERTIFIKAT KEPELAUTAN
Pasal 44
(1) Kepada Perwira / Purnawirawan Korps Pelaut, dan Korps Mesin TNI-AL yang pernah bertugas sebagai Perwira di kapal-kapal TNI-AL yang berlayar dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dapat diberikan Surat Keterangan Persamaan Sertifikat Keahlian Pelaut atas rekomendasi dari Kepala Staf TNI-AL.
(2) Kepada Pegawai Negeri yang bertugas sebagai Perwira di kapal-kapal Negara sesuai pangkat dan masa kerjanya dapat diberikan Surat Keterangan Persamaan Sertifikat Keahlian Pelaut setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
(3) Surat Keterangan Persamaan Sertifikat Keahlian Pelaut harus memnuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan mengacu kepada Konvensi Internasional yang berlaku.
Pasal 45
Bagi Warga Negara Indonesia yang memiliki sertifikat Keahlian Pelaut yang diperoleh di luar negeri dapat diberikan persamaan Sertifikat Keahlian Pelaut Indonesia sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut
B A B VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 46
Ketentuan mengenai DIKLAT dan sertifikasi bagi pelaut yang bekerja sebagai awak kapal layar motor, kapal layar, kapal motor dengan ukuran kurang dari GT. 35, kapal pesiar, kapal-kapal yang dioperasikan dalam batas-batas perairan pelabuhan atau berlayar tidak melebihi 12 mil dari pantai, kapal pedalaman yang melayari danau dan sungai, kapal-kapal khusus dan kapal nelayan tradisional diatur dengan Keputusan tersendiri.
Pasal 47
Ketentuan mengenai ujian negara dan sertifikasi kepelautan serta pengawakan kapal perikanan diatur dalam Keputusan tersendiri.
Pasal 48
(1) Captain (Capt) ialah sebutan yang diberikan kepada Perwira bagian Dek yang telah memiliki Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I dan mengabdi pada profesinya dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun sebagai Nakhoda yang berlayar dalam pelayaran semua lautan.
(2) Chief Engineer (CE) ialah sebutan yang diberikan kepada Perwira bagian Mesin yang telah memiliki Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat I dan mengabdi pada profesinya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) yang berlayar dalam pelayaran semua lautan.
Pasal 49
Pemegang Sertifikat Keahlian Pelaut yang bekerja / akan bekerja sebagai awak kapal yang sertifikatnya diterbitkan berdasarkan ketentuan sebelum Keputusan ini, selambat-lambatnya pada tanggal 1 Februari 2002 hatus telah menyesuaikan Sertifikat Keahlian Pelaut yang dimilikinya sesuai Keputusan ini.
Pasal 50
Unit DIKLAT yang menyelenggarakan DIKLAT Kepelautan yang telah ada pada saat Keputusan ini ditetapkan, selamat-lambatnya pada tanggal 1 Agustus 1998 harus telah menyesuaikan sistem DIKLAt Kepelautan sesuai Keputusan ini.
B A B VIII
P E N U T U P
Pasal 51
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 7 Tahun 1991 tentang Pendidikan dan Latihan, Ujian Negara dan Perijazahan Kepelautan, dan Keputusan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 52
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 17 Juni 1997
---------------------------------------------
MENTERI PERHUBUNGAN
ttd
Dr. HARYANTO DHANUTIRTO
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Kabinet Pembangunan VI;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negar;
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
4. Ketua Lembaga Administrasi Negar;
5. Kepala Kepolisian RI;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
7. Para Kepala Biro di lingkungan Departemen Perhubungan;
8. Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat;
9. Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut;
10. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
11. Ketua Asosiasi Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI);
12. Ketua Ikatan Nkhoda Indonesia (INNI).
Salinan Keputusan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN
ZULKARNAIN OEYOEB, SH
NIP. 120106134
752

Tidak ada komentar: