Kamis, 13 Desember 2007

Kep Dirjen Hubla NOMOR : UM 48/4/2-01

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : UM 48/4/2-01

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN BAHAN / BARANG BERBAHAYA DI
SELURUH PELABUHAN DI INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Mengingat : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. 17 Tahun 2000 tanggal 28 Februari telah diatur mengenai Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya dalam kegiatan Pelayaran di Indonesia;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Perhubungan sebagaimana tersebut huruf a, diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan Penanganan Bahan/Barang Berbahaya di seluruh pelabuhan di Indonesia dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

2. Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepelabuhanan;

5. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1975 tentang Pengangkutan Zat Radioaktif;

7. Peraturan Pemerintah No. 56, 57, 58 dan 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO);

8. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan;

9. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan;

10. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan;

11. Keputusan Presiden No. 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan Internasional Convention the Safety of the life at Sea 1974;

12. Keputusan Presiden No. 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan Internasional Convention on the Prevention of Pollution From Ships 1973 and Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Prevention of Pollution From Ships 1973;

13. Keputusan Presiden No. 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan;

15. Keputusan Menteri Perhubungan No. 41 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

16. Keputusan Menteri Perhubungan No. 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;

17. Keputusan Menteri Perhubungan No. 27 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus;

18. Keputusan Menteri Perhubungan No. 67 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan;

19. Keputusan Menteri Perhubungan No. 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia;

20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 254/MPP/KEP/7/2000 tentang tata Niaga Impor dan Peredaran Bahan Berbahaya tertentu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN BAHAN/BARANG BERBAHAYA DI SELURUH PELABUHAN DI INDONESIA


Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Penanganan Bahan/Barang Berbahaya di Seluruh Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini terdiri atas 4 (empat) buku yang meliputi :

a. Buku I, tentang Tata Cara Penanganan Bahan/Barang Berbahaya di Pelabuhan Indonesia;
b. Buku II, tentang Pelaksanaan Operasional;
c. Buku III, tentang Keadaan Darurat;
d. Buku IV, tentang Daftar Nama Bahan/Barang Berbahaya;

Pasal 2

(1) Penerapan Pedoman Pelaksanaan Penanganan Bahan/Barang Berbahaya di Pelabuhan Indonesia dapat berubah sesuai perubahan perkembangan dari materi/substansi yang diatur dalam Internasional Maritim Dangerous Goods Code (IMDG-Code).

(2) Setiap perubahan dan perkembangan terhadap materi/substansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan disebarluaskan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut.


Pasal 3

(1) Guna mengikuti perkembangan IMDG-Code perlu dibentuk Tim yang bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap perubahan dan perkembangan IMDG-Code, yang anggotanya terdiri dari :

1. DIT GAMAT DITJEN HUBLA
2. DIT LALA DITJEN HUBLA
3. DIT KAPEL DITJEN HUBLA
4. DIT PELPENG DITJEN HUBLA
5. Bagian Hukum DITJEN HUBLA
6. Bagian Perencanaan DITJEN HUBLA
7. PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia.

(2) Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melakukan konsultasi dengan instansi terkait antara lain :
1. BAPPEDAL.
2. MENEG LINGKUNGAN HIDUP.
3. DEPERINDAG.
4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DEP. KEUANGAN.
5. Karantina Pelabuhan.
6. Biro Hukum dan Organisasi DEPHUB.

(3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.


Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 27 Pebruari 2001

DIREKTUR JENDERAL PEHUBUNGAN LAUT




Ir. TJUK SUKARDIMAN, MSi
NIP. 120088680



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Kesehatan;
3. Menteri PERINDAG;
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
5. DIRJEN Bea dan Cukai;
6. ITJEN DEPHUB;
7. SEKDITJEN dan Para KADIT;
8. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
9. Para Adpel dan KAKANPEL;
10. Direksi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV;
11. Ketua DPP INSA;
12. Ketua DPP GAPEKSI;
13. Ketua DPP APBMI;
14. Ketua DPP GINSI;
15. Ketua DPP INFA;
16. Ketua DPP PELRA.

Tidak ada komentar: